batampos.co.id – Kota Batam menjadi salah satu kota dengan titik proyek reklamasi yang cukup banyak dan terus ada hingga saat ini.

Padahal masih ada lahan kosong di Kota Batam yang sejatinya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan tanpa perlu proses reklamasi itu sendiri.

Loading...

Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Budi Situmorang, mengatakan, Kota Batam belum mendesak untuk dilakukan reklamasi.

Kata dia, proses pembangunan Kota Batam, harusnya bisa lebih dulu memanfaatkan lahan yang saat ini ada dan dinilai masih mencukupi.

“Masih banyak lahan kosong di Batam ini, masih ada Relang (Rempang dan Galang) yang bisa dibangun,” katanya, usai membuka workshop Pengawasn Teknis Penataan Ruang Wilayah Kepri dan Riau, Rabu (17/7/2019) sore.

“Kalau untuk kebutuhan pembangunan saya kira di sana bisa, sekarang masih jadi kebun di sana,” jelasnya lagi.

Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Budi Situmorang. Foto: Bobi/batampos.co.id

Budi melanjutkan, secara normatif, tidak ada aturan yang melarang proses reklamasi.

Hanya saja kata dia, harus dipertimbangkan kebutuhan yang mendesak. Sehingga proses reklamasi layak dilakukan.

Selain itu lanjutnya, tindakan yang sejatinya bertentangan dengan hukum alam tersebut bisa dimaklumi.

“Kalau proses reklamasi hanya sekedar membuat atau melanjutkan pembangunan masih bisa dilakukan di lahan yang ada,” jelasnya.

Menurutnya, berbeda halnya dengan reklamasi yang dilakukan di Singapura untuk membangun Sentosa Island, maupun pembangunan bandara di Hongkong.

Area tersebut perlu dilakukan karena tidak ada lahan yang cukup.

“Kalau kita reklamasi hanya untuk membangun properti, kan sayang, biaya reklamasi itu besar,” jelasnya.

“Di Batam ini juga belum banyak bangunan flat hingga puluhan lantai, harusnya itu dulu dibangun,” kata Budi lagi.(bbi)

Loading...