batampos.co.id – BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program JKN-KIS bekerjasama dengan berbagai fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta.

Kerjasama tersebut memberikan hak dan kewajiban kepada para pihak demi berlangsungnya hubungan yang baik dalam pelaksanaan program JKN-KIS tersebut.

Salah satu hal yang sering kali disorot adalah terkait pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan selaku mitra BPJS Kesehatan.

Retri Flori selaku Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan, mengatakan, bahwa sebenarnya ketentuan mengenai pembayaran klaim sudah sangat jelas disebutkan di dalam Perjanjian Kerjasama dengan masing-masing Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bahwa setiap FKRTL mengajukan klaim kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap paling lambat 6 (enam) bulan sejak
pelayanan kesehatan diberikan.

“Prosedur pembayaran klaim sudah tertulis secara jelas dalam PKS dengan FKRTL,” ujarnya melalui rilis yang diberikan kepada batampos.co.id, Jumat (19/7/2019).

Petugas BPJS Kesehatan memberikan penjelasana kepada salah seorang warga saat melakukan pengurusan JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam, beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Menurutnya, hal yang sering menjadi faktor lambatnya pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan kepada FKRTL adalah kelengkapan berkas klaim yang diajukan.

Untuk menginformasikan lengkap atau tidaknya berkas tersebut, BPJS Kesehatan akan memberikan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak klaim diajukan.

Jika BPJS Kesehatan tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

“Sayangnya berkas klaim yang diajukan oleh faskes itu langsung dianggap sebagai piutang, padahal menurut BPJS Kesehatan berkas itu belum bisa diterima sebagai klaim yang lengkap sehingga memang belum bisa kita bayarkan,” jelasnya.

Khusus untuk kasus RSUD Embung Fatimah, hingga saat ini klaim yang sudah dibayarkan adalah sejumlah Rp3.795.797.550.

Jumlah itu kata dia, untuk klaim bulan pelayanan Maret 2019 dan beberapa klaim revisi serta pembayaran klaim obat kronis bulan Januari 2018.

Sementara yang masih dalam proses pembayaran adalah klaim bulan pelayanan April 2019 sejumlah Rp 2.674.615.500.

Sedangkan klaim bulan pelayanan Mei 2019 dan beberapa klaim obat masih dalam proses verifikasi.

Kata dia, masih ada perbedaan pencatatan keuangan antara BPJS Kesehatan dengan RSUD Embung Fatimah.

Karena lanjutnya berdasarkan data tersebut, di atas klaim yang belum dibayarkan oleh BPJS Kesehatan tidak sejumlah Rp7 miliar seperti yang diberitakan sebelumnya.

BPJS Kesehatan memastikan bahwa semua klaim yang telah diverivikasi akan dibayarkan.

Terkait hal tersebut BPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran kepada FKRTL berdasarkan klaim yang diajukan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim.

Untuk setiap keterlambatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran kepada FKRTL, pihak BPJS Kesehatan berkewajiban membayar denda sebesar satu persen dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap satu bulan keterlambatan.

Harapannya keterlambatan pembayaran tidak menjadi alasan kurang optimalnya pelayanan FKRTL kepada peserta dan untuk pembayaran klaim dengan RSUD Embung Fatimah selanjutnya akan dibicarakan bersama agar tidak terjadi lagi perbedaan penyampaian hutang dan piutang.

“Hal ini akan didudukkan bersama, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan penyampaian,” jelasnya.(*/esa)