batampos.co.id – Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) mengusulkan agar pemerintah memberikan kucuran dana lebih setiap bulan. Dana sebesar Rp 2 triliun itu diharapkan bisa menutupi selisih antara premi iuran dengan klaim yang harus dibayar BPJS Kesehatan ke faskes.

Usulan ini menjadi salah satu poin solusi jangka pendek yang diajukan Persi kepada pemerintah. Banyak faskes yang sulit beroperasi lantaran tidak kunjung ada dana sebagai pelunasan klaim jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Kami memahami masalah defisit ini, tapi Persi juga mempertimbangkan dampak yang terjadi kalau RS tidak dibayar tepat waktu,” jelas Ketua Kompartemen Jaminan Kesehatan Persi Daniel Budi Wibowo, Kamis (18/7).

Dampak berantai seperti seret­nya kebutuhan obat dan angga­ran untuk gaji karyawan di-khawatirkan semakin mengurangi kualitas pelayanan bagi pasien itu sendiri. Daniel menjelaskan, setidaknya perlu Rp 2 triliun setiap bulan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini.

“Pemerintah bisa subsidi sampai Desember 2019, kecuali jika ada bauran penghematan yang bisa menurunkan klaim,” lanjutnya.

ilustrasi

Terkait kabar bakal seretnya da­na BPJS Kesehatan bulan de­pan, Persi memilih pengajuan subsidi dari pemerintah agar segera dilaksanakan. Tanpa itu, daya beli rumah sakit bakal menurun akibat kekurangan cash flow.

“Maka Persi mendesak pemerintah untuk menyediakan atau mengalihkan anggaran agar bisa menutupi klaim,” tegas Daniel. Sementara itu, skema pembayaran supply chain financial (SCF) masih dilakukan sebagai solusi jangka pendek. Meski sudah sejak awal tahun diterapkan, hasilnya belum kelihatan signifikan. Banyak ru­mah sakit masih perlu me­nge­ncangkan ikat pinggang ka­rena tidak bisa memenuhi per­syaratan pengajuan pembiayaan dari bank.

Sehingga Persi meminta agar pemerinta­h meninjau ulang skema pembiayaan SCF tersebut.

“Tidak se­mua rumah sakit bisa meman­faatkan SCF,” ungkap Ketua Persi Kuntjoro Adi Purjanto.

Kondisi saat ini, seperti yang dijelaskan BPJS Kesehatan Selasa lalu (16/7), utang selama semester pertama 2019 mencapai Rp 7,1 triliun per 8 Juli 2019. Angkanya diklaim sudah turun dalam berita acara BPJS Kesehatan per tanggal 14 Juli 2019 menjadi tinggal Rp 6,5 triliun. Jumlahnya sendiri masih terbilang besar karena ada akumulasi dengan tahun 2018.

“Totalnya Rp 28 triliun, tetapi itu ada akumulasi dengan tahun lalu,” jelas Asisten Deputi Direksi Bidang Pengelolaan Faskes Rujukan BPJS Kesehatan Beno Herman. (deb)