batampos.co.id – Kampung tua Tanjungriau akan menjadi percontohan untuk proses sertifikasi kampung tua pada tahun ini. Pasalnya kampung tua tersebut bebas dari lahan hutan lindung, lahan HPL BP Batam, lahan DPCLS dan lahan yang sudah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan.

“Dari 37 titik lahan, baru ada tiga yang clear. Ketiganya yakni Tanjungriau, Sungaibinti dan Tanjunggundap,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Askani, Sabtu (20/7).

Askani mengatakan Walikota Batam, Rudi sangat berharap bahwa pada tahun ini harus sudah ada produk sertifikat di salah satu kampung tua.

“Paling tidak nanti Tanjungriau jadi pilot proyek. Makanya duluan dikerjai. Bukan pilih-pilih, tapi lahan disana yang clear, karena tak perlu ada pelepasan hutan, HPL dan lain-lain,” jelasnya.

Sedangkan lahan yang tingkatannya paling sulit yakni kampung tua Tanjunguma. ” Paling sulit di Tanjunguma, karena penduduknya banyak, lokasi di tengah kota dan banyak Penetapan Lokasi (PL) milik perusahaan disana. Jadi tidak gampang selesai seperti di Tanjungriau,” terangnya.

ilustrasi

Askani sudah menyampaikan persoalan kampung tua ini kepada Menteri ATR/BPN. “Dan pesan Menteri, jangan sampai menyelesaikan kampung tua, malah ciptakan kampung kumuh yang baru,” jelasnya.

Sehingga Pemko Batam nantinya melalui Dinas Cipta Karya akan lakukan penataan ulang terhadap kampung tua.

Sedangkan Dirjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Budi Situmorang mengatakan setelah mendapat sertifikat, nanti kampung tua akan menjadi wilayah konservasi.

“Tetap jadi kampung tua, kayak konservasi seperti di Amerika ada Kampung Indian. Jadi hanya boleh untuk rumah, tak boleh peruntukan lain,” jelasnya.

Tapi, penataan juga penting. Makanya ia mengatakan bahwa penduduk kampung tua bisa meminta penambahan fasilitas kepada Pemko Batam.

“Bisa minta fasilitas ke Pemda seperti air minum, pembuangan limbah dan lainnya. Intinya tetap ditata. Maka itu jadi kewajiban Pemda,” jelasnya. (leo)