batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Koordinator Wilayah II, KPK, Abdul Haris, mengatakan tujuan pihaknya mendatangi kantor BP Batam untuk mendorong percepatan perpindahan aset dari BP Batam ke Pemko Batam dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

“KIta melakukan monitoring sejauh mana proses peralihan yang dijalani,” katanya, Senin (22/7/2019).

Kata Haris, KPK sifatnya memediasi dan memfasilitasi agar proses ini berjalan cepat. Namun tetap sesuai dengan tatanan yang berlaku, utamanya terbebas dari kesalahan yang akan menghambat proses peralihan aset ini.

Sejauh ini, KPK menilai hal yang paling penting pada proses peralihan aset ini adalah persoalan koordinasi.

Kemudian baru masuk ke proses validitasi data terkait aset yang akan dihibahkan dari BP Batam ke Pemko Batam atau ke Pemprov Kepri.

“Kita mengkaji apa permasalahannya dulu, koordinasi gampang diucapkan tapi susah dijalankan,” jelasnya.

“Kemudian ada persoalan validitasi, jangan sampai timbul permasalahan yang lain,” katanya lagi.

Koordinator Wilayah II, KPK, Abdul Haris (kiri) saat menjelaskan tujuan kunjungannya ke BP Batam. Tujuannya adalah untuk mendorong percepatan perpindahan aset dari BP Batam ke Pemko Batam dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri. Foto; Bobi/batampos.co.id

Kata dia, KPK terus mendorong agar pemerintah di tingkat daerah untuk memperbaiki sistem yang ada.

Agar lebih transparan dan terbebas dari masalah yang dapat menjerat ke masalah korupsi.

“Sekarang sudah era terbuka, kalau mau idealnya tata kelola keuangan yang baik dan tidak ada korupsi didalamnya,” jelasnya.

“Kita lihat BP Batam sudah mulai menjalankan itu,” paparnya lagi.

Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Dendi Gustinandar, menjelaskan, dari beberapa aset yang telah selesai dihibahkan, ada yang tengah dalam proses dan masih menunggu proses dari Kementerian Keuangan.

Serta ada beberapa surat yang masih diproses oleh BP Batam. Terkait dengan pertemuan dengan KPK hari ini, dilakukan pembahasan status aset dan enam surat terkait peralihan aset yang diterima BP Batam dari Pemko dan Pemprov Kepri.

“Kita sampaikan progres dengan KPK, ada membahas enam surat,” jelasnya.

“Ada yang sudah selesai, seperti Masjd Raya, Sei Harapan, Pasar Induk Jodoh dan ada yang sudah selesai tahap I dan masih menunggu dari pusat,” kata Dendi.(bbi)