batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan jumlah tanah yang bersertifikat di Provinsi Kepulauan Riau baru 20 persen atau sebanyak 1.087 bidang tanah dari total 5.205.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah dalam siaran persnya, Selasa (23/7/2019), menyampaikan, progress selama 6 bulan terakhir juga dinilai lambat. Pada Januari 2019 tercatat 1.066 bidang tanah yang telah tersertifikat.
kata dia, dalam kurun waktu 6 bulan hanya bertambah 21 aset tanah yang tersertifikasi. Beberapa daerah bahkan masih harus meningkatkan laju sertifikasi aset tanahnya, terutama Pemkot Tanjungpinang dan Pemkab Lingga.
“Karena masing-masing baru 5,27 persen dan 9,11 persen aset tanahnya yang bersertifikat. Namun demikian, ada pemda yang sudah baik,” jelasnya lagi.
Kata dia, Pemkab Natuna telah 43,31 persen asetnya disertifikat. Lebih lanjut katanya, sertifikasi aset tanah merupakan upaya pengamanan aset pemda yang harus menjadi prioritas sebagai bentuk legalitas kepemilikan.
Evaluasi KPK menemukan bahwa target sertifikasi tanah yang ditetapkan pemerintah daerah setiap tahunnya masih sangat rendah.
Karenanya, KPK terus mendorong melakukan percepatan sertifikasi dengan memanfaatkan program PTSL tidak berbayar dari BPN atau Kantor Pertanahan.
“Terkait aset bergerak berupa 46 kendaraan yang dikuasai pihak lain yang tidak berhak, Pemprov Kepri telah 100 persen berhasil menarik kembali kendaraan milik pemda,” paparnya.
Capaian yang menggembirakan tercatat pada sektor OPD. Hasil evaluasi terhadap implementasi sistem monitoring pajak online khususnya untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir di Kota Batam menunjukkan adanya peningkatan.
Penerimaan keempat jenis pajak tersebut sebesar 114 persen per Juni 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Sedangkan alat tapping machine device (TMD) yang sudah terpasang sebanyak 414 unit atau sekitar 80 persen dari target yang akan dipasang sebanyak 516 unit,” paparnya lagi.(jpg)