batampos.co.id – Presiden Joko Widodo sebagai tergugat dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) tahun 2015 diminta untuk segera mengeksekusi amar putusan PN Palangkaraya pasca ditolaknya kasasi yang diajukan pemerintah oleh Mahkamah Agung (MA).

Putusan PN Palangkaraya  pada tanggal 16 Agustus 2016 menyatakan bahwa Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, dan Gubernur Kalimantan Tengah bersalah karena lalai menegakkan aturan sehingga karhutla terjadi.

Pemerintah sempat mengajukan banding di PT Palangkaraya namun kalah kemudian mengajukan kasasi ke MA yang juga ditolak.

Kuasa Hukum warga Kalteng sebagai penggugat, Riesqi Rahmadiansyah, mengatakan, dengan ditolaknya kasasi tersebut, berarti pemerintah dalam waktu dekat harus segera mengeksekusi amar putusan PN Palangkaraya tersebut.’

Presiden Joko Widodo saat meninjau lokasi kebakaran hutan di Kalimantan, beberapa waktu lalu. Foto: setkab.go.id

“Dan ini tidak terkait dengan upaya PK (Peninjauan Kembali,red) yang diajukan pemerintah. Eksekusi harus tetap dilaksanakan meski masih dalam proses PK,” jelasnya, Minggu (21/7/2019).

Riesqi menyebut, jika tidak ada halangan, salinan putusan akan diterima oleh kedua belah pihak pekan depan.

Setelah itu, barulah pihak pengadilan bisa bersurat pada presiden sebagai tergugat 1 untuk melaksanakan putusan tersebut.

“Nanti akan ditanya, mau eksekusi sendiri dengan sukarela, atau pakai juru sita pengadilan. Kan nggak lucu ada Presiden dipanggil juru sita pengadilan?” kata Riesqi.

Menurut Riesqi, pemerintah seharusnya lebih fokus pada proses eksekusi amar putusan tersebut daripada sibuk mengajukan upaya hukum lain.

Lagipula, beberapa poin putusan tersebut sejatinya sebagian sudah dilakukan oleh pemerintah.

Salah satu poin gugatan adalah agar pemerintah mengumumkan secara terbuka tentang perusahaan atau pihak mana saja yang diduga bertanggung jawab terhadap karhutla tahun 2015.(han/jpg)

Loading...