batampos.co.id – Sebanyak 49 kontainer sampah plastik yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) dan bahan lainnya belum juga dikirim balik (reekspor) ke negara asal­nya. Puluhan kontainer limbah plastik impor tersebut masih menumpuk di Pelabuhan Batuampar, Batam.

Kepala Bea Cukai Batam Susila Brata mengatakan, pihak importir yang juga pemilik limbah tersebut, yakni PT Arya Wiraraja Plastikindo, PT Royal Citra Bersama, PT Tan Indo Sukses, dan PT Hong Tay memang memiliki waktu 90 hari untuk melakukan ekspor ulang. Waktu tersebut terhitung sejak 12 Juni 2019. Artinya, mereka memiliki waktu hingga September mendatang.

“Mereka menunggu kapal juga untuk reekspor ke negara asal,” kata Susila saat mendampingi Komisi III DPR ke Pelabuhan Batuampar, Selasa (23/7).

Susila mengatakan, negara asal sampah plastik impor yang mengandung limbah berbahaya itu antara lain Prancis, Jerman, Australia, Hongkong, dan Amerika Serikat.

Sehingga para importir harus mengembalikannya ke negara asalnya tersebut.
Menurut Susila, awalnya jumlah sampah plastik impor tersebut sebanyak 65 kontainer.

Komisi III DPR RI meninjau limbah plastik yang berada di pelabuhan Batuampar, Kota Batam. Foto: bobi/batampos.co.id

Namun, 16 kontainernya dinyatakan bersih dari limbah B3 dan kontaminasi lainnya. Sehingga ke-16 kontainer sampah plastik tersebut sudah dibawa para pemiliknya ke pabrik masing-masing.

“Untuk yang tidak me­ngan­dung B3 dan limbah ada 16 kontainer, sudah dibawa sama pemilik barangnya,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaedi Mahesa mengatakan, kedatangannya bersama rombongan kemarin untuk memastikan proses penegakan hukum terhadap kasus limbah impor ini berjalan dengan baik. Ia juga mendorong supaya reekspor segera dilakukan oleh para importir.

“Kami ingin melihat koordinasi antarpenegak hukum yang dalam hal ini Bea Cukai, KLH, dan kepolisian,” kata Desmond.

Jika proses reekspor berlarut dan keberadaan limbah tersebut mengganggu kesehatan masyarakat, para pihak terkait terutama Bea Cukai harus bertanggung jawab. Apalagi jika masalah ini menimbulkan sanksi pidana.

“PPNS (penyidik pegawai negeri sipil, red) Bea Cukai harus memberi keterangan,” katanya. (*)