batampos.co.id – Untuk memastikan peran dari berbagai pihak optimal dalam
melaksanakan program rujuk balik (PRB), BPJS Kesehatan mengundang berbagai pihak untuk mensosialisasikan Pedoman PRB Tahun 2019 pada, Selasa (24/7/2019) dan Rabu (25/7/2019) kemarin.
Dalam kegiatan tersebut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Kota Batam, apotek
dan PIC PRB dari FKTP mitra BPJS Kesehatan.
Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer BPJS Kesehatan Cabang Batam, Asfurina, mengatakan, sebagai mitra yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berperan sebagai gate keeper yang wajib
memastikan kesesuaian pelayanan kesehatan dengan kebutuhan medik pasien, kewajaran
biaya serta kualitas pelayanan termasuk pemantauan luaran kesehatan peserta.
Selain untuk mengoptimalkan penanganan dan pengelolaan penyakit peserta menjadi lebih efektif, PRB dimaksudkan agar penyerapan biaya dapat dikendalikan. Oleh sebab itulah peran FKTP sebagai koordinator pelayanan sangat penting.
“Penyerapan biaya katastropi dapat dikendalikan melalui pengelolaan penyakit dan
optimalisasi PRB dan Prolanis,” ungkap Asfurina.
Asfurina mengatakan bahwa salah satu dari tidak optimalnya program PRB adalah
ketidakpahaman FKTP terhadap PRB dan peran farmasi di FKTP yang belum optimal.
Selain faktor dari FKTP, PRB seringkali tidak optimal karena ketidaktersediaan obat di
apotek atau mapping yang kurang baik, sehingga memungkinkan dalam suatu wilayah
kecamatan tidak ada apotek yang tersedia.
Untuk wilayah Batam, BPJS Kesehatan sudah bekerjasama dengan 107 FKTP yang terdiri
dari 80 klinik pratama, 19 puskesmas, 6 klinik TNI/POLRI dan 2 Dokter Praktik Perorangan (DPP).
Kemudian untuk mendukung program PRB, BPJS Kesehatan sudah bekerjama
dengan 10 apotek.
Menurut Asfurina jumlah tersebut dapat dibilang cukup baik berdasarkan jumlah peserta di tiap apotek yang masih sesuai.
“Dari jumlah FKTP, peserta PRB dan apotek untuk Kota Batam jumlahnya masih sesuai,”
kata Asfurina.
Kasi Pelayanan Kefarmasian, Alkes dan ART Dinas Kesehatan Kota
Batam, Buba Aritha, mengatakan, permasalahan kekosangan obat adalah permasalahan utama yang menjadi faktor terhambatnya pelayanan PRB.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan perencaan kebutuhan yang baik oleh masing-masing apotek PRB agak tidak menjadi penghamat pelayanan nantinya.
“Apotek harus memperhatikan tahapan dalam melakukan pemesanan obat melalui akses
E-purchasing seperti tahapan perencanaan kebutuhan obat, pemesanan obat, belanja obat dan distribusi obat,” ungkap Buba.(*)