Kamis, 28 Maret 2024

APBD-P Defisit Rp 145 Miliar, Anggaran OPD Pemko Batam Dipangkas, Program Ikut Tertunda

Berita Terkait

batampos.co.id – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Batam 2019 defisit sebesar Rp 145 miliar. Hal tersebut terungkap saat rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD-P di gedung DPRD Batam, Kamis (1/8) sore.

Sebagai antisipasi atas perubahan APBD tersebut, Pemerintah Kota (Pemko) memangkas anggaran semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

”Karena uang tak cukup, tidak ada yang mau ditambah, yang ada malah dikurang. APBD jarang tambah, biasa kurang. Dang hadong hepeng,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Dengan demikian, lanjutnya, program atau kegiatan di setiap OPD pasti ada yang ditun-da. Akan tetapi ia mengaku tidak bisa memaparkan secara rinci. ”Jelas ada yang ditunda, semuanya (pada semua OPD, red),” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Fraksi PKB Aman mengaku, pihaknya terus menggali kembali potensi dari sisi pendapatan.

”Karena kami tahu terjadi defisit di angka yang tidak kecil. Sedangkan belanja kan juga terus berjalan, ada beberapa kegiatan Pemko Batam yang sudah kontrak lelang dan sebagainya. Makanya bagaimana caranya agar defisit anggara itu bisa tertutupi,” ujarnya.

Tentunya, lanjut Aman, potensi itu harus bisa digali lebih detail lagi. Apa yang disampaikan di KUA-PPAS terkait pendapatan, belumlah sesuai kondisi riilnya.

ilustrasi

”Artinya masih ada beberapa sektor pendapatan yang memang masih bisa didongkrak,” ucapnya.

Dia mencontohkan, salah satunya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diasumsikan di APBD murni Rp 380 miliar, ternyata di KUA-PPAS APBD-P hanya diasumsikan Rp 325 miliar.

”Artinya ada perubahan di angka Rp 55 miliar atau terjadi penurunan,” terangnya.
Aman menam-bahkan, asumsinya meleset, yakni masih di angkat Rp 2,5 triliun dari target awal Rp 2,8 triliun. ”Inilah yang akan kami gali terus, masih ada potensi dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sudah mulai naik,” tuturnya.

Apakah defisit Rp 145 miliar ini akan bisa tercapai? Aman masih optimistis tercapai. ”Kalau pun tak bisa dicapai karena APBD harus seimbang, maka diharuskan merasionalisasi di beberapa kegiatan yang tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Untuk itu, rapat paripurna kemarin terpaksa diskors karena mencari sektor-sektor lain yang bisa digali untuk mendongkrak pendapatan agar bisa menutupi defisit untuk belanja dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada.

Tahapan selanjutnya adalah penyampaian ranperda APBD perubahan. Setelah KUA-PPAS, bicara pagu terhadap seluruh OPD yang ada di Kota Batam. Pagu ini juga adalah akumulasi-akumulasi pagu Pemko Batam terhadap besaran pendapatan dan belanja.

”Tahapan selanjutnya lagi, pandangan fraksi tentang ranperda itu, selanjutnya lagi jawaban Pemko Batam terhadap pandangan fraksi, baru pembahasan ranperda, selesai pembahasan baru diketok APBD-P,” ujarnya.

Sementara itu, hingga saat ini APBD 2019 berdasar data Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) baru tercapai Rp 1,208 triliun dari target Rp 2,843 triliun.

Yakni, komponen PAD baru tercapai Rp 588 miliar dari target APBD murni Rp 1,350 triliun, dengan rincian sektor pajak daerah baru tercapai Rp 495 miliar dari target Rp 1,05 triliun.
Adapun KUA-PPAS yang diajukan Wali Kota Muhammad Rudi dalam APBD-P, yakni sebesar Rp 2,654 triliun atau turun sekitar Rp 189 miliar atau 6,65 persen dari APBD murni sebesar Rp 2,843 triliun.

”(Dalam komponen APBD) dari pendapatan asli daerah sebesar Rp 1,350 triliun turun menjadi Rp 1,196 triliun. Artinya, secara matematis, perubahan target PAD yang diajukan mencapai Rp 154 miliar atau 11,43 persen,” ucap Rudi, belum lama ini.

Lebih lanjut, Rudi memaparkan komponen lain, yakni dana perimbangan dari Rp 1,148 triliun menjadi Rp 1,083 triliun. Sedangkan pendapatan yang sah, yang semula ditargetkan Rp 323,658 miliar menjadi Rp 330,103 miliar. Perubahan target penerimaan ini ia akui berimbas pada perubahan target belanja atau program.

”Perubahan kebijakan belanja daerah berkenaan dengan terjadinya perubahan penerimaan,” terangnya. (gas)

Update