batampos.co.id – SMP Bintan di Tanjungpinang merupakan salah satu sekolah swasta yang merasa jadi ‘korban’ dari penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru tahun ini. Akibat sistem yang disebut bertujuan untuk pemerataan pendidikan itu, SMP Bintan hanya mendapatkan dua siswa baru pada tahun ajaran 2019/2020.

Suasana di ruang kelas VII SMP Bintan di Jalan Yusuf Kahar, Tanjungpinang, tampak lengang, Senin (5/8) pagi. Dua orang siswa tampak sedang memanjatkan doa dengan dipimpin seorang guru yang berdiri di depan kelas. Pertanda pelajaran pertama hari itu segera dimulai.

Sebenarnya ada 12 kursi di dalam ruang kelas dengan cat krem itu. Namun, hanya dua yang terisi. Sementara 10 lainnya kosong. Bukan karena banyak siswa baru yang bolos, tetapi sekolah tersebut memang hanya mendapatkan dua siswa baru tahun ini.

Sepen dan Ani nama dua siswa itu. Mengenakan seragam celana panjang biru dan baju putih serta dasi biru, Sepen tampak tetap semangat mengi-kuti pelajaran, meski hanya dengan satu teman kelas.

Sementara Ani tak kalah antusias. Dengan seragam rok panjang dan baju lengan panjang serba putih, Ani yang duduk di kursi sebelah kiri Sepen juga semangat mengikuti pelajaran, pagi itu.

“Sebenarnya lebih enak belajarnya. Lebih efektif karena muridnya hanya dua orang,” kata Sepen saat ditemui di kelasnya, Senin (5/8).

Menurut Sepen, dengan jumlah siswa yang hanya dua orang itu, ia justru lebih fokus belajar. Seperti privat.

Namun di satu sisi, kadang muncul rasa bosan. Sebab tidak banyak teman untuk interaksi dan berkompetisi. Apalagi proses belajar mengajar berlangsung cukup lama, mulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB setiap harinya.

“Tapi tidak apa. Di kelas jadi lebih tenang,” katanya.

Sepen punya alasan tersendiri, mengapa memilih mendaftar di sekolah tersebut. Pertama, karena ia merupakan lulusan dari SD Bintan, SD swasta yang masih satu yayasan dan satu kompleks dengan SMP Bintan. Alasan kedua, jarak rumah Sepen dengan SMP Bintan sangat dekat.

“Jadi, saya pilih sekolah di sini saja,” katanya.

Kepala SD/SMP Bintan Tanjungpinang Abdullah Sali mengatakan, pada awalnya ia berharap sistem zonasi benar-benar menghadirkan pemerataan pendidikan. Termasuk pemerataan sebaran siswa baru.

Namun nyatanya tidak. Sistem ini justru mendorong para calon siswa baru berbondong-bondong mendaftar ke sekolah negeri. Akibatnya, hingga proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 usai, SMP Bintan hanya mendapat dua peserta didik baru.

“Ternyata tidak sesuai harapan. Bahkan ada orangtua yang sudah mendaftarkan anaknya ke sekolah kami lalu ditarik kembali,” kata Sali, Senin (5/8).

Sali mengaku maklum, ada beberapa calon siswa yang batal mendaftar di SMP Bintan dan memilih masuk ke sekolah negeri. Menurut dia, selain karena lebih dekat dengan rumah, sekolah negeri dipilih karena fasilitasnya lebih lengkap dibanding di SMP Bintan.

Memang, kata dia, tidak semua sekolah swasta dirugikan dengan sistem zonasi ini. Bahkan ada beberapa sekolah swasta di Tanjungpinang yang terpaksa harus menolak calon siswa baru karena kuotanya sudah penuh.

Menurut Sali, sistem zonasi ini hanya merugikan sekolah-sekolah swasta yang secara fasilitas kurang lengkap. “Ada beberapa sekolah swasta yang ditinggalkan, kami merasa sedih,” ungkapnya.

Perasaan sedih Sali juga selalu muncul saat melintas di depan kelan VII dan melihan Sepen dan Ani tengah belajar, hanya berdua. Namun, pimpinan yayasan yang menaungi SMP Bintan itu meminta agar sekolah tersebut tetap dipertahankan, berapapun siswanya.

Apalagi, meski jumlah muridnya sedikit, SMP Bintan juga tetap mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tanjungpinang.

“Sama seperti sekolah swasta lain, dana BOS bisa dimanfaatkan untuk operasional sekolah,” ucapnya.

Minimnya jumlah siswa baru yang menurutnya merupakan dampak dari sistem zonasi PPDB ini, Sali mengaku sudah menyampaikannya ke Disdik Tanjungpinang. Namun, pihak Disdik tidak bisa berbuat banyak, karena orangtua calon siswa berhak menentukan pilihan kemana akan mendaftarkan anak-anak mereka.

“Sebelum sistem zonasi ini diberlakukan, siswa kami cukup ramai. Saat ini yang kelas sembilan ada 12 orang siswa, sementara untuk kelas delapan kosong karena banyak orangtua yang kembali memindahkan anaknya ke sekolah lain,” paparnya.

Saat ini, Sali menyebutkan terdapat 10 orang guru dan satu kepala sekolah di SD-SMP Bintan yang mengajar di sekolah yang sudah berdiri sejak 1952 itu. Satu guru ada yang mengajar dua mata pelajaran. Semuanya berstatus guru swasta.

Sali berharap, pada tahun ajaran berikutnya pemerintah memikirkan sekolah swasta. Sehingga tidak ada lagi sekolah swasta yang kekurang siswa baru.

“Umpama dapat satu lokal sudah lumayan, bisa membayar honor guru yang mengajar dan untuk operasional sekolah. Sebagai sekolah swasta, kami juga perlu diper-hatikan oleh pemerintah,” sebutnya.

Guru Bahasa Inggris SD-SMP Bintan Tanjunginang, Charlie, sependapat dengan Sali. Menurut dia, perlu ada kepedulian dari pemerintah terhadap sekolah swasta. Selain itu, perlu ada edukasi bagi orangtua calon siswa, bahwa sekolah swasta juga tetap mengedepankan kualitas pendidikan bagi para siswanya.

“Kami tidak sembarangan dalam merekrut guru, kami mengambil guru yang berkompeten, dan yang perlu diperhatikan orangtua adalah sekarang tidak adalagi sekolah favorit,” tambahnya.

Charlie mengatakan, saat ini banyak sekolah negeri jumlah siswanya melebihi kapasitas ideal. Bahkan ada satu kelas di sekolah negeri yang jumlah muridnya lebih dari 40 siswa. Menurut dia hal ini tidak efektif untuk sebuah kegiatan belajar mengajar di sekolah. (met)