batampos.co.id – Celah untuk melakukan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Pengusahaan (BP) Batam mulai tertutup rapat.
Pasalnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) akan mengawasi prosesnya.
BP dan LKPP menandatangani kerja sama pada Kamis (8/9/2019) kemarin di Jakarta.
Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi, mengatakan, dengan kerja sama itu pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di BP akan berjalan semakin lancar.
“Kedepannya ini merupakan hal yang menjadi pegangan untuk BP Batam dalam melakukan pelaksanaan kebijakan pengadaan barang dan jasa,” katanya, Jumat (9/9/2019) di Batam.
“Kami butuh peraturan yang jelas, tegas dan tuntas sesuai dengan aturannya,” kata Edy lagi.
Kata dia, bentuk kerja sama ini terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui kegiatan konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis.
Serta asistensi dalam penyusunan regulasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BP Batam.
Sedangkan Kepala LKPP, Roni Dwi Susanto, mengatakan, Batam merupakan lokasi yang strategis sebagai pusat investasi.
Sehingga proses pengadaan barang jasa harus dilakukan secara profesional.
“Dalam hal ini, LKPP akan mengawal BP Batam agar selalu mendapat proses pengadaan yang cepat dan tepat sesuai dengan administrasi dan aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Ada beberapa poin penting dalam nota kesepahaman kerja sama kelembagaan di bidang pengadaan barang dan jasa tersebut.
Yakni pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, peningkatan kapasitas regulasi, organisasi dan SDM di bidang pengadaan barang dan jasa.
Kemudian pertukaran data dan informasi atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemberian konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa.
Serta pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan sewa Disaster Recovery Center (DRC) yang dimiliki oleh BP Batam.(leo)