batampos.co.id – Realisasi investasi asing di Kepri pada triwulan kedua 2019 tercatat mencapai 451 juta dolar Amerika Serikat (AS). Angka tersebut menempatkan Kepri di urutan kelima provinsi dengan investasi asing tertinggi di Indonesia setelah Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi asing di Jawa Barat mencapai 1,5 tri­liun dolar AS dari 3.050 proyek. Sedangkan di Jawa Tengah, sejak beroperasinya Kawasan Industri di Kendal, investasi yang diraup sudah mencapai 733 juta dolar AS.

Loading...

Masih berdasarkan catatan BKPM, realisasi investasi asing sebesar 451 juta dolar AS di Kepri berasal dari 408 proyek yang masuk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 103 juta dolar AS investasi asing berada di Batam.

Secara peringkat, Kepri memang membaik karena melesat ke lima besar dari tahun lalu yang berada di urutan ke-11 peringkat nasional. Tapi khusus untuk Batam, justru makin melempem karena kontribusi investasi secara keseluruhan terus menurun.

Gubernur Provinsi Kepri, Nurdin Basirun, menandatangani peresmian pabrik PT Pegatron yang berada di Batamindo, Mukakuning. Perusahaan elektronik tersebuy ke depannya memerlukan sekitar 1.800 tenaga operator. Foto: Rifki Setiawan/batampos.co.id

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Edi Putra Irawadi mengatakan, menurunnya realisasi investasi asing di Batam karena banyaknya regulasi dan kewenangan tak terlihat (invisible authority) di Batam. Bentuknya tidak kelihatan di permukaan, tapi dalam praktiknya menggangu jalannya investasi dan ekspor di Batam.

“Regulasi kita ada, sistemnya kita ada, tapi penegakan hukum yang saya butuhkan. Banyak kali wewenang tak terlihat yang menggerogotin jalan kami untuk tingkatkan investasi dan ekspor,” kata Edi, Senin (12/8).

Contohnya yakni pemberlakuan tata niaga di kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas seperti Batam.

“Batam ini bukan wilayah pabean, maka belum berlaku tata niaga. Kecuali yang menyangkut keselamatan, keamanan, kesehatan dan moral publik. Menkeu juga harus tahu,” ujarnya.

Penghambat yang datang dalam bentuk peraturan tata niaga ini yakni pemeriksaan oleh surveyor terhadap bahan baku yang diimpor masuk ke Batam. Banyak pelaku usaha yang mengeluhkannya karena memakan waktu yang lama.

Beberapa peraturan lainnya adalah soal barang larangan terbatas (lartas). Pengusaha di kawasan industri harus mengurusnya ke pemerintah pusat. Waktu yang dibutuhkan juga lama, padahal produksi harus berlangsung kontinu.

“Kalau minta izin IMB atau lingkungan ke Pemko bisa minta percepat. Tapi kalau saya minta ke pusat, maka harus menunggu. Ini namanya bentuk kewenangan tak terlihat,” paparnya.

Untuk hal ini, BP Batam telah meminta kepada Kementerian Hukum dan Ham agar menjadi mediator dalam penyelesaian persoalan regulasi yang menghambat. “Nanti mereka yang akan tentukan keputusannya,” jelasnya lagi. (leo)

Loading...