batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan regulasi mengenai penetapan wali kota Batam sebagai pejabat ex-officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam akan keluar paling lambat dalam dua minggu ke depan. Pelantikannya akan direncanakan setelah itu.

“Segera akan keluar peraturannya dalam satu atau dua minggu,” ujar Darmin usai acara peletakan batu pertama pembangunan bengkel pesawat di kawasan Bandara Hang Nadim, Batam, Rabu (14/8).

Loading...

Ada sejumlah poin penting dalam regulasi baru tersebut. Poin tersebut antara lain penempatan kembali seorang wakil kepala untuk mendampingi pejabat ex-officio Kepala BP Batam.

Kemudian, Darmin menjelaskan bahwa unit-unit yang di bawah BP Batam yang mengelola aset-aset penting seperti rumah sakit, data center, pelabuhan dan lainnya akan menjadi unit usaha mandiri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution

“Ada banyak hal di bawah struktur BP Batam akan dibuat menjadi unit usaha yang spesial,” katanya lagi.

Pelaksanaan kebijakan ex officio memang telah terlalu lama tertunda. Rencana awalnya ditetapkan pada 30 April 2019 lalu setelah diputuskan pada awal Januari 2019.

Saat itu, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo lang-sung diganti oleh Edi Putra Irawadi. Edi ditugaskan untuk mempersiapkan masa transisi dengan merancang pedoman kerja bagi pejabat ex officio. Sebagai pejabat pelaksana tugas sementara, Edi hanya melakukan kegiatan rutin Kepala BP Batam, tapi tidak bisa mengambil keputusan strategis.

Masa transisi tersebut juga digunakan untuk merumuskan regulasi ex officio, dimana pemerintah pusat akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2007 tentang pembentukan BP Batam.

Tapi hingga awal Agustus, belum ada tanda-tanda berakhirnya masa transisi me­nuju kebijakan ex officio berikut regulasinya. Akibatnya, BP Batam tidak bisa memutuskan kebijakan yang sifatnya strategis, seperti lelang pengelolaan Dam Tembesi dan lelang pengembangan Bandara Hang Nadim. (leo)

Loading...