Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus menggencarkan pemerataan sinyal telekomunikasi hingga ke pelosok negeri. Menggandeng semua pihak, pemerintah menargetkan Indonesia merdeka sinyal pada 2020 sampai ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

SUPARMAN, batampos.co.id

Syahid Sanusi hanya tersenyum kecut setiap mengingat pengalaman tugasnya di Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), 2012 silam. Saat itu, perusahaan tempatnya bekerja di Batam, mengirimnya ke daerah terpencil tersebut untuk urusan pekerjaan.

Selain kaget dengan harga kebutuhan pokok yang selangit, hari-hari pertama di kabupaten termuda di Kepri itu menjadi mimpi buruk bagi Syahid. Sarana dan prasarana publik di Tarempa kala itu sangat memprihatinkan. Maklum, saat itu Anambas baru saja menggelar pilkada perdana setelah resmi memisahkan diri dari Kabupaten Natuna, Kepri, sejak 2008 lalu.

Akses jalan masih terbatas. Listrik PLN yang mengandalkan pembangkit tenaga disel juga sering padam. Pun demikian dengan layanan air bersih yang masih jauh dari kata layak. Padahal Tarempa merupakan pusat pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kondisi ini tentu sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan Batam.

“Dan yang paling menyedihkan adalah jaringan telekomunikasi. Sinyal ponsel susah sekali. Saya seperti sedang berada di daerah asing dan terisolir,” kata Syahid, Senin (12/08/2019).

Syahid baru benar-benar sadar bahwa saat itu ia memang sedang berada di daerah tepencil setelah melihat peta. Di dalam peta itu, Anambas hanya berupa titik-titik pulau kecil di tengah hamparan Laut China Selatan yang maha luas.

Posisinya di belakang ‘ekor’ Pulau Kalimantan. Jika ditarik garis ke arah kiri peta, atau ke arah barat, jarak Anambas lebih dekat dengan Malaysia ketimbang ke Tanjungpinang, ibukota Provinsi Kepri. Di sebelah utara, Anambas berbatasan dengan beberapa negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Kamboja. Di sisi barat, Anambas berbatasan dengan Malaysia dan Singapura.

Anambas memiliki luas wilayah 637,1 kilometer persegi dengan 98,73 persen berupa lautan. Sedangkan daratannya hanya sekita 1,27 persen. Itupun terbagi dalam pulau-pulau kecil. Ada sedikitnya 260 pulau di Anambas. Namun hanya sekitar 50 pulau yang memiliki nama dan hanya 26 pulau yang berpenghuni.

Jika diamati di dalam peta, rasanya Syahid tak percaya jika saat itu ia sedang berada di sebuah kabupaten yang dihuni sekitar 45 ribu jiwa. Karena dalam skala peta, pulau-pulau di Kabupaten Anambas itu memang sangat kecil dan sangat terpencil.

“Jadi wajar kalau jaringan telepon sangat sulit kala itu. Apalagi jaringan internet, benar-benar bikin pusing,” kata Syahid.

Ia masih ingat saat menerima telepon dari atasannya, suatu pagi. Bos nya itu uring-uringan karena malam sebelumnya mencoba menelepon. Tapi panggilan telepon itu tak pernah tersambung. Si bos sempat menduga Syahid sengaja mematikan telepon genggamnya untuk menghindari perintah atau tugas dari kantornya.

“Hape on terus, tapi sinyalnya yang off. Blank spot seharian,” kata dia.

Pengalaman lainnya, Syahid tak bisa mengirim laporan ke Batam melalui surat elektronik (surel). Padahal ia sudah sengaja membuat laporan itu dalam editor teks sederhana, notepad. Bukan MS Word atau sejenisnya. Tujuannya, agar file laporan tersebut bisa lebih mudah dikirim melalui surel.

Tapi nyatanya, ia tetap kesulitan mengirim surel. Beberapa kali mencoba, sebanyak itu pula ia gagal. Terpaksalah ia membawa laptopnya ke ujung demaga di Tarempa. Barulah surelnya berhasil terkirim.

“Padahal ukuran file nya cuma 3 kilobyte,” kenangnya.

Namun kondisi ini mulai berubah di awal 2018. Tepatnya pada Maret 2018. Sinyal hape tak lagi sulit. Begitu juga dengan jaringan internet. Bahkan di sebagian wilayah Tarempa, warga sudah bisa menikmati layanan akses data dengan kualitas generasi keempat atau 4G.

Setahu Syahid, perubahan drastis ini merupakan efek dari pembangunan jaringan fiber optik Palapa Ring Barat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Di wilayah Kepri, jaringan Palapa Ring Barat ini melewati Anambas dan mendarat di Tarempa sebelum tersambung ke Kabupaten Natuna melalui jalur bawah laut.

“Ya sejak ada Palapa Ring Barat itu, keadaan berubah. Sinyal hape makin mudah, internet juga lancar,” katanya.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Anambas, Jeprizal, membenarkan hal ini. Kehadiran Palapa Ring Barat pada Maret 2018 membawa perubahan besar bagi ketersediaan jaringan telekomunikasi dan akses internet di Anambas yang merupakan salah satu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Indonesia.

Anambas seolah terbebas dari keterasingan dan isolasi jaringan telekomunikasi. Sebab sejak hadirnya Palapa Ring Barat itu, jaringan seluler kini sudah menjangkau 92 persen wilayah Anambas. Cakupan jaringan telekomunikasi ini jauh lebih baik dibandingkan empat atau lima tahun silam yang hanya sekitar 55 persen.

“Sekarang semua pulau yang berpenghuni maupun tidak bisa dijangkau jaringan telekomunikasi,” kata Jeprizal, Senin (12/08/2019). Ia menyebut, di Anambas terdapat 256 pulau. Namun hanya 26 yang berpenghuni.

Selain berkat jaringan Palapa Ring Barat, merdeka sinyal di Anambas tercipta berkat kerja sama dan kolaborasi Kementerian Kominfo dengan sejumlah operator seluler. Baik operator milik pemerintah maupun swasta.

Dalam beberapa tahun terakhir, operator seluler berlomba membangun menara telekomunikasi seluler (BTS) di Anambas. Terutama sejak Palapa Ring Barat diresmikan awal 2018 lalu. Sejumlah operator berkomitmen meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi dan akses data di Anambas dengan memanfaatkan jaringan tulang punggung (backbone) yang disediakan Palapa Ring Barat.

“Sebelumnya ada Telkomsel, XL, dan Indosat. Yang terbaru Smartfren juga sudah masuk ke Anambas,” katanya.

Tak hanya di Tarempa, pembangunan BTS oleh operator seluler ini juga akan dilakukan di beberapa pulau utama di Anambas. Seperti Pulau Jemaja dan Pulau Palmatak.

Jeprizal mengatakan, pihaknya mendorong pihak operator untuk terus meningkatkan fasilitas dan jaringan telekomunikasi di Anambas, meskipun secara bisnis tidak terlalu menjanjikan. Namun ia berharap, pihak operator tidak hanya melulu memikirkan keuntungan bisnis saja.

“Mari sama-sama berbuat untuk rakyat di wilayah perbatasan dan tepencil seperti kami ini. Supaya kami tidak tertinggal dengan daerah lain di perkotaan,” harapnya.

Supervisor Radio Transport Power Operation (RTPO) Telkomsel Region Sumbagsel, Surya Firdaus, mengatakan pihaknya berkomitmen membangun sarana telekomunikasi hingga wilayah perbatasan di Kepri bukan semata alasan bisnis. Kehadiran Telkomsel di pulau-pulau terdepan di Indonesia, khususnya di Batam dan Kepri, sebagai bentuk kontribusi ikut menjaga keutuhan NKRI.

Di Natuna dan Anambas, misalnya, Telkomsel rela mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk menyewa jasa satelit guna menghantarkan sinyal dan jaringan telekomunikasi di wilayah itu. Padahal secara bisnis, jelas Natuna dan Anambas bukan market yang menguntungkan.

“Bukan untuk mencari keuntungan, tapi demi Merah Putih dan NKRI-lah kami hadir di wilayah perbatasan,” kata Surya.

Sejumlah tower telekomunikasi hasil kerja sama Kementerian Kominfo denga beberapa operator seluler berdiri di Bukit Siantan, Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepri.

Tahun 2018 lalu, Telkomsel membangun dua BTS 4G baru untuk memperkuat layanan telekomunikasi dan akses data di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan dua BTS 4G baru ini, Telkomsel telah mengoperasikan 89 BTS di Natuna dan Anambas. Delapan di antaranya merupakan BTS 4G.

Di Natuna, BTS 4G baru Telkomsel berlokasi di Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur. Sementara di Anambas, BTS 4G baru Telkomsel dibangun di Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan.

Pembangunan dua BTS baru ini merupakan hasil kerja sama Telkomsel dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam program Universal Service Obligation (USO).

PT XL Axiata tak mau ketinggalan. Bekerja sama dengan BAKTI Kementerian Kominfo, XL Axiata akan memanfaatkan jaringan fiber optik Palapa Ring Barat untuk memperluas layanan 4G XL di Tarempa dan Palmatak, Anambas.

Dalam rilisnya kepada Batam Pos pada Maret 2019 lalu, Direktur Teknologi XL Axiata Yessie D Yosetya mengatakan, penyelenggaraan layanan 4G di Anambas ini lebih karena ingin membantu pemerintah mendorong percepatan pembangunan di wilayah perbatasan dan daerah 3T seperti Anambas.

“Saat ini kami belum mempertimbangkan keuntungan ekonomi,” kata Yessie.

Yang terbaru, giliran Smartfren yang hadir di Anambas. Dengan membangun empat PTS, sinyal Smartfren kini bisa dinikmati di 80 persen wilayah Anambas.

Tancapkan 758 BTS di Daerah 3T

Tak hanya mengandalkan pihak provider atau operator seluler, Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) juga terus membangun Base Transceiver Station (BTS) di daerah perbatasan dan daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk di Anambas dan Natuna, Provinsi Kepri.

Langkah ini sebagai upaya pemerataan sinyal di seluruh wilayah Indonesia. Hingga Oktober 2018 lalu, BAKTI sudah mengaktifkan 758 BTS di 21 provinsi dan 121 kabupaten, temasuk di Anambas dan Natuna, Kepri.

“Pemerintah menargetkan tahun 2020 Indonesia merdeka sinyal. Artinya seluruh wilayah Indonesia terjangkau jaringan telekomunikasi,” kata Ferdi, Rabu (14/08/2019).

Ferdi mengatakan, daerah 3T menjadi prioritas pembangunan BTS oleh BAKTI Kementerian Kominfo. Sebab, jika hanya mengandalkan pembangunan oleh perusahaan provider atau operator seluler, percepatan pemerataan sinyal di perbatasan dikhawatirkan akan tersendat.

“Kami menyadari, wilayah perbatasan dan terpencil tidak profitable bagi provider. Makanya pemerintah juga harus turun tangan untuk ikut membangun sarana telekomunikasi di wilayah terdepan NKRI,” kata Ferdi.

Namun menurut Ferdi, pembangunan sarana telekomunikasi di daerah perbatasan ini sifatnya kolaborasi antara pemerintah dengan pihak provider. Baik provider milik perusahaan swasta maupun milik BUMN.

Seperti di Anambas dan Natuna, pembangunan BTS oleh BAKTI merupakan kerja sama dengan sejumlah operator seluler. Seperti Telkomsel, XL Axiata, Indosat, dan Smartfren. Kerja sama ini terlaksana berkat implementasi dari program BTS Universal Service Obligation (USO) oleh Kementerian Kominfo yang dikerjakan BAKTI.

Wilayah Kepri, kata Ferdi, merupakan salah satu prioritas pembangunan BTS USO ini. Sebab di Kepri terdapat beberapa pulau terdepan NKRI yang berbatasan dengan negara-negara tetangga. Seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Kamboja.

Sebab selama ini, banyak warga Kepri yang kerap mengeluhkan lemahnya sinyal provider dalam negeri. Sehingga meski berada di Kepri yang notabene masih wilayah NKRI, tak jarang ponsel warga justru menangkap sinyal provider asing, seperti SingTel milik Singapura. Akibatnya, warga harus terbebani biaya roaming saat berkomunikasi melalui telepon seluler.

“Saya lupa berapa jumlah BTS BAKTI Kementerian Kominfo ini di wilayah Kepri. Tapi yang jelas Kepri termasuk prioritas pemerintah,” katanya.

Hal ini sejalan dengan prioritas utama pembangunan di era pemerintahaan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla. Melalui Program Nawacita, Jokowi mengarahkan jajarannya fokus membangun infrastruktur di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Minimnya pembangunan di daerah perbatasan berakibat pada lemahnya pertahanan di daerah terluar Indonesia. Kondisi ini dapat berakibat terkikisnya nasionalisme mengingat daerah perbatasan negara tetangga lebih maju.

“Program pemerataan sinyal ini menjadi salah satu upaya Kementerian Kominfo untuk ikut mendorong percepatan pembangunan di wilayah 3T dan daerah perbatasan,” kata Ferdi lagi.

Selain ditancapkan di wilayah Kepri, sebanyak 758 BTS USO yang telah dibangun BAKTI Kementerian Kominfo juga sudah berdiri di beberapa daerah terdepan di provinsi lainnya. Yakni Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat hingga Sumatera Utara. (*)