batampos.co.id – Sejumlah hambatan investasi yang disebut Kepala BP Batam Edi Putra Irawadi sebagai wewenang tak terlihat (invisible authority) sudah diselesaikan oleh Kelompok Kerja (Pokja) IV yang diketuai Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly.

”Sudah ada hambatan investasi yang selesai di Pokja IV. Contohnya mengenai pemanfaatan ruang laut berdasarkan basis darat. Kemudian, persoalan hutan, terkait penghilangan duplikasi peraturan,” kata Edi di Gedung BP Batam, Sabtu (17/8/2019).

Lalu, persoalan mengenai floating storage unit (FSU) dan terakhir persoalan yang akan selesai yakni tata niaga di kawasan perdagangan bebas Batam. ”Dengan begini, semakin kita harapkan semakin terjamin citranya serta kepastian usaha di Batam,” ujarnya.

Sebelumnya, sekitar akhir Juli lalu, BP Batam bersama Pemko Batam, Pemprov Kepri, pengusaha dan pihak lainnya bertemu dengan Pokja IV untuk mengadukan hambatan investasi di Batam.

Dari pertemuan tersebut, diperoleh enam persoalan pokok yang harus menjadi prioritas untuk diselesaikan.

Pertama, mediasi investasi pre-cast untuk apartemen oleh PT Koh Brothers yang membutuhkan pematangan lahan di wilayah pesisir.

Kedua, investasi terhadap Tanjungpinggir Resort yang peruntukannya belum diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87/2011 tentang Tata Ruang Batam, Bintan, dan Karimun.

Persoalan ketiga yakni mengenai FSU di kawasan perdagangan bebas Batam, dimana belum diatur oleh Kemente-rian ESDM.

Empat, penyelesaian Daerah Penting Cakupan Luas dan Strategis (DPCLS) sejumlah lahan yang semula bukan hutan lindung menjadi hutan lindung. Contohnya alokasi lahan untuk PT Bona Marine.

Komisi III DPR RI meninjau limbah plastik yang berada di pelabuhan Batuampar, Kota Batam. Foto: bobi/batampos.co.id

Lima, kenyamanan berusaha di kawasan industri sebagai objek vital, persoalan reeskpor 49 kontainer sampah plastik yang tercampur limbah B3 dan bahan lainnya,

Enam kepastian tata niaga dalam mempercepat investasi.

Di antara sejumlah persoalan itu, ada yang terjadi karena tumpang tindih kewenangan. Contohnya mengenai tata niaga. Di kawasan perdagangan bebas Batam tidak berlaku tata niaga. Tapi menurut Kementerian Perdagangan, hal tersebut berlaku.

Sebelumnya, Menteri Negara Senior Singapura, Dr Mohamad Maliki bin Osman menyatakan optimismenya kalau ekonomi Batam maupun Kepri secara umum akan membaik, seiring dengan pembenahan berbagai sektor investasi oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Itu sebabnya, Singapura memandang Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) sebagai mitra bisnis spesial bagi Singapura.

”Pertumbuhan ekonomi Kepri memang ada di angka 4,66 persen pada kuartal kedua. Tapi saya yakin pasti akan lebih baik walau kondisi ekonomi global masih tak pasti,” ujar Osman di HUT ke-54 Singapura di Hotel Nagoya Hill, Kamis (15/8) malam.

Sekadar catatan, total investasi yang telah ditanamkan Singapura di BBK sudah mencapai 7,3 miliar dolar Amerika.

Tidak hanya Singapura, investor dari berbagai negara juga tetap yakin ekonomi Batam membaik seiring dengan penghapusan berbagai hambatan investasi selama ini.

Hal ini ditandai dengan makin banyaknya produk brand besar dunia diproduksi di Batam. Mulai dari smartphone hingga smarthome dan sektor lainnya seperti industri aviasi (perawatan pesawat, red). Bahkan terbaru, raksasa elektronik Lenovo mempercayakan produksi tabletnya di perusahaan di Batam.

Mayoritas investasi di Batam berorientasi ekspor yang diharapkan dapat menambal defisit neraca perdagangan Indonesia ke depan.

Sekadar diketahui, neraca perdagangan kembali defisit. Pada Juli lalu, defisit neraca dagang tercatat USD 63,5 juta (sekitar Rp 905 miliar). Meski defisit, angkanya lebih kecil jika dibandingkan de-ngan defisit periode yang sama tahun lalu.

Secara akumulasi, neraca perdagangan sepanjang Januari–Juli 2019 defisit sekitar USD 1,9 miliar atau setara Rp 27,1 triliun.

Apa yang mengakibatkan neraca perdagangan defisit lagi? Jawabannya, neraca migas. Bulan lalu neraca migas tercatat defisit sekitar USD 142,2 juta (sekitar Rp 2,02 triliun). Sebaliknya, neraca nonmigas surplus USD 78,9 juta atau sekitar Rp 1,12 triliun.

’’Kita masih impor BBM. Itulah salah satu penyebab neraca migas defisit,’’ kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto saat paparan data, Kamis (15/8) lalu.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengakui, neraca migas memang masih defisit. Namun, defisit itu terus menyusut. Jika pada Juli lalu defisit USD 142,2 juta (sekitar Rp 2 triliun), belakangan neraca migas membaik.

Dia berjanji terus menekan defisit migas dengan melakukan substitusi impor. Dia yakin PT Pertamina sebenarnya mampu mengisi kebutuhan solar meski impor selama ini cukup besar. Program B20, B30, dan B50 bakal lebih ditingkatkan.

’’Ini dilakukan untuk mengu-rangi impor kita,’’ ujar Arcandra.

Selain itu, pemerintah akan berusaha keras memanfaatkan minyak nabati dalam negeri yang suplainya melimpah. Tujuannya, mengatasi sulitnya ekspor minyak nabati.

Di tempat terpisah, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan bahwa Indonesia bakal mendorong industri kendaraan berbasis teknologi listrik. Dengan begitu, impor migas juga bisa ditekan. Dampak jangka panjangnya tentu saja mengurangi defisit.

’’Motor (listrik) sudah menjadi agenda Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Bali. Sekarang sedang cek kapasitas produksinya,’’ ungkapnya.

Nanti pemerintah juga mendorong ekspor mobil listrik. Diharapkan, pasar ekspor kian terbuka, terutama untuk barang manufaktur. Namun, saat ini Indonesia masih berada dalam tahap awal untuk memproduksi mobil listrik tersebut. (rin/res/c14/hep)