Setelah belasan tahun menanti, akhirnya masyarakat Pulau Pemping, Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bisa ikut merasakan pembangkit berbahan gas bumi. Kini, warga di pulau terluar Indonesia itu bisa menikmati listrik 24 jam setiap hari.

SUPARMAN, batampos.co.id

Hampir satu jam kapal yang kami tumpangi mengarungi laut Belakangpadang, Kota Batam. Hingga akhirnya, kapal berbahan fiber itu mulai mengurangi kecepatan dan merapat di pelantar milik stasiun metering PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) di Pulau Pemping, Kecamatan Belakangpadang.

Dari kejauhan, seorang pria paruh baya terlihat bergegas ke arah pelantar. Telanjang kaki, pria tersebut setengah berlari menyusuri jalan berpasir dan dipenuhi kerikil tajam. Namun rombongan kami sudah lebih dulu turun dari kapal sebelum ia benar-benar mencapai ujung pelantar.

“Sebenarnya tidak boleh tambat di situ,” kata Yamin, pria tersebut, Sabtu (23/7) lalu.

Ia kemudian tidak lagi mempersoalkan lokasi tambat kapal yang kami tumpangi itu setelah mengetahui kami tidak akan lama di sana. Karena kami hanya ingin melihat sebentar mesin pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di pulau tersebut.

Yamin lantas menceritakan awal mula PLTG Pemping dibangun. Versi dia, PLTG tersebut terwujud lantaran warga di Pulau Pemping terus mendesak pemerintah supaya mengalokasikan gas untuk listrik bagi warga di sana.

Menurut pria yang memperkenalkan dirinya sebagai koordinator keamanan di Pulau Pemping itu, selama ini masyarakat Pulau Pemping merasa diperlakukan tidak adil. Sebab sejak 2003, Pulau Pemping menjadi pulau hub untuk jaringan gas lintas negara. Namun warganya sama sekali tak bisa ikut menikmati gas tersebut. Karena itulah, warga Pemping rajin menggelar unjuk rasa, baik di kantor DPRD Batam maupun kantor Wali Kota Batam, meminta supaya ada PLTG di Pemping.

“Waktu demo juga sering diliput wartawan,” kata Yamin.

Kini, kata Yamin, warga Pemping tak lagi mengeluhkan soal listrik. Warga sudah bisa menikmati listrik selama 24 jam setiap hari. Sehingga Pulau Pemping tak lagi gelap gulita di malam hari.

Sebelum ada listrik dari PLTG ini, warga Pemping mengandalkan listrik mesin genset untuk menerangi rumah mereka. Namun mesin genset tersebut hanya menyala dari pukul 17.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB setiap hari.
Namun kondisi tersebut kini telah menjadi cerita lama. Sejak 2015 lalu, warga Pemping sudah menikmati listrik non-stop.

“Sekarang tak kepanasan lagi kalau malam hari,” kata Noni, warga Pemping lainnya.


WARGA Pemping, Noni, memasukkan kode token ke meter listrik di rumahnya, beberapa waktu lalu. Berkat pembangkit berbahan bakar gas bumi, warga di pulau terluar Indonesia itu kini bisa menikmati listrik 24 jam setiap hari.
F. yusuf hidayat/Batam Pos

Bagi seorang ibu rumah tangga seperti Noni, urusan biaya menjadi hal yang sangat penting. Untuk itu, ia bersyukur karena selain durasinya lebih lama, tagihan listrik PLTG ini juga jauh lebih murah dibandingkan listrik dari mesin genset.

“Waktu masih pakai genset bayarnya Rp 20 ribu per hari. Sedangkan listrik gas ini hanya sekitar Rp 60 ribu per bulan,” kata Noni.

Selain itu, kontinyuitas pasokan listrik PLTG ini juga bisa diandalkan. Sejak dioperasikan 2015, nyaris belum pernah terjadi pemadaman listrik.

Kondisi ini tentu berbeda ketika warga Pemping masih menggunakan listrik dari mesin diesel untuk menerangi rumah mereka. Selain karena gangguan mesin, pasokan listrik di Pemping sering terhenti karena keterlambatan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) jenis solar untuk menghidupkan mesin diesel tersebut.

“Pernah tiga hari berturut-turut listrik padam. Penyebabnya karena solar habis, belum dikirim dari Batam,” kata Lurah Pemping, Tauran.

Tauran menjelaskan, kehadiran listrik PLTG ini membawa banyak dampak positif bagi warganya. Misalnya dari segi ekonomi. Banyak warga Pemping yang mulai membuka usaha. Seperti usaha isi ulang air minum, usaha laundry, dan lainnya.

Selebihnya, sebagian warga Pemping juga bisa menggunakan pendingin ruangan saat malam hari.

Namun dia mengakui, dari 990 warga atau 270 rumah tangga di Kelurahan Pemping belum semuanya bisa menikmati listrik PLTG ini. Saat ini listrik PLTG Pemping baru mengaliri 215 rumah tangga di wilayahnya. Sementara 55 KK lainnya belum bisa dialiri listrik PLTG karena mereka berada di pulau yang terpisah dengan Pulau Pemping, pulau utama di Kelurahan Pemping.

“Ada 51 kepala keluarga (KK) di Pulau Labun, dan empat KK di Pulau Pelampung,” katanya.

Tauran mengatakan, pihaknya terus berupaya agar seluruh rumah tangga di wilayah Kelurahan Pemping dapat menikmati listrik PLTG ini. Ada beberapa opsi yang ditawarkan agar warga di Pulau Labun dan Pelampung juga ikut merasakan listrik dari pembangkit gas bumi ini.
Misalnya dengan membangun jaringan listrik bawah laut. Namun usulan yang selalu disampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan ini selalu ditolak.

“Pemerintah belum sanggup,” katanya.

Secara geografis, Pulau Pemping masuk wilayah Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakangpadang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pemping merupakan salah satu pulau terdepan atau pulau terluar Indonesia. Pulau ini berbatasan langsung dengan Singapura.
Sejak 2003 lalu, di pulau ini diresmikan stasiun meter milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI), salah satu anak perusahaan PT Perusahaan gas Negara (PGN). Pulau ini memiliki peran strategis karena menjadi titik serah terakhir gas dari Indonesia ke Singapura. Setiap hari, ada 360 juta kaki kubik (360 MMSCFD) gas yang dialirkan ke Singapura melalui stasiun ini.

Sejak peresmian stasiun meter ekspor gas ke Singapura pada 2003 itu, warga di Pemping kerap menuntut agar bisa ikut menikmati gas bumi. Mereka merasa, pemerintah lebih mengutamakan pemanfaatan gas bumi untuk urusan bisnis dengan luar negeri ketimbang untuk kepentingan rakyatnya.

Tuntutan warga Pemping kian kencang seiring terus berkembangnya aktivitas di stasiun meter PT TGI di Pemping. Sebab saat malam hari, area stasiun meter yang posisinya berada di atas bukit di Pulau Pemping itu sangat terang benderang. Sejumlah lampu dipasang di setiap sudut area untuk keperluan keamanan objek vital tersebut.

Kondisi terang itu kontras dengan wilayah permukiman warga Pemping yang umumnya berada di kaki bukit. Mereka menempati area pesisir pantai dengan rumah panggung khas warga pulaunya. Saat malam tiba, terutama setelah pukul 22.00 WIB, kondisi permukiman warga gelap gulita. Karena listrik dari genset yang dikelola warga hanya menyala mulai pukul 17.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, setiap hari.

Warga kian geram setiap kali melihat lampu di gedung-gedung pencakar langit Singapura menimbulkan bias terang di langit saat malam hari. Tidak saja di langit Singapura, terang di Negeri Singa itu juga berpendar hingga ke langit di atas Pulau Pemping. Sementara warga Pemping tetap menjalani malam demi malam dalam gulita.

“Sehingga ada istilah, terang di langit tapi gelap di bumi,” kata Tauran.

Jarak Pulau Pemping dengan Singapura memang sangatlah dekat. Hanya sekitar 29 kilometer. Itulah sebabnya Pemping dijadikan titik serah terakhir ekspor gas bumi ke Singapura.

Saking dekatnya, warga Pemping bisa melihat deretan gedung pencakar langit di Singapura dengan jelas. Terutama saat malam hari, saat lampu-lampu di gedung itu menyala. Jarak Pemping-Singapura terasa lebih dekat.

Berawal dari tuntutan warga tersebut, sejumlah perusahaan akhirnya membentuk konsorsium untuk membangun PLTG di Pemping. Listrik yang dihasilkan PLTG ini dialirkan untuk permukiman warga Pulau Pemping, sejak 2015 lalu.

Perusahan yang terlibat dalam konsorsium ini antara lain PT TGI, PT PGN, ConocoPhilips Indonesia, dan Petro China International Jabung. TGI kebagian tugas menyediakan pipa gas, alat ukur meter, dan bangunan untuk rumah mesin pembangkit. Sementara induknya, PT PGN, menghibahkan dua mesin pembangkit masing-masing berdaya 125 kV.

Sedangkan ConocoPhilips Indonesia dan Petro China International Jabung bertugas memasok gas sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Gas yang dialokasikan untuk mesin pembangkit di Pemping ini sebesar 50.000 M3 per bulan.

Perluas Pemanfaatan Gas Bumi

Penggunaan gas bumi untuk PLTG di Pulau Pemping hanyalah satu dari sekian upaya pemerintah dalam memperluas pemanfaatan gas alam. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya memperluas pemanfaatan gas bumi di dalam negeri, tak terkecuali di Batam. Tak hanya untuk sektor industri, pembangkit listrik, dan komersial, pemanfaatan gas bumi di Batam juga difokuskan untuk kebutuhan gas rumah tangga.

Kementerian ESDM meresmikan sambungan gas rumah tangga (jargas) di Batam pada 2017 yang diwakili Dirjen Migas Kementerian ESDM saat itu, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja (kanan). 
f. dokumentasi batam pos

Catatan Batam Pos, Kementerian ESDM pernah memberikan penugasan kepada PT PGN untuk membangun pipa trasmisi West Natuna Transportation System (WNTS) di titik Sub Sea Tie In-Batam (SSTI-B) ke Pulau Pemping, Batam. Dengan adanya sambungan pipa ini, maka sebagian gas alam dari Natuna bisa disalurkan ke Batam dan wilayah lain di Kepri untuk memenuhi kebutuhan industri, pembangkit lsitrik, komersial, hingga rumah tangga.

Tahun 2017 lalu, Kementerian ESDM memberi penugasan kepada PT PGN untuk membangun 4.000 sambungan gas rumah tangga (jargas) untuk warga di Batuaji, Batam. Saat ini, jargas tersebut sudah tersambung dan sedikitnya 4.000 warga di sejumlah perumahan di Batuaji sudah menikmati gas bumi untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

Kemudian pada tahun 2020 mendatang, Kementerian ESDM kembali menugasi PT PGN untuk menambah sambungan jargas di Batam. Jumlahnya direvisi menjadi 5.000 ribu sambungan baru setelah sebelumnya ditetapkan sebanyak 18 ribu sambungan baru.

Sales Area Head PT PGN Batam Wendi Purwanto mengatakan, saat ini pihaknya tengah mendata warga yang akan mendapatkan sambungan jargas baru itu. PGN menargetkan, Oktober nanti pendataan rampung dan diserahkan Kementerian ESDM. Sehingga pada awal 2020 sudah bisa dimulai proyek pembangunan sambungan jargas baru di Batam.

”Jargas ini gratis, programnya Kementerian ESDM,” kata Wendi.

Menurut Wendi, antusiasme masyarakat Batam untuk mendapat sambungan gas rumah tangga sangat tinggi. Hal ini dikarenakan gas bumi memang memiliki berbagai kelebihan jika dibandingkan dengan gas LPG. Dari sisi efisiensi, kata Wendi, gas bumi jauh lebih murah dibandingkan LPG. Yakni hanya Rp 2.500 per meter kubik atau ekuivalen 1 kg LPG.

”Kalau dibandingkan dengan LPG 3 kg, jelas lebih hemat,” katanya.

Selain itu, gas bumi jauh lebih aman dibandingkan dengan gas LPG. Sebab gas alam lebih ringan dari udara. Sehingga jika terjadi kebocoran, maka potensi akan terjadi kebakaran sangat kecil.

Wendi menambahkan, saat ini PGN melayani 4.809 pelanggan di Batam. Terdiri dari 43 pelanggan industri besar, 65 pelanggan komersil seperti hotel dan rumah makan, serta 4.701 rumah tangga. Jumlah tersebut dipastikan akan terus meningkat seiring komitmen pemerintah menjadikan Batam sebagai kota gas. (*)