Mudahnya syarat yang ditawarkan perusahaan pembiayaan (leasing) membuat angka kredit tumbuh subur di Kepri. Sayangnya, tingginya pengajuan kredit sering tidak dibarengi dengan performa yang baik dari konsumen dalam membayar cicilan. Meski begitu, angka kredit macet di Kepri sepanjang 2019 masih cukup terjaga

Mudahnya syarat yang ditawarkan perusahaan pembiayaan (leasing) membuat angka kredit tumbuh subur di Kepri. Sayangnya, tingginya pengajuan kredit sering tidak dibarengi dengan performa yang baik dari konsumen dalam membayar cicilan. Meski begitu, angka kredit macet di Kepri sepanjang 2019 masih cukup terjaga.

Edward baru saja pulang ker­ja dari Tanjunguncang, Batam. Mengenakan wearpack putih, warga Lubukbaja ini turun dari motornya Honda Supra GTR 150, dan langsung menuju warung bakso di kawasan Baloi Point, akhir pekan lalu.

Pria asal Medan ini mengaku motor yang ia pakai ini baru saja dia beli dari salah satu perusahaan pembiayaan (leasing) di Batam. “Baru tiga bulan ambil,” ungkapnya.

Jika dibeli tunai, harga motornya itu seharusnya hanya Rp 24 juta. Namun karena ia membelinya dengan sistem kredit dengan cicilan Rp 940 ribu per bulan selama 36 bulan, total yang harus ia bayarkan menjadi Rp 34.584.000. “Saya bayar uang muka Rp 1,5 juta, belum termasuk cicilan bulan pertama,” katanya.

Jika dihitung-hitung, Edward harus membayar lebih hingga Rp 10.584.000. Namun baginya tak masalah. Ia menyadari, ia harus membayar lebih karena mendapat kemudahan membeli motor impian dengan cara kredit.

“Kalau beli tunai berat juga,” ungkapnya.

Ia pun mengungkapkan, saat proses pengajuan kredit motor itu, ia harus melengkapi sejumlah persyaratan, seperti KTP, rekening listrik dan air, dan slip gaji.

“Cuma karena saya masih mengontrak, saya minta bantuan kakak pemilik rumah untuk membuat surat penjamin. Sudah, selesai. Cepat kok prosesnya kalau syarat ini semua dilengkapi,” ungkapnya.

Dia mengaku, sepanjang tiga bulan ini, cicilan kreditnya lancar. “Lancar saja.
Jangan sam­pai macetlah. Takut berurusan dengan debt collector. Apalagi saya belum setahun di Batam,” jelasnya.

Putra, surveyor di salah satu lem­baga finance di Batam saat ditemui di Batam Center, Sabtu (17/8) lalu mengemukakan, persyaratan pengajuan kredit oleh masyarakat melalui lembaga pembiayaan. Prosesnya sangat mudah dan cepat, dan kemungkinan besar disetujui apabila profesi calon nasabah bukan profesi tertentu. Seperti TNI, polisi, hakim, jaksa, dan penggiat LSM.

“Tim akan mensurvei itu semua. Kalau lulus persyaratan, prosesnya cepat. 1×24 jam langsung disetujui. Makanya bohong itu kalau namanya harus menunggu sampai seminggu. Tak ada namanya leasing menunggu berhari-hari,” ungkapnya. “Apalagi lembaga pembiayaan sekarang, apa pun itu, berlomba-lomba untuk memberi kemudahan. Kita kan ditarget,” ungkapnya.

Aldi, 37, mantan debt collector dari salah satu leasing di Batam mengungkapkan, dalam penjaminan kredit ke nasabah, tim surveyor bisa bertindak nekad menjadi penjamin asal targetnya terpenuhi.

“Soalnya kalau target terpenuhi, bonus atau komisi bisa tak turun,” ungkapnya.

Penjamin, dalam hal dunia kredit leasing adalah mereka yang bertanggung jawab apabila terjadi kredit macet. Hal itu tertulis di kontrak. Nama, alamat, dan nomor kontak penjamin.

“Yang kasihan, mayoritas penjamin tak pernah tahu apa kewajibannya. Saat awal proses kredit oleh calon nasabah, si penjamin oleh pihak finance hanya menghubunginya, menanyakan validitas data calon nasabah. Dia mengiyakan ya sudah. Sepertinya ini salah satu trik finance juga. Soalnya kalau dijelaskan di awal, si penjamin takut berubah pikiran dan jadi tak mau. Baru nanti setelah terjadi masalah kredit macet atau masalah terkait, baru finance membebankan ke si penjamin,” ungkap Aldi.

Dalam pengajuan kredit di lembaga pembiayaan atau leasing, keuntungan mereka didapat dari uang muka dan bunga. Misalkan, kredit motor seharga Rp 35 juta per unit. Cicilan dengan tenor selama 2 tahun.

“Bunga paling kecil 20 persen dari harga jual unit. Dengan tenor 24 bulan, finance bisa meraup untung Rp 10 juta sampai Rp 12 juta dari per satu unit,” ungkap Aldi.

Pria yang bekerja lebih empat tahun di dunia leasing ini menyebutkan, minat masyarakat Batam yang mengajukan kredit melalui leasing sangat tinggi. “Tapi kredit macet juga tinggi. Untuk mengurai penumpukan barang yang tersita, biasanya leasing mencari mitra dealer yang menjual barang second hand,” ungkapnya.

Selain ke lembaga pembiayaan, trend peminjaman ke perbankan untuk memenuhi kebutuhan hidup di Batam juga tinggi. Salah satunya pinjaman ke bank perkreditan rakyat.

BPR Sejahtera (SB) Batam contohnya. Sampai Juli 2019 berjalan ini, mereka telah menggelontorkan kredit ke nasabah sebesar Rp 565 miliar. Jumlah ini mengalami peningkatan dari 2017 lalu yang hanya Rp 248 miliar, dan 2018 sebesar Rp 357 miliar.

“Ini masih Agustus berjalan, masih ada empat bulan lagi. Optimis penyaluran kredit melebihi dana yang kami targetkan. Apalagi sekarang kita sudah ada customer prime atau nasabah perusahaan yang mengajukan pinjaman,” ungkapnya.

ilustrasi

Dalam menjalankan transaksi kredit perbankan, Bank SB yang mempunyai visi 2028 menjadi digital community local bank, memberi makna hidup lebih bagi masyarakat Kepri ini memiliki beberapa produk unggulan kredit. Di antaranya KPM sejahtera, KPR sejahtera, KPSM, serta kredit serbaguna. Untuk kredit serbaguna (KSG) ini, pinjaman bisa ditujukan untuk pembiayaan fasilitas rumah tangga, renovasi rumah, jalan-jalan, atau apa pun sesuai kebutuhan nasabah. Untuk KSG ini, bank SB sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 250 miliar atau sekitar 45 persen dari nilai portofolio kredit 2019.

Sampai saat ini, terdaftar 22 ribu nasabah Bank SB. Tercatat 10 ribu nasabah aktif.

“Pelayanan dari sisi simpanan ada 10 ribu nasabah, dan dari sisi kredit ada 2.000 nasabah yang kami bagi ke dua sektor, kredit kecil dan kredit besar, serta nasabah perusahaan sebesar 1 persen,” ungkap Direktur Kepatuhan Bank SB, Sylvia Damayanti di kantornya di Jodoh, Kamis (15/8) lalu.

Lantas bagaimana dengan kredit macet? Dengan tersenyum Sumantri mengungkapkan selalu ada masalah tersebut. “Kredit macet itu sudah makanan sehari-hari. Baik perbankan atau leasing. Ini masalah bersamalah,” ungkapnya.

Namun Sumantri mengungkapkan, sejak bank mereka berdiri 14 tahun lalu, aktiva risiko kredit Non performing loan (NPL) mereka, ratingnya selalu di atas satu persen dan tak pernah melewati 5 persen sesuai dengan ketentuan toleransi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Sementara itu, OJK Kepri mencatat ada 32 leasing yang buka di Kepri dan merupakan kantor cabang. Tahun ini ada tiga kantor cabang leasing yang baru.

Kepala OJK Kepri Iwan M Ridwan mengatakan, nilai pinjaman leasing per Juni 2019 sudah mencapai Rp 3,1 triliun atau meningkat 5,68 persen dari Desember 2019 yang mencapai Rp 2,9 triliun.

“Persentase pinjaman di Batam yang paling tinggi. Dari Rp 3,1 triliun untuk Kepri, Batam berkontribusi sebesar Rp 2,62 triliun. Angkanya naik Rp 224 miliar dari Desember 2018 sebesar Rp 2,4 triliun,” kata Iwan, Jumat (16/8) di Kantor OJK Kepri, Batamcentre.

Sedangkan tingkat non performing financing (NFF) atau biasa dikenal sebagai persentase kredit macet juga terjaga selama tiga tahun terakhir. NFF diketahui bermasalah jika sudah melampaui ambang batas diatas 5 persen.

“Tapi NFF di Kepri di bawah 2 persen selama beberapa tahun ini. Untuk tahun ini, jumlahnya 1,18 persen. Terjaga dengan baik,” paparnya.

Mengenai tujuan penggunaan pinjaman, Iwan menyebut kredit multiguna untuk investasi dan modal kerja serta kegiatan jual beli dan lainnya mencapai Rp 2,6 triliun. Berikutnya sektor konsumsi sebesar Rp 767 miliar, perdagangan besar sebesar Rp 483 miliar dan lainnya.

Untuk jumlah nasabah yang menggunakan kredit pembiayaan dari leasing, Iwan mengaku tidak punya datanya. Tapi jika dihitung secara kontrak perjanjian pembiayaan, maka total kontrak untuk Kepri sudah mencapai 232.544 kontrak dalam unit hingga Juni ini. Jumlahnya meningkat signifikan dibanding Desember 2018 lalu yang sebesar 218.592 kontrak dalam unit.

Perkembangan leasing memang menarik. Iwan menyebut penyebab leasing bisa bertahan di tengah gempuran pelemahan ekonomi global terhadap Batam adalah inovasi dan sinergi.
Sinergi dapat dilihat karena banyak leasing yang juga bagian dari grup perbankan.

Contohnya leasing Mandiri Tunas Finance (MTF) yang merupakan bagian dari Mandiri Group.

Dengan sinergi tersebut, jika nasabah tidak cocok dengan bank, maka bisa dialihkan ke leasing yang masih satu grup dengan bank tersebut.

“Kemudian inovasi yang bisa dilihat dari pelayanan dan suku bunga yang kompetitif,” jelasnya.

Dan yang paling utama yakni proses pencairan pinjaman. Leasing memang dikenal cepat dalam memprosesnya, berbeda dengan bank yang butuh waktu hingga mingguan bahkan bulanan.

Efek psikologis dari pencairan cepat tentu akan berimbas pada pola pikir masyarakat yang mendambakan kecepatan pelayanan, khususnya bagi masyarakat yang lagi butuh uang cepat.

Sekarang, leasing sudah menerapkan mitigasi risiko yang membuatnya dalam skala aman. Prosesnya dapat dilihat dari pemberian pinjaman yang sifatnya selektif.

***

Dalam perjanjian akad kredit antara leasing dan nasabah, ada istilah yang dikenal dengan nama jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda dimana hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.

Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) OJK Kepri, Abdullah Fahmi Lubis mengatakan fidusia diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan.

“Kalau bicara mengenai pembiayaan, ada aturan mainnya. Jika barang yang dibiayai itu merupakan agunannya, maka pakai hak tanggungan kalau itu produk kredit pemilikan rumah (KPR), tapi jika barang bergerak itu pakai fidusia,” katnaya.

Dalam perjalannya, terkadang ada nasabah yang menunggak cicilan. Maka leasing memiliki mekanisme peringatan dalam bentuk pemberian surat peringatan (SP). Waktu SP diberikan, biasanya call center dari leasing akan terus menghubungi nasabah yang menunggak.

“Biasanya kalau sudah macet akan dikasih peringatan. Tapi sudah dikasih peringatan, dihubungi juga tidak bayar, maka barang agunan akan disita,” jelas Fahmi.

Tapi dalam proses penyitaan, debt collector harus membawa salinan dari fidusia dan surat tugas dari perusahaan ketika akan menyita barang agunan.

“Petugas harus tunjukkan identitas, surat tugas dan salinan fidusia. Konsumen bisa menanyakan itu. Kalau tidak ada, maka tidak boleh menyita barang agunan,” ucapnya. (*)