batampos.co.id – Ketidakpastian investasi dan iklim usaha yang kurang kondusif menjadi penyebab sejumlah perusahaan industri hengkang dari Batam.

Tahun ini, salah satu perusahaan besar seperti Foster memutuskan untuk memindahkan pabriknya dari Batam ke Tilawah, Myanmar.

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, OK Simatupang, mengatakan, ketidakpastian investasi terwujud dari regulasi pemerintah pusat yang sering menghambat kecepatan produksi.

Contohnya terkait soal importasi bahan baku dan bahan penolong untuk industri, dimana prosesnya harus mengurus ke pemerintah pusat yang membutuhkan banyak waktu dan biaya.

“Sedangkan mengenai iklim kurang kondusif, bagaimana mau bicara daya saing,” kata OK, Senin (19/8/2019) di Wisma Batamindo.

“Kalau tiap tahunnya ribut dengan masalah upah, sementara produktivitas kerja tidak kunjung meningkat akibat seringnya aksi demonstrasi,” katanya lagi.

HKI sangat prihatin dengan pemindahan pabrik Foster di Batam.

Padahal Foster sudah mulai buka usaha di Batam sejak Maret 1991.

“Batam ini saingannya dengan negara-negara di regional Asean seperti Vietnam, Malaysia dan lainnya,” jelasnya.

Ilustrasi Pekerja. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Selain di Batam lanjutnya, PT Foster juga ada di negara-negara tersebut.

“Hal yang pasti itu, jika kondisi tak kondusif, maka bisa saja pabrik di Batam ditutup, dialihkan ke negara saingan lainnya,” jelasnya lagi.

Di tempat yang sama, Manager and General Affair Batamindo, Tjaw Hoeing mengatakan Foster tutup sejak Januari 2019.

“Keputusan tutup dari headquarter (HQ) memang belum diumumkan. Saat ini, jumlah karyawan tinggal tujuh orang untuk urusan administrasi,” jelasnya.

Tjaw mengungkapkan Foster memiliki karyawan 1.166 orang sampai dengan 2018.

“Proses PHK berjalan dengan lancar. Sampai saat ini, mereka tetap memberi laporan kepada BKPM,” jelasnya lagi.

Foster sudah merencakan relokasi pabrik sejak beberapa tahun lalu.

Tjaw menuturkan bahwa proses relokasi membutuhkan waktu tiga sampai lima tahun.

“Tahun pertama dan kedua, mereka akan survei lokasi dan kajian, tahun ketiga mulai pembangunan gedung produksi, tahun keempat melakukan testing dan comissioning dan tahun kelima, mulai operasi penuh,” paparnya.

Sedangkan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, mengatakan, demonstrasi yang sering terjadi di Batam membuat Foster menjadi tidak nyaman.

“Ada kekhawatiran proses produksi akan terganggu dan khawatir juga terhadap keamanan aset-asetnya. Akibatnya, mereka cari tempat lain sebagai alternatif,” ungkapnya.

Rafki membandingkan antara Myanmar dan Batam. Maka, Batam kalah jauh dari segi daya saing, terutama di bidang ketenagakerjaan.

“Upah minimun di Myanmar hanya 100 Dolar Amerika dan di Batam sudah 270 Dolar Amerika. Parahnya upah minimum di Batam naik rata-rata delapan persen tiap tahunnya,” tuturnya lagi.

Kenaikan tersebut tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja tiap tahunnya, dimana hanya naik satu persen tiap tahunnya atau bahkan stagnan.

“Akibatnya jadi beban berat untuk perusahaan padat karya seperti Foster dan Unisem. Anehnya walau upah sudah tinggi, frekuensi demo juga semakin tinggi,” jelasnya.

Menurtnya, ada saja hal yang dituntut serikat buruh agar bisa turun ke jalan.

“Seharusnya untuk daerah industri, demo jangan sampai terjadi, tapi bisa diselesaikan lewat meja perundingan atau pengadilan,” ucapnya.

“Demo memberikan citra negatif di mata investor,” katanya.(leo)