Bagaimana nasib Batam? Masih belum ada kejelasan. Masih sekadar PHP (pemberi harapan palsu).

Itulah yang terjadi. Semua dibuat menunggu. Sama-sama wait and see. Berada di persimpangan. Diselimuti ketidakpastian. Juga kegalauan.

Pekan lalu tersiar kabar bahwa akan segera dilantik ex officio. Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Darmin Nasution menyebut jika regulasi akan segera keluar. Satu atau dua pekan ke depan.

Tapi, ini adalah yang kesekian kali pemerintah pusat menggulirkan soal ex officio. Terlalu lama ditunda. Dulu, katanya ditetapkan 30 April 2019 setelah diputuskan awal Januari 2019. Nyatanya sudah pertengahan Agustus tidak ada gerakan.

Katanya, dari Januari hingĀ­ga April adalah masa transisi. Momen untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam akan direvisi.

Lagi-lagi cuma katanya. PHP lagi. Efeknya besar. Sebagian besar hanya menunggu. Belum berani memutuskan, berinvestasi atau tidak. Menanti kepastian regulasi. Jadi ex officio atau tidak.

Tak hanya itu. Kebijakan yang sifatnya strategis juga tidak bisa diputuskan. Di antaranya seperti lelang pengelolaan Dam Tembesi dan pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim.

Sebenarnya, mau seperti apa regulasi yang diberlakukan di Batam, terserah pemerintah pusat. Apakah dipimpin orang profesional atau ex officio, terserah saja. Yang penting ada kejelasan.

Jangan digantung seperti sekarang. Malah bikin bingung semua orang. Di tengah ketidakpastian seperti sekarang, justru menghambat pemĀ­bangunan Batam. Pembangunan infrastruktur mandek. Pertumbuhan ekonomi jalan di tempat. Entah apa lagi.

Sampai saat ini saya masih bingung. Seperti apa Batam ke depannya. Lalu, muncul pertanyaan, apakah regulasi yang (akan) diputuskan sudah final. Atau malah berubah-ubah lagi. Entah lah.

Beberapa perusahaan sudah mulai tutup. Melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Saya tidak tahu pasti penyebabnya. Apakah terkait dengan regulasi atau faktor lain. Belum ada kajian yang mempelajari itu.

Tapi jika ada yang mengaitkan dengan ketidakjelasan nasib Batam, sah-sah saja. Boleh-boleh saja. Itu pendapat masing-masing pihak. Ini negara bebas. Boleh beropini dan menyampaikan pendapatnya.

Saya pun sempat punya pemikiran radikal mengenai Batam: jangan-jangan Batam dianggap sebelah mata.

Lagi-lagi itu pendapat. Opini. Muncul sekelebat saja. Mencoba merangkai semua persoalan yang terjadi, dan memunculkan pemikiran miring. Mungkin yang lain juga sama. Mungkin ada juga yang berpikiran berbeda. Sah-sah saja.

Apapun pendapatnya mengenai Batam, yang pasti kondisinya bisa kita rasakan bersama. Butuh penanganan khusus terhadap Batam. Karena Batam adalah etalase Indonesia di negara-negara ASEAN.

Lagi-lagi saya mau sampaikan, Batam adalah wajah Indonesia. Apa yang terjadi di Batam, merupakan gambaran bagi wajah Indonesia. Ketika Batam lesu, negara tetangga akan menilai Indonesia lesu.

Tentu kita berharap, situasi Batam segera membaik. Segera dibenahi. Bukan untuk kepentingan sesaat, namun untuk selama-lamanya. Karena nasib Batam ada di tangan para penguasa negeri ini.

Saking strategisnya Batam, mesti ada perlakuan khusus untuk kawasan berjuluk Serambi ASEAN ini. Semoga. (*)