batampos.co.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI mengimbau Pemko Batam untuk segera menginventarisir dan memverifikasi luasan kampung tua baik yang sudah dihuni maupun yang belum dihuni di setiap titik Kota Batam.

Inventarisir dan verifikasi dilakukan harus sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Batam Nomor 105 Tahun 2004.

Wakil Ketua Pansus Penataaan Kampung Tua Batam, Harmidi Umar Husein, mengatakan, arahan dan petunjuk tersebut diberikan langsung oleh Menteri ATR, Sofyan Djalil, saat timnya berkunjung dan konsultasi ke Kementerian ATR.

“Konsultasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan klarifikasi dan informasi
terkait dengan perkampungan tua di Batam,” ujarnya,” katanya, Selasa (20/8/2019).

Kata dia, ada lima poin arahan dan petunjuk langsung yang diberikan Menteri ATR kepada Pansus Pansus Penataaan Kampung Tua Batam.

Diantaranya kampung tua akan di keluarkan dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh BP Batam.

“Kemudian di Wilayah kampung tua yang terkena hutan lindung (HL) bisa diubah atas usulan pemerintahan dan DPRD daerah ke kementerian terkait,” jelasnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (tengah kemeja putih) bersama Pansus penataan kampung tua Batam. Foto: Harmidi untuk batampos.co.id

Namun kata dia, apabila di wilayah kampung tua sudah dialokasikan oleh BP Batam ke
pihak investor tetapi belum dilakukan pembangunan, BP Batam berkewajiban untuk merelokasikan atau memindahkannya di luar wilayah kampung tua.

“Menteri ATR juga mengarahkan agar pemukiman kampung tua harus mempunyai jalan dan lorong yang layak dimasuki kendaraan roda empat,” ujarnya.

Tujuannya kata Harmidi, agar pemerintah bisa membangun jalan tersebut melalui APBD.

Seperti diketahui pada tahun 2004 lalu, Wali Kota Batam saat itu, Nyat Kadir, mengeluarkan SK 105 Tahun 2004 tentang penetapan ke 37 Perkampungan Tua.

Tujuannya untuk melindungi eksistensi adat istiadat, budaya melayu, arsitektur bangunan tua, pemakaman tua, serta tempat tinggal penduduk asli kota Batam.

Pulau Batam sejak lahirnya KEPRES Nomor 41 tahun 1973, tentang daerah industri dan
sebgaimana diubah menjadi KEPRES Nomor 25 tahun 2005, tentang pemberian Hak
Pengelolaan Lahan (HPL) di bawah naungan Otorita Batam/BP Batam.

Sehingga pada saat ini perkampungan tua di kota Batam belum memiliki payung hukum.

“Maka oleh sebab itu dibentuk ranperda ini, sehingga ke depan masyarakat yang
menghuni kampung tua memiliki payung hukum yang jelas demi anak cucunya,” jelas politisi Gerindra tersebut.(rng)