batampos.co.id – Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi (PDSI) Badan Pengusahaan (BP) Batam, siap menjadi penyedia layanan data center di Indonesia secara eksternal serta menerapkan seluruh proses layanan operasional dari sisi IT based dari sisi internal.
Kepala PDSI BP Batam, Sylvia Malaihollo, mengatakan, saat ini sudah tidak ada lagi yang dilakukan secara manual oleh BP Batam.
“Semuanya diselesaikan dengan sistem informasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat,” katanya dalam acara Business Gathering di Bandung, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019).
Sylvia Malaihollo mengatakan, kebutuhan terhadap infrastruktur IT yang kompleks dan andal sangat diperlukan.
Selain itu lanjutnya, BP Batam mendorong pemanfaatan komputasi awan (cloud computing).
“Karena kita tidak harus memikirkan infrastruktur IT yang rumit dan harus kita kelola sendiri,” ujar Sylvia.
Pada kesempatan itu, ia mendorong para peserta menggunakan kemudahan yang dimiliki data center BP Batam.
Menurutnya, data center BP Batam dapat memberikan layanan aman dan andal untuk kebutuhan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berstandar internasional bagi instansi pemerintahan.
Kata dia, pusat PDSI BP Batam juga meluncurkan layanan IT Center berupa private cloud, colocation, replikasi data, dan layanan yang dikelola secara profesional.
Serta dapat memberikan sumber daya dan efisiensi yang maksimum dengan kebutuhan dari instansi.
Layanan ini dinilai fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan instansi dengan harga yang kompetitif.
Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi & Informatika RI, Bambang Dwi Anggono, menjelaskan, bahwa sistem analisa merupakan salah satu kunci dalam penerapan industri 4.0 yang menyeluruh dan maksimal.
“Kalau kita hanya berkutat bagaimana mengintegrasikan e-planning dan e-budgeting, maka kita masih berada di era 3.0,” jelasnya.
“Sedangkan industri 4.0 adalah bagaimana kita mampu menganalisa kedua sistem tadi menjadi nilai tambah,” kata Bambang lagi.
Menurut Bambang, ada beberapa kendala yang dialami instansi pemerintahan dalam implementasi industri 4.0.
Diantaranya minimnya dokumen perencanaan, belum meratanya telekomunikasi, kerentanan terhadap informasi, duplikasi informasi yang sangat tinggi, dan SDM yang bersertifikasi IT.
“Sehingga dalam penerapannya, di tahun 2021 sebuah daerah, baik berupa lembaga tingkat Kabupaten, Kota, maupun Provinsi, diharuskan memiliki satu Data Center saja sebagai upaya meminimalisir pengeluaran APBN di tiap daerah,” kata Bambang.
Sementara itu Kepala Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan, dan Pentarifan BP Batam, Asep Lili Holilullah, mengatakan, saat ini sektor pemerintahan dituntut agar setiap layanan yang bersifat manual, ikut bertransformasi menjadi layanan berbasis elektronik.
Hal itu lanjutnya, sesuai dengan kebijakan pemerintah lewat Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Business Gathering dengan tema “Solusi Data Center Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Era Revolusi Industri 4.0”.
Kegiatan itu dihadiri peserta yang berasal dari 80 instansi Pemerintah Kota dan Kabupaten di wilayah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur.(*/esa)