batampos.co.id – Silang pendapat antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menterinya kembali terjadi. Kali ini perbedaan terjadi terkait penetapan lokasi pemindahan ibu kota negara yang baru.
Pada Kamis (22/8) siang, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menyebut pemerintah sudah memutuskan lokasi ibu kota negara akan pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
’’Iya, Kalimantan Timur. Benar,” kata Sofyan, kemarin.
Namun, Sofyan masih mengunci rapat di mana persisnya lokasi ibu kota baru tersebut. Dia tak ingin membocorkan lokasi tersebut sebelum memastikan ketersediaan lahan di lokasi itu.
“Tapi belum tahu lokasi spesifiknya di mana,” kata Sofyan.
Di hari yang sama, pernyataan Menteri Sofyan ini dibantah Presiden Jokowi. Presiden menegaskan pemerintah belum menentukan dan memutuskan provinsi mana yang akan menjadi ibu kota baru karena masih ada kajian yang belum komplet.
“Masih tunggu satu atau dua kajian,” kata Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8).
Presiden enggan menjelaskan, lebih detail apa kajian yang belum komplet itu. Namun menurut dia, kajian tersebut sampai saat ini belum ia terima.
Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman resmi dari pemerintah soal lokasi persis ibu kota baru. Pemerintah baru sebatas menentukan bahwa ibu kota pengganti DKI Jakarta akan ada di Pulau Kalimantan.
“Akan kita umumkan pada waktunya, masih nunggu kajian, tinggal satu, dua kajian belum disampaikan kepada saya,” kata Jokowi lagi.
Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan secara resmi rencana pemindahan ibu kota negara itu saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPD dan DPR 2019, Jumat (16/8) lalu.
Saat itu, Jokowi meminta izin kepada anggota legislatif untuk memindah ibu kota negara ke Kalimantan dengan alasan pemerataan pembangunan. Pemerintah berharap pemindahan ibu kota membuat pembangunan tidak lagi berpusat ke Jawa atau Jakarta, tapi juga menyebar ke daerah lain.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyampaikan, ada beberapa daerah yang menjadi alternatif lokasi baru ibu kota negara. Antara lain Sumatera bagian timur, Kalimantan, dan Sulawesi bagian selatan yang secara risiko kebencanaannya rendah dan dianggap bebas dari potensi gempa bumi.
“Kami pertimbangkan untuk jadi calon ibu kota karena risiko kebencanaan Jawa tinggi. Ekonominya juga supaya tidak terpusat di Jawa terus,’’ kata Bambang pada akhir April lalu.
Namun, anggapan bahwa Kalimantan bebas potensi gempa, terutama Kalimantan Timur, langsung terbantahkan. Tahun ini saja sudah terjadi gempa bumi di Kalimantan Timur, tepatnya pada Minggu (19/5) lalu.
Lindu dengan magnitudo 4,1 mengguncang sebagian wilayah di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada pukul 20.13 WIB. Gempa tersebut membuktikan bahwa semua pulau yang berada di Indonesia memiliki potensi gempa bumi, tak terkecuali Pulau Borneo yang digadang menjadi lokasi ibu kota baru.
Kejadian gempa bumi Mei lalu juga mematahkan anggapan di tengah masyarakat menyebutkan bahwa tak ada gempa bumi di Kalimantan.
Terkait gempa ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membenarkannya. Melalui akun resmi Twiter-nya, @infoBMKG, BMKG mengakui telah terjadi gempa magnitudo 4,1 pada Mei lalu di Paser, Kalimantan Timur.
“Tapi tidak kami informasikan karena kekuatannya di bawah magnitudo 5,0,” tulis BMKG di akun @infoBMKG, Kamis (22/8).
Sementara Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG, Daryono, mengungkapkan bahwa Pulau Kalimantan cukup sering dilanda gempa. Hanya saja, kekuatan gempa yang terjadi di Kalimantan umumnya kecil.
“Tetapi beberapa gempa merusak hingga memicu tsunami juga ada di daerah Sangkulirang ke utara hingga Tarakan,” kata Daryono, belum lama ini.
Daryono menambahkan, BMKG telah mencatat setidaknya ada sembilan gempa bumi dengan kekuatan signifikan yang terjadi di Kalimantan. Gempa tersebut bahkan juga menimbulkan serangkaian kerusakan.
Dalam catatan BMKG, gempa pertama di Pulau Kalimantan terjadi pada 14 Mei 1921 di Sangkulirang. Dampak gempa Sangkulirang dilaporkan memiliki skala intensitas VII-VIII MMI, yang artinya bangunan banyak yang mengalami rusak sedang hingga berat.
Gempa bumi kedua terjadi pada 19 April 1923 di Tarakan, Kalimantan Timur. Gempa Tarakan ini memiliki kekuatan magnitudo 7,0 dan dampak guncangannya mencapai skala intensitas VII-VIII MMI. Gempa ini menyebabkan banyak kerusakan bangunan rumah dan rekahan tanah di Tarakan dan sekitarnya.
Dua tahun setelahnya, Tarakan kembali digoyang gempa, tepatnya pada 14 Februari 1925. Guncangan gempa ini dilaporkan mencapai sangat kuat mencapai skala intensitas VI-VII MMI dan merusak banyak bangunan rumah di Tarakan.
Pada 28 Februari 1936, Tarakan lagi-lagi diguncang lindu besar. Gempa kuat yang ketiga kalinya ini terjadi dengan kekuatan magnitudo 6,5. Lalu pada 26 Oktober 1957, Kalimantan Timur diguncang gempa dan tsunami. Guncangan gempa yang terjadi waktu itu dilaporkan juga memicu tsunami dengan tinggi kurang dari dua meter.
Semenjak 1957, dalam kurun 50 tahun setelahnya tidak ada gempa besar yang terjadi di Kalimantan. Gempa bumi baru mengguncang lagi pada 5 Februari 2008 yang terjadi di Pulau Laut, Kalimantan.
“Gempa berkekuatan M 5,8 ini dirasakan guncangannya cukup kuat di Pulau Laut, Sebuku, Pulau Sembilan, Pagatan, dan Batulicin,” kata Daryono.
Selanjutnya, pada 21 Desember 2015, Kalimantan Timur diguncang gempa dengan kekuatan magnitudo 6,1. Pusat gempa terletak di laut dengan jarak 29 kilometer arah timur laut Tarakan. Gempa susulannya mencapai sebanyak 16 kali dan merusak banyak bangunan rumah.
Kemudian pada 24 Juni 2016, giliran warga Kendawangan, Kalimantan Barat, merasakan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,1. Sumber gempa terdeteksi berjarak 128 kilometer arah barat daya Kabupaten Sukamara. Beberapa rumah mengalami kerusakan ringan akibat gempa ini.
Tahun lalu, tepatnya pada 14 Juli 2018, giliran wilayah Katingan, Kalimantan Tengah yang diguncang gempa dengan kekuatan magnitudo 4,2. Menurut Daryono, gempa ini merupakan gempa kerak dangkal akibat sesar lokal.
“Gempa ini menyebabkan rumah rusak,” ujarnya. (JPG)