batampos.co.id – Bursa calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) periode 2019-2023 semakin mengerucut.

Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK mengumumkan 20 nama yang berhasil lolos seleksi profile assessment, Jumat (23/8/2019).

Selanjutnya, nama-nama tersebut akan menjalani rangkaian tes kesehatan dan wawancara pada 26-29 Agustus mendatang.

Dari 20 nama yang lolos, incumbent hanya menyisakan satu, yakni Alexander Marwata. Sedangkan Laode Muhammad Syarif harus menyusul koleganya, Basaria Panjaitan, yang kandas di tes tahap sebelumnya.

Namun, KPK masih menyumbang satu nama tambahan dari unsur pegawai, yakni Sujanarko yang saat ini menjabat Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi KPK.

Dari unsur kepolisian dan jaksa, komposisinya masih cukup dominan. Untuk kepolisian, ada empat nama yang lolos.

Yakni, Irjen Firli Bahuri, Irjen Antam Novambar, Brigjen Bambang Sri Herwanto, dan Brigjen Sri Handayani.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih saat jumpa pers pengumuman 40 nama peserta yang lolos untuk masuk tes berikutnya di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019) lalu. Foto: Ridwan/JawaPos.com

Sementara itu, perwakilan jaksa menyumbang tiga nama. Yakni Johanis Tanak, Sugeng Purnomo, dan Supardi.

Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Garnasih, mengatakan, 20 nama yang lolos sepenuhnya didasarkan pada hasil profile assessment.

Pada tes tersebut, para capim KPK diuji berbagai aspek seperti kepemimpinan, independensi, kemampuan kerja sama, hingga rekam jejak.

Termasuk di dalamnya catatan dari masyarakat dan delapan lembaga yang bekerja sama dengan pansel.

Yakni, Polri, KPK, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Ditjen Pajak.

“Kalau ada masukan signifikan pasti kita gunakan juga,” ujarnya di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Namun, Yenti enggan membeberkan catatan apa saja yang ditemukan dan mengakibatkan capim tidak lolos.

Menurutnya, hal itu tidak etis dipublikasikan. Ditanya soal masih dominannya nama-nama dari unsur Polri dan Kejaksaan, Yenti menegaskan tidak ada kekhususan.

Dia juga meminta masyarakat tidak terlalu alergi dengan unsur penegak hukum. Sebab, pihaknya mensyaratkan independensi sebagai salah satu syarat utama.

Sehingga, saat bekerja nanti bisa meninggalkan kepentingan apapun.

“Komisioner KPK pertama kali ada Pak Indriyanto, Polri juga, ada jaksa juga, dan berhasil,” imbuhnya.

Lantas, apa yang akan digali dalam tes wawancara pekan depan? Anggota Pansel Capim KPK Hendardi me-ngatakan, pihaknya masih merumuskan poin-poinnya.

“Kami akan rapat dulu karena masukan masyarakat (di-tunggu) sampai tanggal 26,” ujarnya.

Untuk desainnya, dia menyebut, nantinya setiap capim menjalani tes wawancara dengan durasi satu jam.

Selain anggota pansel, yang menyam-paikan pertanyaan berasal dari kalangan ahli.

“Mereka (ahli) gali ilmu, kami (pansel) gali track record,” ujarnya. Di situ, publik bisa melihat secara langsung.

Setelah tes wawancara, pansel akan menentukan 10 nama untuk diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Rencananya, 10 nama tersebut sudah bisa disetorkan pada 2 September 2019 mendatang.

Presiden nantinya mengajukan 10 nama itu ke DPR untuk dilakukan fit and proper test dan dipilih lima orang.

Sementara itu, koalisi masyarakat sipil menilai nama-nama capim yang lolos seleksi profile assessment tidak menggambarkan masa depan yang cerah bagi KPK.

Sebab, di antara 20 capim, masih ada nama yang tidak patuh menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Ada juga yang mempunyai catatan kelam masa lalu.(tyo/oni/jpg)