batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam menawarkan data centernya kepada instansi pemerintahan di Pulau Jawa dalam acara business gahering di Bandung, Kamis (22/8/2019).

Data center BP Batam ini sudah diakui di Indonesia dan terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah pusat serta mendukung era industri 4.0.

“Tidak ada lagi yang dilakukan secara manual oleh BP Batam. Semuanya diselesaikan dengan sistem informasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat,” kata Kepala Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam, Sylvia Malaihollo, Jumat (23/8/2019).

Sylvia menjelaskan, penyimpanan data di data center BP Batam sangat aman. Data Centre milik BP Batam lanjutnya merupakan aset vital nasional.

Faktornya antara lain dari segi geografis sangat strategis. Dari segi infrastruktur cukup memadai dan dari segi risiko bencana, Batam berada di daerah yang tidak mudah terkena risiko gempa.

Dari segi pelayanan dan keamanan, BP sudah mengantongi sertifikat ISO 9001/2015 dan ISO 27001.

Sementara dari segi hubungan bilateral, PDSI BP Batam punya hubungan baik dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Kebutuhan terhadap infrastruktur IT yang kompleks dan andal sangat diperlukan,” jelasnya.

BP Batam saat mengelar business gathering di Bandung. BP Batam menawarkan data centrenya kepada instansi yang ada di Pulau Jawa. Foto: Humas BP Batam untuk batampos.co.id

“Selain itu, mendorong pemanfaatan komputasi awan juga sangat penting. Karena kita tidak harus memikirkan infrastruktur IT yang rumit dan harus kita kelola sendiri,” ujarnya lagi.

Untuk itu, ia mendorong para peserta yang hadir dalam acara itu agar menggunakan kemudahan yang dimiliki Data Center BP Batam.

Dengan begitu, maka kebutuhan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang berstandar internasional bagi Instansi Pemerintahan.

Pusat PDSI BP Batam juga meluncurkan layanan IT Center berupa Private Cloud, Colocation, replikasi data, dan layanan yang dikelola secara profesional yang dapat memberikan sumber daya dan efisiensi yang maksimum dengan kebutuhan dari Instansi.

Layanan ini dinilai fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kebutuhan instansi dengan harga yang kompetitif.

Sedangkan Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bambang Dwi Anggono, mengatakan, bahwa sistem analisa merupakan salah satu kunci dalam penerapan industri 4.0 yang menyeluruh dan maksimal.

“Kalau kita hanya berkutat bagaimana mengintegrasikan e-planning dan e-budgeting, maka kita masih berada di era 3.0,” jelasnya.

“Sedangkan industri 4.0 adalah bagaimana kita mampu menganalisa kedua sistem tadi menjadi nilai tambah,” jelas Bambang lagi.

Adapun kendala yang dialami instansi pemerintahan dalam implementasi industri 4.0 antara lain, minimnya dokumen perencanaan, belum meratanya telekomunikasi, kerentanan terhadap informasi, duplikasi informasi yang sangat tinggi, dan SDM yang bersertifikasi IT.

“Sehingga dalam penerapannya, di tahun 2021 sebuah daerah, baik berupa lembaga tingkat Kabupaten, Kota, maupun Provinsi, diharuskan memiliki satu Data Center saja sebagai upaya meminimalisir pengeluaran APBN di tiap daerah,” katanya.(leo)