batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam masih melakukan pembahasan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait sertifikat lahan warga Batam yang berstatus sertifikat hak milik (SHM).

Beberapa waktu yang lalu ada keluhan dari masya-rakat pemilik SHM yang kesulitan menjual rumah karena adanya penundaan pelayanan terkait SHM dari BPN Batam.

Kepala BPN Batam Askani mengatakan, penundaan tersebut terkait dengan surat yang diterima BPN dari BP Batam untuk menunda pelayanan SHM.

”Surat yang kami terima dari BP memang seperti itu. Ada beberapa hal yang harus kami bahas terlebih dahulu,” katanya, beberapa waktu lalu.

Askani mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan BP Batam. Diperkirakan minggu depan, keputusan akan dikeluarkan.

Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar, mengatakan, pihaknya juga masih berkoordinasi dengan BPN Batam secara intensif.

”Kami tengah berupaya mencari solusi untuk permasalahan ini,” jelasnya.

Suyono, 71, menunjukkan sertifikat tanah Kavelingnya yang baru diambilnya dari BPN Kota Batam di Mall Top 100 Batuaji, beberapa waktu lalu. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

Sebenarnya pembahasan mengenai SHM sudah lama mengemuka. Pada era 1990-an akhir, BPN memproses pengu-rusan SHM berlandaskan keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pemberian SHM untuk rumah tempat tinggal di atas lahan dengan luas 600 meter persegi ke bawah.

Dengan kata lain, lahan di Batam yang selama ini berstatus HGB boleh ditingkatkan jadi SHM.

Tapi banyak yang menyebut keputusan tersebut keliru, karena Batam meru-pakan tanah yang dikelola oleh negara, dalam hal ini BP Batam dengan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Sehingga, BP berhak memu-ngut uang wajib tahunan (UWT) kepada warga yang bermukim di Batam.

Di sisi lain, status tertinggi yang bisa diberikan kepada warga Batam adalah hak guna bangunan (HGB) dalam jangka waktu 30 tahun.

Sehingga untuk meluruskan tata kelola lahan, maka BP pernah berencana menurunkan status SHM menjadi HGB ketika si pemilik SHM akan menjual rumahnya atau untuk kepentingan pembangunan.

Wacana ini yang masih dibahas oleh BP Batam bersama dengan BPN Batam.

”Semoga dalam waktu dekat sudah ada keputusannya,” ujarnya.(leo)