batampos.co.id – Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa belum ada satu pun kerja sama yang disepakati antara perusahaan asal Tiongkok Ping An Insurance dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pernyataan Luhut ini sekaligus menjawab banyak spekulasi yang beredar akan kerjasama Pemerintah RI dan Tiongkok dalam hal asuransi kesehatan.
Luhut menjelaskan, kerja sama BPJS Kesehatan dengan Ping An baru sebatas pembicaraan yang tercetus pada pertemuannya dengan salah satu pemimpin Ping An Insurance saat kunjungannya ke Tiongkok pada bulan lalu.
”Dari perbincangan tersebut terungkap perusahaan asuransi berbasis daring ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan telah sukses membantu efiensi bisnis mereka,” jelas Luhut, Minggu (25/8/2019).
“Perusahaan publik ini memelopori menggunakan sistem manajemen kesehatan berbasis teknologi di 282 kota di Cina,” kata dia.
Menurut mereka, layanan ini telah dimanfaatkan lebih dari 403 juta orang. Pada pembicaraan tersebut pihak Ping An menyampaikan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh BPJS untuk mengatasi defisitnya yang diperkirakan mencapai Rp 28,4 triliun.
Menurut Luhut, saat itu ia menyarankan agar pihak Ping An bertemu langsung dengan BPJS Kesehatan.
Untuk membicarakan apa saja yang bisa diterapkan atau ditingkatkan lagi untuk efisiensi atau bahkan memperkecil defisit BPJS yang jumlah pesertanya saat ini mencapai lebih dari 222 juta.
Ia berharap perusahaan ini bersedia berbagi pengalaman mereka yang telah sukses mengelola asuransi kesehatan bagi peserta yang jumlahnya lebih banyak dari peserta BPJS.
Luhut mengatakan, ia memahami benar bahwa BPJS ini tidak masuk dalam lingkup bidang kerjanya, tetapi dari pertemuan itu, Ia -sebagai warga negara Indonesia- berharap Ping An bisa memberi masukan atau sumbang saran.
Grup Ping An mengelola jasa keuangan pada tiga divisi yaitu asuransi, investasi, dan perbankan dengan aset mencapai US$1,3 triliun.
Divisi asuransi Ping An Insurance adalah perusahaan asuransi terbesar di Tiongkok dengan kapitalisasi pasar sebesar US$ 230 miliar.
Sebagai tindak lanjut, pekan ini Luhut telah bertemu dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris.
Pada kesempatan tersebut, Fachmi menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain pembenahan sistem teknologi, regulasi dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran dari para peserta.
Lalu pihak Ping An memberi saran kepada BPJS, yang pertama dilakukan adalah mengevaluasi sistem teknologi informasi yang dimiliki BPJS.
Dari sana baru bisa diketahui apa yang menjadi kelemahan badan asuransi ini dan bagaimana memperbaikinya.
Menurut Luhut, BPJS sebagai lembaga asuransi dengan ratusan juta peserta, sangat paham bagaimana melindungi data pesertanya agar tidak bocor ke pihak lain.
Jadi yang terjadi saat ini baru pembicaraan dan saran dari mereka, tidak ada satupun keputusan yang dibuat.(tau/jpg)