Saat ini kita tengah dihadapkan pada situasi sulit. Kondisi ekonomi yang (katanya) belum juga membaik memberikan efek domino bagi sebagian besar dunia usaha.

Pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pembacaan nota keuangan di depan DPR/MPR belum lama ini. Sementara belanja negara direncanakan akan mencapai Rp 2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5 persen dari PDB.

Sejatinya, proyeksi yang disusun pemerintah tersebut lebih tinggi ketimbang pro-yeksi global. Dimana, Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,1 persen. Artinya, pemerintah mematok lebih tinggi 0,2 persen dari proyeksi global.

Apakah ini kabar baik? Semoga saja iya. Namanya juga masih proyeksi. Masih harus direalisasikan. Harus terus diperjuangkan. Karena memang situasi ekonomi yang tidak pasti memberikan multi­plier effects bagi semua sektor.

Alhamdulillah, pemerintah melalui Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah mendiagnosa penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi ini. Semoga tidak sekadar diagnosa saja, melainkan langkah nyata untuk memberikan hasil yang terbaik.

Lagi-lagi, penyebab lambatnya pertumbuhan ekonomi negeri ini dikarenakan regulasi dan institusi. Menurut Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro, itu menjadi faktor pertama. Entah mengapa, hingga saat ini regulasi masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan dari periode ke periode.

Masih kata Bambang, untuk urusan ekspor di Indonesia saja, administrasi dan kepabeanan makan waktu rata-rata 4,5 hari. Masih sangat lama di bandingkan negara-negara tetangga seperti Si­ngapura yang cuma setengah hari. Atau Vietnam dan Thailand yang hanya butuh wak­tu sekitar dua harian.

Pun demikian soal investasi. Masih menurut Bambang, memulai bisnis di Indonesia ini ngeri-ngeri sedap. Waktu yang diperlukan untuk mengurus semua hal sebelum memulai bisnis rata-rata sekitar 19 hari. Belum lagi biaya yang dikeluarkan untuk memulai investasi yang cenderung tinggi.

Akan sangat wajar jika investor berpikir dua kali untuk menggelontorkan uangnya di Indonesia. Belum memulai investasi saja sudah dihantam kanan-kiri. Regulasi yang dianggap berbelit hingga biaya yang lumayan. Jika terus demikian, pertumbuhan ekonomi bisa dipastikan begini-begini saja.

Butuh solusi jitu dari pemerintah untuk menata regulasi. Terutama regulasi yang menghambat investasi maupun perdagangan. Harus cepat. Tidak perlu menunggu pelantikan kabinet. Khawatir justru malah memperburuk situasi dan kondisi perekonomian di negeri ini.

Pemerintah harus benar-benar serius dalam menyelesaikan semua hal yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Jika masih berkutat pada persoalan internal, bahaya. Apalagi kalau ribut soal bagi-bagi jatah menteri. Saya jadi agak khawatir kalau badai ekonomi yang melanda Indonesia tidak akan reda.

Saya masih sangat yakin, bahwa badai pasti segera berlalu. Tak sekadar menjadi judul lagu. Situasi ekonomi yang terjadi bisa terselesaikan. Indonesia tumbuh menjadi negara dengan ekonomi yang kuat, daerahnya maju, masyarakatnya pun sejahtera.
Badai pasti berlalu.

Tentunya Presiden dengan para “pembantunya” harus benar-benar serius menyelesaikan persoalan ekonomi yang terjadi. Apalagi, tidak ada beban bagi Jokowi lagi. Tinggal fokus memperbaiki kondisi agar semakin lebih baik. (*)