batampos.co.id – Kerusuhan di Jayapura mulai mereda. Namun, bukan berarti ancaman telah hilang.
Polri memastikan ada potensi bentrokan antara masyarakat di sekitar pantai dan pegunungan.
Namun, potensi itu coba ditekan dengan bersama tokoh masyarakat langsung turun ke lapangan, menenangkan masyarakat.
Karopenmas Divhumas, Polri Brigjen Dedi Prasetyo menjelaskan, untuk masyarakat di sepanjang pantai menghendaki kedamaian, namun berbeda dengan masyarakat di pegunungan.
Masyarakat pegunungan menginginkan sebaliknya.
”Tapi, masyarakat pegunu-ngan ini terprovokasi sekelompok kecil,” urainya.
Saat ini, Polri mengajak tokoh masyarakat, seperti kepala suku dan tokoh agama.
Tujuannya, langsung turun melakukan negosiasi dengan masyarakat. Sehingga, bisa dicegah terjadinya bentrok.
Menurutnya, konsentrasi massa juga belum ada baik dari masyarakat pantai dan pegunungan.
Untuk mendukung semua itu, maka Polri menambah jumlah personel menjadi 2.500 orang.
”Dari sejumlah polda,” jelasnya.
Selain itu, Polri juga mengumpulkan tokoh masyarakat di Jayapura. Sebab, sebelumnya panglima TNI dan Kapolri telah bertemu tokoh masyarakat di Jayapura.
”Tokoh masyarakat saat itu memberikan jaminan tidak terjadi kerusuhan, saat ini kita minta mereka,” jelasnya.
Terkait kondisi Jayapura, dia mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada konsentrasi massa.
Masyarakat sudah pulang ke rumah masing-masing.
”Kami malam pukul 22.00, kami antar pulang menggunakan truk semuanya,” jelasnya.
Untuk jumlah korban dan kerusakan fasilitas publik, hingga saat ini masih dalam penghitungan. Semoga kata dia, tidak ada koban jiwa dalam kerusuhan di Jayapura.
”Kami masih data, apalagi ada gangguan komunikasi juga,” terangnya.
Selain itu, Dedi menyebut soal penambahan tersangka dalam kasus demonstrasi di depan Asrama Papua.
Dia menuturkan bahwa telah ditetapkan SA menjadi tersangka. Dengan peran membuat voice atau suara serta narasi yang mengandung ujaran kebencian dan diskriminasi.
”SA ini rekan dari TS, tersangka pertama,” paparnya.
Saat ini juga sedang didalami soal kemungkinan bahwa ujaran kebencian dan provokasi bernada rasis di Surabaya itu terancang atau tidak.
Menurutnya, didalami hubungannya bagaimana antara perusakan bendera dengan ujaran kebencian tersebut.
Rentetan huru-hara yang meletus di wilayah Papua membutuhkan penanganan cepat. DPR meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan mencegah meluasnya ekskalasi pergolakan di Bumi Cenderawasih.
Salah caranya dengan menyarankan Presiden berkantor di Papua.
’’Ini penting untuk meredakan tensi ketegangan di Papua,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, kemarin.
Disampaikan, kehadiran presiden secara langsung bisa berdampak positif menurunkan ketegangan.
Presiden bisa mendengar keluhan masyarakat Papua. Juga mengorek keterangan sesungguhnya ada terjadi dan apa saja tuntutan warga.
Dengan begitu, tambah dia, presiden bisa merumuskan solusi untuk mengatasi pergolakan tersebut.
’’Kami sarankan presiden segera ke Papua. Kalau bisa berkantor di Papua dalam beberapa hari ini sangat baik. Tentu dengan perangkat pengamanan yang lengkap,” kata Riza.
Itu pernah dilakukan semasa presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat Yog-yakarta dilanda gempa bumi tahun 2006, SBY saat itu memindahkan aktivitas kerjanya di Jogjakarta.
Itu dilakukan untuk memimpin langsung penanganan bencana.
’’Nah, cara itu bisa juga diterapkan oleh Pak Jokowi sakarang. Dengan begini mudah-mudahan keterangan mereda.”
Apalagi, papar dia, hasil pilpres 2019 pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin meraih suara besar di wilayah Papua. Yak-ni sampai 90 persen.(idr/mar/tyo/jpg)