batampos.co.id – Desakan agar nama-nama yang diduga bermasalah dicoret dari daftar calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin kuat.
Sejumlah elemen masyarakat menyuarakan tuntutan itu secara serentak, Jumat (30/8/2019).
Bukan hanya dari lembaga sipil, tapi juga mahasiswa, buruh dan organisasi masyarakat (ormas).
Mereka menggelar aksi di pelataran gedung KPK di Jakarta sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusan panitia seleksi (pansel) yang mempertahankan sejumlah capim, meski diduga bermasalah.
Dalam aksi itu, perwakilan elemen masyarakat yang mengenakan pita hitam bergantian menyampaikan orasi dihadapan ratusan massa yang memenuhi pelataran gedung komisi antirasuah itu.
Secara umum, mereka sudah tidak lagi mengarahkan tuntutan pencoretan nama-nama capim diduga bermasalah itu kepada pansel.
Melainkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, sesuai ketentuan, pansel nantinya menyerahkan 10 nama capim kepada Presiden.
Berikutnya, Presiden menyerahkan nama-nama itu ke DPR. Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo Harahap meminta Jokowi untuk benar-benar selektif melihat latar belakang capim yang disodorkan pansel.
Dia mewakili pegawai-pegawai KPK merasa pesimis dengan dengan kinerja pansel.
”Yang masuk ke KPK adalah harus pimpinan yang benar-benar bersih, berintegritas dan tidak mempunyai cela,” tuturnya.
Selama ini, tuntutan masya-rakat sipil dan KPK mengkritisi kinerja pansel dalam menyaring capim.
Namun yang terjadi justru perseteruan dibalik proses seleksi tersebut. Bahkan, Juru Bicara KPK Febri Diansyah dan dua aktivis antikorupsi, Asfinawati dan Adnan Topan Husodo sampai dilaporkan ke Polda Metro Jaya akibat perseteruan itu.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj turut memberi dukungan kepada KPK.
Dia meminta Jokowi memberikan 10 nama pimpinan KPK yang berkualitas ke DPR nanti. Bila salah pilih, kata dia, akan berdampak pada citra Jokowi.
”Jangan sampai Bapak Presiden salah pilih, nanti dampaknya akan negatif,” tegasnya.
Secara umum, Said berharap pimpinan KPK yang nanti terpilih adalah figur-figur yang berintegritas dan tidak memiliki latar belakang buruk.
”(Pimpinan KPK) harus meyakinkan, betul-betul 10 orang yang bisa dipercaya mengemban amanat yang mulia ini. Pilih yang betul-betul berkualitas, betul-betul yang amanah, jujur dan tanpa ada beban,” paparnya.
Dia menyebut KPK harus terus didukung oleh semua elemen. Sebab, saat ini hanya KPK yang masih dipercaya publik sebagai lembaga yang mampu membersihkan korupsi.
Pun, dia berharap dukungan yang diberikan itu bisa meningkatkan upaya membangun pemerintahan yang lebih bersih.
”Walaupun berat tantangannya, berat ujiannya, berat masalahnya, kita tidak boleh surut.” (tyo/jpg)