batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi kembali akan merombak jabatan ASN terutama untuk eselon dua dan eselon tiga. Alasannya untuk penyegaran beberapa jabatan yang masih kosong. Dalam beberapa waktu terakhir, Rudi sudah beberapa kali melakukan rotasi pejabat.
“Setelah lelang kepala BKPSDM selesai. Namanya sudah kami kirim tapi surat balasan dari KASN belum ada,” kata Rudi usai membuka acara pawai pembangunan di Mall Nagoya City Walk, Sabtu (31/8/2019).
Pihaknya sudah menyurati pusat terkait pelantikan sejak tiga minggu lalu. Namun, hingga kini belum ada balasan.
“Sekarang masih dijabat Plt. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada surat masuk, jadi, pelantikan bisa segera dilaksanakan,” imbuhnya.
Rudi menjelaskan, tahun ini ada beberapa jabatan yang kosong karena ditinggal pejabatnya pensiun. Untuk itu setelah pelantikan gelombang pertama nanti akan dilanjutkan gelombang kedua.
“Itu saya rombak habis. Karena ada eselon tiga dan dua yang kosong. Kosong, jadi semua akan diputar,” jelasnya.
Mantan anggota DPRD Batam ini menuturkan, perombakan pegawai selain untuk mengisi jabatan yang kosong juga merupakan penyegaran di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
“Semua faktor mempengaruhi. Kalau di-rolling mudah-mudahan kinerja mereka membaik. Selain itu ada hal lain yang belakangan ini cukup ramai yaitu kasus OTT di Diskan. Jadi memang perlu dilakukan perputaran pegawai,” ungkapnya.
Untuk nama-nama yang promosi dan yang akan dirotasi sudah disusun dan diajukan ke pusat untuk disetujui. Menurutnya kalau mutasi tidak harus menunggu suratnya dari pusat.
“Mereka merestui saja. Karena ini hanya rotasi saja bukan melantik pejabat baru,” ucapnya.
Sementara itu anggota DPRD Kota Batam Tumbur M Sihaloho mengatakan, perombakan jabatan di Pemko Batam ini merupakan hak dari kepala daerah. Tetapi ia berharap perombakan ini akan berdampak terhadap perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya semata-mata terkait suka atau tidak suka terhadap seseorang ASN.
“Kalau memang dilakukan perombakan, maka tempat-kanlah orang yang sesuai di bidangnya. Misalnya jangan guru ditempatkan di jabatan yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Sebaliknya, tehnik malah dijadikan di posisi yang tidak semestinya,” katanya.
Menurut Tumbur, saatnya pejabat bekerja untuk melayani masyarakat. “Kalau memang sudah urgen, yang jelas kami minta pemilihan dan penempatannya haruslah objektif,” katanya. (yui)