batampos.co.id – Pemerintah memutuskan untuk mengurangi kuota rumah yang mendapat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau subsidi pada tahun 2020. Tahun depan, kuota rumah FLPP hanya 100 ribu unit saja.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI), Paulus Totok Lusida, mengatakan, persoalan rumah subsidi menjadi rumit.

“Sudah banyak masyarakat yang menaruh angan-angan untuk memiliki rumah, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya, Kamis (5/9/2019) usai acara Rapat Koordinasi BTN dengan DPD REI Regional Sumatera.

Kata dia, pada 2018, kuota rumah FLPP mencapai 256 ribu. Tahun ini mencapai 160 ribu dan tahun depan hanya 100 ribu unit saja.

Totok menyarankan jika dana pemerintah terbatas, lebih baik mengurangi tenor KPR subsidi.

“Sekarang ada yang 20 tahun, maka kurangi jadi 10 tahun supaya anggarannya terbagi,” jelasnya.

“Toh sudah 10 tahun, maka si pemilik rumah yang merupakan MBR, gajinya sudah naik berlipat. Sehingga kredit KPR-nya lebih ringan,” ujarnya.

Menurutnya, idealnya tahun ini butuh sekitar 280 ribu unit rumah FLPP. Dimana tiap tahun kebutuhan rumah naik 30 ribu unit.

Ilustrasi Perumahan. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

“Dan juga harganya tiap tahun naik tujuh persen. Tolong pemerintah bisa mempertimbangkan hal ini,” paparnya.

Di tempat yang sama, Direktur Consumer Banking BTN, Budi Satria, mengatakan, pihaknya juga sudah mengajukan penambahan kuota kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Mereka juga sudah setuju dan akan diajukan lagi ke Kementerian Keuangan sebagai kuasa pemegang anggaran,” ucapnya.

Tahun ini, BTN sudah membiayai KPR non subsidi bagi 127 ribu unit rumah FLPP. Seluruh realisasi anggaran yang ditargetkan sudah terserap.

“Masing-masing nilai rumahnya itu Rp 140 juta,” katanya.

Sebenarnya masih banyak cara untuk menjadi skema pembiayaan rumah FLPP. Salah satunya dengan KPR bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2PT)

KPR BP2PT adalah kredit kepemilikan rumah bersubsidi yang merupakan program kerja sama antara BTN dengan Kementerian PUPR.

Subsidi diberikan bersamaan dengan subsidi uang muka kepada masyarakat yang telah memiliki tabungan untuk pembelian rumah tapak dan pembangunan rumah swadaya.

Jangka waktu hingga 20 tahun dengan subsidi bantuan uang muka hingga Rp 32,4 juta.

“Dengan skema BP2PT, relatif tak ada batasan, makanya saya berharap supaya tahun depan itu lancar,” ucapnya.

“Khususnya di Sumatera karena potensinya bagus dan permintaan rumah subsidi itu bagus sekali,” paparnya lagi.(leo)