batampos.co.id – Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memuju kinerja Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mengelola pendapatan negara bukan pajak (PNBP) terkait piutang.
Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Dewi Pusporini mengatakan pihaknya menginginkan kerja sama lebih lanjut dengan BP Batam.
“Karena kami ingin agar ada perbaikan pada sistem penerimaan kami di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian,” katanya Sabtu (7/9/2019).
Dalam bidang keuangan dan perencanaan ini, Dewi mengaku lebih difokuskan pada pengelolaan yang digunakan serta saran dan masukan monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih kepada proses seperti penggunaan aplikasi.
F Cecep Mulyana/Batam Pos
Kepala Biro Keuangan BP Batam, Siswanto mengatakan sumber PBNP BP Batam itu berasal dari pengelolaan lahan, pelabuhan laut, bandar udara, pengelolaan air dan limbah, rumah sakit dan kantor pusat.
“Dengan pengelolaan keuangan BP Batam yang sistematis mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Perumusan Kebijakan guna meraih good and clean government sehingga dalam Laporan Keuangan BP Batam sudah tiga kali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” kata Siswanto.
“Mekanisme penanggulangan piutang yang bermasalah adalah dengan menerbitkan surat peringatan atas piutang yang belum dibayar, pengenaan denda terhadap faktur yang terlambat dibayarkan, melakukan tindakan penyerahan Piutang di atas 2 tahun kepada KPKNL,” jelas Siswanto lagi. (leo)