batampos.co.idBPJS Kesehatan wajib melakukan pembayaran kepada Fasilitas Kese-hatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) berdasarkan klaim yang diajukan paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya berita acara kelengkapan berkas klaim.

Setiap keterlambatan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran kepada FKRTL, pihak BPJS Kesehatan berkewajiban membayar denda sebesar 1 persen dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap satu bulan keterlambatan.

Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kese-hatan Cabang Batam, Andi Marisah Hijriyyah Lestari, mengatakan, pihaknya memastikan semua klaim yang telah diverifikasi akan dibayarkan.

”Hanya saja, antara BPJS Kesehatan dengan pihak RSUD Embung Fatimah seringkali terjadi perbedaan pencatatan,” ungkap Marisah, Selasa (10/9/2019).

Namun, terkait hal itu, pihaknya mengaku telah melakukan rekonsiliasi data klaim guna memastikan jumlah tagihan pelayanan dan obat menurut kesepakatan kedua belah pihak pada 22 Juli 2019 lalu.

Baca Juga: BPJS Kesehatan Nunggak Rp 12,1 Miliar ke RSUD Batam

“Kami sudah melakukan rekonsiliasi data klaim bersama RSUD Embung Fatimah, untuk klaim 2014 sampai April 2019. Berita acaranya juga sudah ada, harusnya sudah tidak ada perbedaan lagi,” jelasnya.

Dari rekonsiliasi tersebut, klaim tahun 2017 sampai 2019 sudah sesuai dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu BPJS Kesehatan dan RSUD Embung Fatimah.

Suasana pelayanan pasien di RSUD Embung Fatimah Kota Batam. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

Sementara klaim yang belum disepakati adalah klaim 2014-2016 karena outstanding.

“Artinya, klaim ini sudah dibayarkan dan tidak ada lagi data di BPJS Kesehatan namun masih menjadi piutang menurut bagian keuangan RSUD Embung Fatimah,” terang Marisah.

Menurutnya, nilai klaim 2014-2016 berjumlah sekitar Rp 200 jutaan itu tidak sampai 12 miliar.

Selanjutnya untuk klaim pelayanan Juli, Marisah menyebutkan, pihaknya sudah menerima berkas klaim dan sedang dalam proses verifikasi.

Baca Juga: Meski Menunggak, Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan di RSUD Embung Fatimah Berjalan Normal

Ia menambahkan, hal yang sering menjadi faktor lambatnya pembayaran yang dilakukan BPJS Kesehatan kepada FKRTL adalah kelengkapan berkas klaim yang diajukan.

Untuk menginformasikan lengkap atau tidaknya berkas tersebut, BPJS Kesehatan akan memberikan berita acara kelengkapan berkas klaim paling lambat 10 hari sejak klaim diajukan.

”Jika BPJS Kesehatan tidak mengeluarkan berita acara kelengkapan berkas klaim dalam waktu 10 hari, maka berkas klaim dinyatakan lengkap,” paparnya.

Akan tetapi, tidak semua berkas klaim bisa diperbaiki karena ada ketentuan expired. Hal itu menurutnya sudah dipahami oleh seluruh FKRTL.

Bahwa pengajuan klaim pembiayaan pelayanan kesehatan ke BPJS Kesehatan diajukan paling lambat enam bulan sejak pelayanan kesehatan selesai diberikan dan apabila terlampaui maka tidak dapat diajukan kembali.

”Dalam proses verifikasi klaim, jika ada yang tidak lengkap akan kita kembalikan ke FKRTL untuk dilengkapi, supaya bisa dibayarkan. Namun kalau sudah kedaluwarsa tidak bisa kita bayarkan lagi,” ujar Marisah.(nji)