batampos.co.id – Sebagai upaya memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berjalan berkesinambungan, pemerintah berencana melakukan penyesuaian iuran JKN-KIS dalam waktu dekat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahcmi Idris, kondisi besaran iuran yang ditetapkan saat ini belum sesuai dengan perhitungan aktuaria. Sehingga penyesuaian iuran harus dilakukan.

“Jika iuran peserta masih di bawah perhitungan aktuaria, defisit akan tetap terjadi,” kata Fachmi dalam konferensi pers yang digelar di BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Rabu (9/11/2019).

Ia menjelaskan, langkah pemerintah melakukan penyesuaian iuran ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa iuran program jaminan kesehatan sosial disesuaikan paling lama dua tahun sekali.

Menurutnya, selama ini nominal iuran yang berlaku besarannya tidak sebesar yang seharusnya ditanggung masyarakat karena sebagian sudah ditanggung pemerintah.

Selain itu, jika didalami, sesungguhnya besaran iuran yang baru masih terjangkau dan tidak memberatkan masyarakat.

Sejumlah warga antre untuk mengurus kartu kepesertaan di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam, beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

”Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan laya-nan kesehatan,” terangnya.

Dirincikannya, untuk iuran peserta mandiri kelas 3, sebenarnya tidak sampai Rp 2.000 per hari.

Hampir sama seperti bayar parkir motor per jam di mal. Sama juga seperti ke kamar kecil di tempat-tempat umum.

Bahkan, untuk peserta mandiri kelas 1, iurannya kurang lebih Rp 5.000 per hari.

”Bandingkan dengan buat beli rokok per hari yang bisa menghabiskan lebih dari Rp 5.000. Beli kopi di cafe sudah pasti lebih dari Rp 5.000,” ujar Fachmi.

Ia menambahkan, masyarakat miskin dan tidak mampu maka iurannya ditanggung pemerintah melalui APBN dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemda dijamin iurannya oleh APBD.

Sementara untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp 8 juta sampai dengan Rp 12 juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak.

”Salah kalau mengatakan pemerintah tidak hadir menanggung kenaikan iuran,” tegasnya.

Justru, lanjutnya, pemerintah sangat luar biasa sudah membantu menanggung iuran untuk rakyatnya.

Sebesar 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran akan ditanggung oleh pemerintah melalui peserta PBI APBN, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah, pegawai pemerintah pusat/daerah, TNI, dan Polri.(nji)