batampos.co.id – Ada banyak hal penting dan berharga yang dilakukan Habibie selama masa kepemimpinannya di OB. Ia mampu membuat Batam berkembang sangat pesat.

Ia mengubah arah pembangunan Batam tidak hanya sekadar basis logistik Pertamina, Batam berubah jadi proyek nasional yang memberi nilai tambah tinggi sebagai daerah industri berteknologi tinggi, perdagangan, alih kapal, dan pariwisata.

Habibie menyiapkan pem­bangunan infrastruktur de­ngan material unggul, me­ngadakan pro­mosi dan ker­ja sama luar ne­geri untuk membawa investasi ke Batam.

Selain itu, Habibie juga membangun sa­rana dan prasa­rana untuk mendukung dan menarik investor.

Pada akhirnya, Habibie mampu membawa Batam menjadi kawasan industri yang kompetitif.

Pada masa kepemimpinan Habibie, penerimaan uang wajib tahunan otorita (UWTO) dimanfatkan seluas-luasnya sebagai modal Otorita Batam dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur dasar.

Dan sejak awal, pemerintah telah memberikan hak pengelolaan lahan (HPL) sebagai kewenangan Otorita Batam untuk mengelola lahan di Batam melalui Keppres 41 Tahun 1973.

Hal ini dimaksudkan agar perencanaan, peruntukan, dan penggunaannya dapat disesuaikan dengan tugas Otorita Batam untuk membangun Batam.

Dalam menjalani kepemimpinannya, Habibie mempunyai gaya yang khas. Ia penganut prinsip bahwa mutu keseluruhan sebuah karya ditentukan oleh mutu setiap detail pelaksanaannya.

Dalam rangka mencetak kader-kader yang terpercaya, ia mempunyai dua prinsip. Pertama: belajar dan mengu-asai teori.

Presiden ketiga RI BJ Habibie saat membaca koran Batam Pos. Foto: Cecep Mulyana

Kedua: keterampilan dengan malakukan spesialisasi. Prinsip inilah yang ia terapkan pada saat pembangunan Jembatan Barelang yang berlangsung selama enam tahun, mulai 1992 hingga 1998.

Ia memberikan kesempatan pada putra-putri bangsa untuk menerapkan pengetahuannya dalam membangun enam jembatan yang menghubungkan antarpulau, yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia.

Satu di antaranya bertipe jembatan kabel (cable stayed bridge) yang menghubungkan Pulau Batam dan Pulau Tonton.

Pemilihan tipe jembatan yang berbeda-beda juga dimaksudkan untuk memberikan referensi dan pengalaman kepada putra-putri bangsa dalam hal teknologi pembangunan jembatan, yang sekaligus berfungsi sebagai laboratorium.

Sejak saat itu, sejumlah kawasan industri besar mulai terbangun di Batam. Singapura menjadi salah satu investor terbesar yang kemudian melahirkan Kawasan Industri Batamindo di Mukakuning.

Kawasan industri ini kemudian diisi oleh perusahaan-perusahaan asing berkelas dari berbagai negara, seperti Sumitomo, Thomson, Philips, Western Digital, Sony, dan Toshiba.

Pada tahun 1980-an, BJ Habibie mengusulkan adanya pemerintah daerah yang mengurusi masalah administrasi penduduk dan kemasya-rakatan.

Pada 24 Desember 1983 resmi terbentuk Kotamadya Administratif Batam sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983.

Pemerintah juga menerbitkan Keppres Nomor 7 Tahun 1984 tentang Kerja Sama antara Otorita Batam dan Pemerintah Kotamadya Batam.

Dalam hal pengembangan sosial kemasyarakatan, Habibie menginginkan penduduk yang masuk ke Batam adalah penduduk yang memiliki keahlian di bidang teknologi yang dibutuhkan industri di Pulau Batam, sebab Pulau Batam memang akan diperuntukkan untuk industri.

Ada pernyataan Habibie yang fenomenal kala itu: Batam bukan tempat merantau warga yang tidak memiliki keahlian atau skill.

“Tidak mungkin kita buka Pulau Batam untuk sembarang penduduk. Mereka membuka lahan, menebang pohon, dan hanya menanam sayur. Pulau Batam bukan untuk kebun sayur.”

Selain membangun enam jembatan, Habibie juga membangun Bandara Hang Nadim pada 1996.

Bandara ini dibangun dengan landasan pacu yang sangat panjang, bahkan disebut-sebut merupakan yang terpanjang di Indonesia dan terpanjang nomor dua di Asia Tenggara setelah Bandara Kuala Lumpur.

Kala itu, Hang Nadim merupakan salah satu bandara yang paling megah di Indonesia.
Selain menekankan industri berteknologi tinggi, Habibie juga ingin agar Batam dibangun sebagai kawasan berbiaya ekonomi rendah.

Konsep itu merupakan salah satu butir kesepakatan dengan Perdana Menteri Singapura waktu itu, Lee Kuan Yew.

Ciri kawasan ekonomi berbiaya rendah adalah sistem birokrasi yang tidak berbelit-belit, tidak terjadi masalah-masalah yang tidak dapat ditentukan atau diselesaikan, tidak terjadi masalah yang tidak kredibel, baik perseorangan maupun pemerintah.

“Intinya, tidak ruwet dan berbelit-belit,” kata Habibie saat berkunjung ke Batam, 2006 silam.

Habibie menginginkan agar prinsip ini dipegang teguh dalam membangun Batam. Sebab hal ini penting dengan harapan agar Batam dapat bersinergi secara positif dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

“Kita tidak mungkin bisa berbisnis satu arah saja, kita butuh partner. Ini bisa kita lakukan jika kita jujur dan terbuka. Apalagi Batam harus menjadi pusat unggulan industri jasa, high-tech, maupun bidang lainnya,” ujarnya.

Meskipun acuan pengem-bangan Batam adalah negara-negara maju di bidang perindustrian, pengembangan Pulau Batam harus selalu sesuai dengan skenario dan filosofi pembangunan Indonesia secara menyeluruh, yang tidak sama dengan skenario pembangunan Singapura atau negara mana pun. Pembangunan Batam tetap bertujuan demi kepentingan nasional.

Hal tersebut disampaikan Habibie saat tatap muka dengan Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah tahun 1985.

“Bukan berarti Pulau Batam nantinya tiba-tiba pada tahun 2020 menjadi independen dari Indonesia, bukan seperti itu. Maksudnya, dengan kata lain, Batam is a part of Indonesia, a small part, just a very small part of Indonesia,” katanya.

Singkatnya, kepemimpinan Habibie di Otorita Batam telah membawa Batam dalam masa kejayaan. Berkat kiprahnya, dunia mulai mengenal Batam sebagai kawasan industri.

Pada tahun 1990-an Batam mencapai perkem­bangan yang sangat pesat di sektor industri dan perdagangan.

Ini ditandai dengan laju pertumbuhan perekonomian Batam yang rata-rata 17 persen per tahun, bahkan pernah mencapai 31,28 persen pada tahun 1991.

Habibie melepaskan jabatannya sebagai Ketua Otorita Batam ketika ia dipilih oleh MPR RI sebagai Wakil Presiden ke-7 melalui Sidang Umum MPR tanggal 11 Maret 1998 dan kemudian menjadi presiden.

Pada saat kepemimpinan Habibie berakhir, industri di Pulau Batam sedang mengalami perkembangan yang pesat.

Bahkan, krisis ekonomi yang dialami Indonesia saat itu tidak berpengaruh besar pada kondisi investasi di Pulau Batam.

Namun, sampai akhir kepemimpinannya, industri di Batam belum sampai pada tahapan industri yang berteknologi tinggi.

Itu menjadi tugas pemerintah dan pemimpin Otorita Batam selanjutnya untuk meneruskan usaha yang telah dirintis Habibie(leo/ska)