batampos.co.id – Defisit BPJS Kesehatan masih menjadi momok. Salah satu solusinya adalah menaikkan iuran. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris juga mengatakan bahwa pemerintah sedang mendiskusikan pemasukan BPJS Kesehatan tak hanya dari iuran.

Fachmi mengungkapkan bahwa defisit memang masalah yang tiap tahun tidak terselesaikan. Tahun ini saja diprediksi defisitnya mencapai Rp 32,8 triliun. Akarnya adalah iuran yang belum sesuai.

”Selama ini iurannya sudah didiskon,” katanya. Artinya iuran yang selama ini tidak sesuai dengan perhitungan aktuaris.

Dengan adanya penyesuaian iuran ini, Fachmi memberikan apresiasi. Menurutnya, besaran iuran yang baru masih terjangkau.

”Untuk iuran peserta mandiri kelas 3, sebenarnya tidak sampai Rp 2.000 per hari. Sama juga se-perti ke kamar kecil di tempat-tempat umum,” ungkapnya.

Sedangkan untuk kelas 1, jika dihitung per hari hanya Rp 5.000. Untuk itu dia meminta jika merasa keberatan menge-luarkan iuran dalam jumlah besar dalam satu bulan, maka masyarakat bisa menabung.

”Rp 2.000 disisihkan tiap hari,” katanya. Dia mengusulkan agar masyarakat membanding-kan dengan manfaat BPJS Kesehatan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahcmi Idris saat menjawab pertanyaan wartawan, beberapa waktu lalu.

Fachmi menambahkan, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan ini tidak dialami semua segmen. Dia mencontohkan buruh dan pemberi kerja. Yang mengalami penyesuaian menurutnya hanya pada mereka yang memiliki upah Rp 8 juta dan Rp 12 juta.

”Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut, tidak terkena dampak,” tutur pria kelahiran Palembang itu.

Dia juga menyatakan bahwa pemerintah tengah menggodok rencana pemasukan BPJS Kesehatan di luar iuran. Sejauh ini, pemerintah telah memutuskan pajak rokok digunakan untuk membantu pemasukan BPJS Kesehatan.

”Di negara lain, potensi pendapatan didapat dari produk yang berdampak pada kesehatan,” ungkapnya. Fachmi mencontohkan cukai alkohol dan minuman berkarbonasi.

Di sisi lain, pemerintah daerah dinilainya juga memegang peranan penting untuk mengawal keberlanjutan Program JKN-KIS. Selain sosialisasi, pemda bisa membantu pe-ningkatan kepatuhan iuran serta meningkatkan upaya promotif preventif agar tidak sakit.

Salah satu daerah yang sudah menerapkannya adalah Gorontalo. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berjanji akan melakukan seleksi untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

”Syaratnya tidak minum-minuman keras, tidak merokok, ikut KB, dan mau menjadi keluarga donor darah,” ungkapnya. Seleksi ini melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan dokter. (lyn)