Keberagaman di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belakangan ini terasa retak. Terutama setelah Pilkada DKI Jakarta dan pemilihan presiden. Retakan itu terasa hingga di daerah, meski riaknya mampu diredam.

 TIM BATAMPOS.CO.ID, Kepri 

RATUSAN rumah kayu berjejer di atas laut di tepi pantai Tanjungpayung, Natuna, Kepulauan Riau. Rumah satu dengan lainnya terhubung pelantar kayu yang kini sebagian sudah dicor.

Karena ratusan rumah itu berada di atas air, kampung ini disebut juga dengan Kampung Terapung. Apalagi saat air laut pasang, rumah-rumah tersebut benar-benar seperti terapung di atas permukaan air. Namun kampung tersebut lebih populer dengan nama Pelantar Penagi. Padahal nama asli kampung tersebut adalah Kampung Penagi.

Sepintas tak ada yang istimewa dari kampung ini. Bahkan terkesan kampung tua yang kurang terurus. Namun, jika melihat ke belakang, Pelantar Penagi punya nilai sejarah yang panjang bagi perkembangan Kabupaten Natuna. Kampung yang berada di ujung Ranai itu adalah cikal bakal ibu kota Kabupaten Natuna.

Di era penjajahan, Pelantar Penagi adalah pusat bisnis. Kapal-kapal yang membawa beragam barang perniagaan dari berbagai negara yang melintas di Selat Malaka maupun Laut Cina Selatan selalu singgah di Penagi.

Begitupun era kewedanan Datuk Kaya Mohammad Benteng. Pelantar Penagi benar-benar jadi pusat perdagangan. Rumah-rumah penduduk ada yang “disulap” menjadi tempat logistik, barang-barang perdagangan sebelum dikirim ke berbagai negara atau daerah lain di Indonesia. Sejumlah rumah juga dijadikan toko yang menjual pelbagai kebutuhan.

Satu momen yang tak pernah dilupakan masyarakat Natuna adalah peristiwa pengeboman ujung pelantar tersebut oleh penjajah Jepang di era 1940-an. Pesawat tempur Jepang pernah bermanuver di langit Penagi lalu menjatuhkan bom yang menghancurkan ujung pelantar yang difungsikan sebagai tempat bongkar muat barang.

Namun, ujung pelantar itu kembali dibangun warga tak lama setelah dibom Jepang. Hingga kini, ujung pelantar kayu yang sedikit menjorok ke laut yang digunakan sebagai pelabuhan bongkar muat dari zaman penjajahan, kewedanan, hingga setelah Indonesia merdeka itu, masih ada.

Namun ujung pelantar itu tak digunakan lagi karena Pemerintah Natuna membangun pelabuhan baru, tak jauh dari pelantar lama dengan nama Pelantar Penagi Baru. Namun Pos TNI Angkatan Laut (AL) tetap ada di ujung pelantar.

Meski pusat kota dan pemerintahan Natuna kini pindah ke Ranai, namun pesona Penagi tak hilang. Hingga saat ini, kampung ini masih dihuni ratusan kepala keluarga yang separoh berdarah Tionghoa yang mayoritas Konghucu dan separoh lagi suku Melayu yang beragama Islam.

Warga Tionghoa sudah menempati Penagi dan beberapa wilayah lainnya di Kepri sejak lama. Mereka awalnya warga Cina yang berlayar mengarungi Laut Cina Selatan mencari nafkah ke berbagai pulau di Kepri maupun wilayah lainnya di Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka.

Meski berbeda suku dan keyakinan, mereka hidup rukun dan damai dari zaman penjajahan, kewedanan, hingga saat ini. Bahkan Penagi jadi salah satu contoh dan rujukan belajar toleransi di Kepri.

Kelenteng Pu Tek Chi dan Masjid Al Mukkaromah yang berdampingan sejak zaman penjajahan hingga saat ini masih berdiri tegak. Dua rumah ibadah itu menjadi bukti nyata bagaimana kehidupan toleransi terjalin dengan baik di kampung itu.

Pertumbuhan penduduk dan ekonomi di masa sekarang tak membuat Penagi mengubah tradisi lama mereka. Warga setempat tetap bergandengan tangan dalam rutinitas sehari-hari.

Saat perayaan Tahun Baru Imlek misalnya, Pelantar Penagi selalu riuh. Warga berbeda etnis dan keyakinan saling membantu. Mulai memasang atribut, hingga saling memberi bingkisan satu sama lainnya.

Begitupun sebaliknya, saat umat Islam merayakan Lebaran, warga beda suku dan keyakinan ini tetap saling mengunjungi satu sama lain. Bersuka cita bersama.

“Kalau tak ada saudara muslim kami di sini, maka perayaan Imlek tidak akan meriah. Mereka membantu kami memasang lampion, panggung hiburan dan lainnya. Mereka hadir di acara-acara kami,” kata Apeng, warga Penagi, beberapa waktu lalu.

Apeng membenarkan sejak dulu tidak ada warga yang saling bertikai satu sama lain, meski beda etnis dan keyakinan. Tidak ada jamaah masjid yang kesal jika warga Konghucu membakar dupa yang berasap dan baunya tercium hingga ke dalam masjid dan rumah-rumah warga.

Begitupun sebaliknya, warga Konghucu tak ada yang merasa terganggu saat azan salat fardu dikumandangkan dari masjid itu.

“Kami saling pengertian dan itu sudah terjalin sejak lama,” ujar pria 34 tahun ini.

Mata pencaharian sehari-hari warga di Penagi beragam. Sebagian kecil masih tetap berdagang, membuka toko sembako, toko pakaian, toko bahan bangunan, warung kopi, hingga warung makanan.

Ada juga warga keturuan Tionghoa yang memilih mengembangkan usaha di luar Penagi. Juga ada yang bekerja sebagai nelayan dan pegawai pemerintahan.

Tiau Seng Tong, warga keturunan Tionghoa yang lahir dan besar di Penagi, mengakui kehidupan toleransi beragama dan bermasyarakat di Penagi memang luar biasa sejak dulu. Tak ada sekat dan tak ada pengkotak-kotakan warga. Semua membaur menjadi bagian dari masyarakat yang sangat peduli.

“Sudah banyak juga yang kawin campur Tionghoa-Melayu. Semua hidup rukun dan damai,” ujar pria berusia 54 tahun ini.

Seng Tong memaparkan, tak hanya era penjajahan dan kewedanan perdagangan di Penagi maju, setelah Indonesia merdeka sebelum era 80-an, transaksi bisnis di Penagi juga berkembang pesat.

Mata uang yang beredar tak hanya rupiah, tapi juga mata uang asing. Bahkan, lebih dominan dolar Singapura dan ringgit Malaysia. Sebab, pedagang dari dua negara itu ramai ke Penagi.

Warga yang tersebar di berbagai pulau, khususnya Pulau Bunguran, Natuna benar-benar menjadikan Penagi sebagai tempat berbelanja berbagai kebutuhan hidup. Baik sandang, pangan, maupun kebutuhan peralatan untuk membuat alat tangkap nelayan, pemukiman dan kebutuhan lainnya.

Seng Tong yang juga pengurus kelenteng mengakui, setiap perayaan Imlek, Penagi selalu ramai dikunjungi masyarakat. Karena kelenteng di Penagi satu-satunya di Ranai.

“Kalau hari biasa kampung memang sepi. Hanya rutinitas biasa. Dulunya di ujung pelantar masih tempat bongkar muat barang di kapal. Sekarang sudah tidak lagi,” kata Seng Tong, sambil membersihkan kelenteng.

Muslim, imam masjid di Penagi, juga membenarkan kehidupan beragama dan kemasyarakatan di Penagi benar-benar harmonis sejak dulu hingga saat ini.

“Setiap acara Imlek, kami sangat menghormati. Kami warga muslim di sini juga selalu membantu saudara-saudara kami Tionghoa. Beda keyakinan dan etnis bukan jadi kendala,” ujarnya.

Ah Fang, warga Tionghoa di Ranai juga mengakui kerukunan beragama di Penagi selama ini terus berjalan berdampingan. Setiap perayaan adat, semua saling membantu dan bergotong royong.

“Tak pernah ada konflik akibat beda etnis dan keyakinan. Hubungan baik dari sejak zaman penjajahan, kewedanan hingga saat ini,” katanya.

Riak politik di ibu kota yang terkesan bernuansa etnis dan keyakinan yang disiarkan luas berbagai media memang disaksikan warga Penagi. Namun tak sedikit pun membuat hubungan beda etnis dan keyakinan di Penagi terganggu atau terusik.

“Kebersamaan kami sudah mendarah daging dari sejak lama. Tak terpengaruh dengan kondisi politik saat ini,” tegas Ah Fang.

***

DARI Natuna bergeser ke wilayah lainnya di Kepulauan Riau. Kabupaten Lingga. Kabupaten yang berdekatan dengan Provinsi Jambi itu juga banyak dihuni warga etnis Tionghoa, setelah Melayu dan Bugis.

Dalam berbagai literatur sejarah dan peninggalan sejarah yang masih bisa dilihat di Lingga, etnis Tionghoa sudah ada di Lingga sejak 300-an tahun silam. Mereka hidup berdampingan secara damai dengan warga tempatan Melayu dan warga Bugis yang merantau dan menetap di Lingga sejak lama.

Klenteng Tian Hau King di Kampung Cina di Daik Lingga jadi salah satu bukti keberadaan warga Tionghoa di kabupaten berjuluk Negeri Bunda Tanah Melayu itu. Kelenteng ini sudah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda.

Kampung Cina di Daik Lingga itu juga jadi pusat bisnis yang pesat di era Kesultanan Riau-Lingga, khususnya semasa Sultan Mahmud Riayat Syah (1761-1812) berkuasa di Daik Lingga.

Namun pada 1927, perkampungan dengan bangunan kayu ini hangus terbakar. Tapi tak lama setelah itu, kembali dibangun dan jadi pusat bisnis, sebelum terbakar kembali pada 13 Agustus 1952.

Hingga saat ini, Kampung Cina di Daik Lingga itu tetap menjadi pusat bisnis terbesar di Lingga. Meski kembali hangus terbakar pada Senin 27 November 2017 lalu.

Keberadaan etnis Tionghoa di Lingga bahkan tak hanya terpusat di Kampung Cina Daik Lingga, tapi tersebar di hampir semua wilayah di Lingga. Semuanya hidup rukun dengan suku lainnya, meski berbeda keyakinan.

“Kedekatan antarentis sudah terjalin mesra sejak ratusan tahun silam. Makanya Lingga juga tak pernah ada konflik berlatar etnis dan keyakinan,” kata tokoh masyarakat Lingga, M. Nizar.

Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Lingga itu menceritakan sejarah panjang kerukunan warga di tanah Melayu itu. Salah satu perekatnya adalah semangat gotong royong.

“Dari zaman penjajahan hingga saat ini, semangat gotong royong masih terpelihara dengan baik. Semua etnis yang beda keyakinan bersatu membangun fasilitas-fasilitas umum,” kata Nizar.

Bahkan, setiap saat perayaan agama, seperti Idul Fitri dan Idul Adha untuk pemeluk Islam, warga Tionghoa ikut bersuka cita dengan ikut meramaikan dan saling mengunjungi.

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Lingga ini juga mengungkapkan, kedekatan antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Melayu dan Bugis di Lingga yang terjalin sejak lama  bisa dilihat dari banyaknya perkawinan campur antaretnis. Pernikahan mereka mayoritas berjalan langgeng.

Sedangkan dari sisi bahasa, meski beda etnis, sehari-hari sama-sama menggunakan bahasa Melayu Lingga. “Orang Cina pun semua pandai bahasa Melayu dan logatnya kental,” kata Nizar.

Warga Kampung Penagi berjalan di depan Masjid yang berdampingan dengaan kelenteng di kampung tersebut belum lama ini. Kehidupan harmonis di kampung ini patut jadi contoh karena telah terjalin sejak dulu kala hingga kini. Foto: Aulia Rahman/Batam Pos

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKBU) Kabupaten Lingga, H Muhammad Ridwan, juga membenarkan kehidupan rukun dan damai antaretnis di Lingga. Khususnya etnis Tionghoa dengan Melayu terjalin erat.

Setiap masalah yang muncul, khususnya yang berlatarbelakang etnis atau keyakinan, tokoh-tokoh masyarakat Lingga langsung duduk bersama menyelesaikannya dengan cepat.

Itu sebabnya tak pernah terdengar kabar kalau ada bentrokan antaretnis atau beda keyakinan yang memakan korban di Lingga. Mulai dari zaman penjajahan hingga saat ini.

“Tahu dimana kami menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Di warung kopi. Kami punya kebiasaan sejak dulu menyelesaikan masalah dengan cepat sambil ngopi bareng,” ungkap Ridwan.

Bahkan, tak hanya saat ada persoalan kecil warga Lingga antar etnis kumpul di warung kopi, hari-hari senggang juga mereka gunakan kumpul di warung kopi membahas berbagai hal.

“Masyarakat di Kabupaten Lingga ini sangat identik dengan aktivitas ngopi di warung kopi. Duduk santai sambil bercerita dengan rekan sejawat, tak mesti harus ada persoalan,” kata Ridwan.

Saat ngopi tersebut, Ridwan bersama rekan dan tokoh masyarkat lainnya membahas semua yang menjadi kendala selama ini menjadi permasalahan. Seperti izin bangunan rumah ibadah, kasus pengajakan memeluk agama lain, dan sebagainya.

Kalaupun ada masalah yang harus diselesaikan lewat jalur formal atau hukum, Ridwan mengaku tak ada kesulitan lagi, sebab semua sudah dibahas santai di warung kopi.

“Ini kearifan lokal. Kelihatan santai, biasa saja, bahkan terkesan sepele, tapi tak ada persoalan yang tak selesai di warung kopi,” katanya.

Kearifan lokal dengan bermusyawarah itu, menurut Ridwan, telah berlangsung lama. Bahkan antaretnis yang ada terus terjalin musyawarah yang baik. Sehingga sudah mendarah daging kebiasaan-kebiasaan tersebut.

Ridwan mencontohkan, warga Tionghoa di Lingga menyumbang bahkan ikut membantu langsung pembangunan Masjid sesuatu yang sudah biasa.

“Makanya riak-riak di Jakarta dan  kota lain tak berpengaruh dengan kami di Lingga. Kami tetap hidup berdampingan secara damai sejak dulu kala,” kata pria yang kesehariannya suka mengenakan peci putih tersebut.

Bahkan Ridwan mengaku teori ngopi untuk memecahkan masalah ini dipuji Pemerintah Pusat ketika Ridwan diundang ke Jakarta berbicara soal kerukunan umat beragama di Lingga.

Di Lingga sendiri penduduknya didominasi umat Islam. Jumlahnya mencapai 92.592 jiwa. Disusul umat Budha 6.217 jiwa, Kristen Protestan 1.796 jiwa, Katolik 1.330 jiwa, dan agama dan keyakinan lain seperti suku laut 39 jiwa, Konghucu 24 jiwa, dan Hindu 15 jiwa.

“Data ini per 21 November 2017,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lingga Samsudi.

***

Harmoni dalam keberagam juga tercermin di Batam. Kota dengan penduduk terbesar di Kepri dan paling maju karena berbatasan langsung dengan negara  Singapura dan Malaysia.

Batam juga disebut miniatur Indonesia. Sebab, semua suku bangsa dan agama ada di Batam. Bahkan, persentase perantau yang datang mencari nafkah di Batam jauh lebih banyak ketimbang penduduk asli (Melayu).

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam menyebutkan, suku Jawa mendominasi di Kota Batam dengan persentase 26,78 persen. Menyusul Melayu 17,61 persen, Batak 14,97 persen, Minang 14,93 persen, Tionghoa 6,28 persen, Bugis 2,29 persen, Banjar 0,67 persen, dan lainnya 16,47 persen.

Dari sisi pemeluk agama, Islam mendominasi di Kota Batam. Dari 1.062.250 jiwa total penduduk Batam yang tercatat di Disduk Capil, pemeluk agama Islam mencapai 757.332 jiwa (71,30%), Protestan 196.102 jiwa (18,46%), Katolik 35.210 jiwa (3,32%), Budha 71.537 jiwa (6,73 %), Hindu 749 (0,07%), Konghucu 1.112 (0,10%), dan Aliran Kepercayaan 200 (0,02%).

Meski didominasi suku Jawa dan Melayu, jika melihat sejarah perkembangan kependudukan Batam dari berbagai literatur sejarah, penduduk pertama yang menempati Batam disebut juga Melayu Selat. Kemudian seiring dengan banyaknya warga Bugis dan Cina merantau, Batam pun dihuni tiga suku utama. Melayu Selat, Bugis, dan warga Tionghoa.

Meski beda suku, mereka membaur dengan masyarakat melayu dengan menempati bibir pantai di sejumlah pulau. Sementara di darat dihuni suku darat yang terpusat di Rempang Cate yang jumlahnya tidak banyak.

Etnis Tionghoa diperkirakan telah menempati Batam sejak ratusan tahun silam. Salah satunya terpusat di Teluk Duriangkang. Namun kini teluk itu telah tenggelam setelah muara teluk dibendung dan diubah menjadi sumber air bersih utama di Batam oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) yang dulu bernama Badan Otorita Batam pada medio 1986-1987.

Tek Po, pengusaha sukses di Batam yang akrab disapa Abi, salah satu warga Batam berdarah Tionghoa yang lahir dan besar di Selat Duriangkang. Saat ditemui pekan lalu di pertengahan Desember, Abi langsung tersenyum begitu disebut nama Duriangkang.

“Saya lahir, besar, dan menikah di Duriangkang. Jadi saya asli orang Batam,” ujarnya sambil tersenyum ketika ditemui di Golden King, salah satu usaha pusat jajanan serba ada miliknya di kawasan wisata terpadu Bengkong Laut, beberapa waktu lalu.

Sambil menyeruput teh manis yang tersaji di mejanya, Abi pun mengisahkan masa kecilnya yang damai di antara tetangga multietnis dan berbeda keyakinan di tempat kelahirannya tersebut.

“Banyak kenangan indah masa kecil di sana,” ujarnya.

Abi masih ingat betul cerita orangtuanya, pada tahun 1920-an Duriangkang dihuni lebih dari 2.000 KK. Abi sendiri dilahirkan di sana, 60 tahun lalu.

Masa kecilnya ia habiskan di Duriangkang membantu ayahnya menyadap karet, berkebun merica, dan membantu ibunya berjualan di rumah panggung kayu mereka bersama 11 saudaranya.

Duriangkang dulu perkampungan yang dikelilingi hutan karet, tumbuhan merica, dan kebun singkong serta sayuran. Infrastruktur saat itu masih sangat sederhana. Semua jalan tanah, tidak ada penerangan listrik.

Meski hanya perkampungan, pada medio 1960 sampai 1980-an, sudah lebih maju dibanding kawasan Jodoh dan Nagoya yang sudah mulai ramai dihuni pendatang dari berbagai suku di Indonesia.

Seluruh warga dari Jodoh, Dapur Arang di Batamcenter, datang membeli kebutuhan beras, ikan, dan lainnya ke Duriangkang.

“Dulu semuanya pakai sampan dayung, tidak ada akses jalan darat seperti sekarang ini,” kenangnya.

Duriangkang menjadi pusat transaksi kala itu. Beberapa nelayan warga keturunan Bugis dan Melayu dari berbagai pulau dan sekitar kawasan Batam datang menjual ikan hasil tangkapannya. Ada yang dibarter dengan sayur hasil kebun warga etnis Tionghoa yang bermukim di Duriangkang.

Ayah Abi salah satu pembeli. Ikan yang dibeli atau dibarter dari para nelayan kemudian dijual ke Singapura menggunakan sampan kayu yang didayung dari Duriangkang ke pelabuhan Tanah Merah, kawasan Changi di Singapura.

Dari Singapura, ayah Abi dan para warga Duriangkang membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, yang selanjutnya dijual kembali kepada warga Batam, atau dibarter dengan ikan.

“Semua transaksi di masa itu lancar. Ikatan kekeluargaan sangat kuat. Ada yang datang antar ikan, tak ditukar dolar (uang, red) tapi tukar beras, minyak, atau gula juga tak apa. Ada jual ikan dan sayur, sebagian dibayar, sebagian ditukar kebutuhan pokok. Damai dan indah sekali,” kenang Abi.

Di Duriangkang dulu, Abi dan keluarga besarnya bertetangga dengan warga Melayu dan Bugis. Hubungan akrab benar-benar terjalin.

“Dulu ada orang ngomong. Melayu Berkuasa, Bugis Berbakti, Cina Berjasa,” jelasnya.

Kenapa timbul kalimat itu? Karena Batam yang kala itu masih terbatas penghuninya didominasi penduduk asli Melayu Selat di kawasan Duriangkang, Punggur, dan Jodoh serta Dapur Arang (termasuk kawasan Ocarina sekarang, red).

Sementara Bugis yang merupakan pendatang dari Sulawesi dikenal rajin bekerja. Mereka juga rajin menanam kelapa dan berbakti di tanah rantau. Sedangkan etnis Cina atau Tiongkok berjasa menjual hasil bumi dari Batam ke Singapura. Juga berjasa mendatangkan kembali bahan kebutuhan ke Batam, khususnya bahan pokok dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

“Hanya tiga etnis ini dulu, baru setelah Batam dijadikan pusat logistik oleh Pertamina para perantau dari Jawa, Flores, Padang, Batak, Palembang, dan lainnya berdatangan,” kata Abi.

Seiring berjalannya waktu dan pengembangan Batam sebagai kawasan industri, perdagangan, dan alihkapal yang dikelola oleh Badan Otorita Batam (kini BP Batam), penduduk Batam bertambah pesat.

Hanya dalam kurun waktu sekitar 40-an tahun, penduduk Batam yang awalnya hanya sekitar 6.000-an jiwa menjadi 1 juta jiwa. Bahkan saat ini tercatat sudah 1,062 juta jiwa.

“Kita semua membaur. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah itu kami pegang teguh,” jelas ayah dua anak ini.

Abi pun kembali mengisahkan, masa remajanya sangat berwarna. Berteman dan bersahabat antaretnis hingga sekarang. Dulu semasa di Duriangkang, berteduh atau beristirahat di bawah pohon menjadi salah satu kebiasaan yang ia lakukan bersama para teman sepermainannya.

Jika ada perayaan atau pesta Melayu, otomatis sebagai tetangga dekat ambil bagian. Termasuk ikut berjoget dangkong hingga tengah malam. Tidur bersama dan makan bersama.

Demikian juga saat perayaan hari besar seperti Imlek. Abi selalu dikunjungi oleh teman-temannya, baik di rumah maupun di lokasi perayaan. Begitu juga saat temannya merayakan Idul Fitri, maka ia dan keluarganya akan berkunjung. Kebiasaan ini masih ia pegang teguh hingga sekarang.

“Masih ingat teman-teman kecil. Kalau dulu kami suka main di bawah pohon karena sejuk dan rindang, sekarang lihat saya banyak tanam pohon di sini. Melihat pohon-pohon ini saya selalu terkenang Duriangkang dan teman-teman masa kecil saya,” ujarnya.

Tak jarang Abi bertemu dengan teman-teman lamanya yang masih hidup.  Ada yang mendatanginya ke lokasi bisnis wisata terpadu yang ia bangun di Bengkong. Kadang juga Abi yang berkunjung ke Kampung Bagan di Piayu untuk bersilaturahmi.

Kampung Bagan di Tanjungpiayu menjadi lahan pengganti yang diberikan pemerintah di bawah naungan OB kepada 1000-an warga Duriangkang.

Sewaktu digusur, tak ada perlawanan dari warga, karena waktu itu tujuannya jelas, pemerintah berinisiatif membangun Dam Duriangkang.

Butuh 10 tahun pemerintah untuk mensterilkan kawasan Duriangkang yang luasnya mencapai 23,4 km persegi. Air laut yang asin kini berubah jadi air tawar yang mampu menampung volume air baku sekitar 78,56 juta meter kubik.

“Saya sudah menikah kala terjadi penggusuran. Kita semua termasuk keluarga besar pindah ke Kampung Bagan, ada menyebar di Tanjungpiayu juga,” jelas Abi.

Seiring perkembangannya, apalagi sejak awal-awal Batam menjadi daerah industri, pembauran warga dari berbagai negara, dan provinsi di Indonesia makin luas. Asimilasi itu ditandai juga dengan banyaknya warga kawin campur.

“Di Kampung Bagan di Mukakuning masuk Piayu itu, tiga paman saya, Xi Ti Kia, Ko long, dan Ateng, semua kawin dengan orang Melayu. Sudah masuk Islam. Jadi hampir semua orang Melayu di Bagan itu sekarang saudara kita semua,” ujar Abi.

Sebagai orang yang lahir di Batam, Abi meski datang dari etnis Tionghoa, namun ia mengaku Batam sebagai tanah Melayu menjadi tanah kelahirannya. Ia pun bercita-cita dari kecil menjadikan Batam sebagai kota wisata yang dikenal dunia.

Impiannya itu kini menjadi kenyataan. Bisnis wisata terpadu di Bengkong yang ia bangun berkembang pesat. Mulai dari restoran, hotel, arena balap motor cross, go car, studio multi dimensi, pusat oleh-oleh dan masih banyak lagi, kini berkembang pesat.

Wisatawan yang datang dari berbagai negara cukup datang ke kawasan wisata Abi, bisa menikmati banyak macam hiburan. Bahkan semua bentuk tarian Nusantara bisa dihadirkan Abi untuk menghibur wisatawan asing yang datang.

“Persahabatan sebagai orang yang asli lahir di Batam, berdampingan dengan orang Melayu, sangat akrab. Berteman itu saya tak melihat etnis, dan agama, semuanya akrab. Hari besar saja, kami makan bersama, saling berkunjung. Semuanya aman, damai, sejahtera. Suasana ini sampai kini masih saya rasakan di Batam,” ungkapnya.

Hanya saja, saat ini, sebagai warga negara, Abi merasa miris. Semakin hari semakin banyak warga menonjolkan perbedaan ketimbang persamaan dan persaudaraan. Akibatnya, muncul sentimen berbau etnis dan agama yang dibalut kepentingan politik.

Bahkan diperparah oleh provokator lewat jejaring sosial yang bertujuan menghancurkan indahnya keberagaman yang selama ini terbina di NKRI.  Efeknya, muncul tindakan-tindakan intoleransi, anarkis, persekusi atas nama etnis dan agama.

“Kalau sekarang serba salah. Rada aneh. Sikit-sikit hanya karena politik bergaduh, karena agama bergaduh. Jangan sampai terjadi di Batam. Kita harus jaga Batam ini supaya tetap damai, kita harus jaga NKRI,” pintanya.

Abi kembali mengenang masa kecilnya yang hidup berdampingan dengan multietnis dan agama. Meski berbeda, namun saling melindungi, saling menjaga, tidak ada saling ganggu, dan tak mudah tersulut kebencian dan amarah.

“Kita jaga Batam jangan sampai ada konflik. Lebih luas lagi NKRI. Jangan terpecah hanya karena perbedaan pandangan. Berpikir terbuka saja, melihat perbedaan sebagai kelebihan, hidup rukun dan damai dalam perbedaan karena kita Indonesia,” tambahnya.

Menurutnya, Batam layak dijadikan sebagai kota percontohan toleransi yang tinggi. Selalu aman di tengah perbedaan. Semua warga mendapatkan kemerdekaan dalam menjalankan kegiatan keagamaannya. Tidak ada larangan-larangan antarsesama warga yang berbeda etnis atau agama.

Hal ini menjadi modal penting bagi Batam yang kini menjadikan wisata sebagai salah satu andalan perekonomiannya. Sebagai tujuan wisata dan investasi, Abi mengingatkan keamanan menjadi syarat mutlak.

“Kalau tak aman siapa yang mau datang, siapa yang mau investasi. Ekonomi bisa hancur. Untunglah Batam mau belajar dari masa lalu yang terus menjaga toleransi antar pemeluk agama dan etnis,” ujar Abi.

Kalaupun ada riak kecil yang mengoyak kebersamaan, Abi angkat topi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat lintas etnis dan agama yang semua mampu mengorganisir warga dan jamaahnya agar tidak mudah terpecah belah.

“Dari dulu Batam damai, selamanya harus begitu,” tutup Abi.

Payung Teduh Bernama Paguyuban

MESKI secara historis, hubungan baik antar etnis dan agama di Batam terjalin dengan baik, namun perkembangan Batam yang begitu pesat juga mendorong semua etnis di Batam membentuk persatuan atau paguyuban.

Ada Paguyuban Warga Pasundan, Ikatan Keluarga Besar Sumatera Utara (IKABSU), Ikatan Keluarga Besar Sumatera Barat (IKSB), Kerukukan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI), dan masih banyak lagi persatuan masing-masing suku.

Yang menarik, lahirnya paguyuban-paguyuban yang menaungi masing-masing etnis di Batam, sepintas seperti menciptakan pengkotak-kotakan warga. Namun yang terjadi justru melalui paguyuban-paguyuban itulah warga Batam dari berbagai etnis semakin kuat kekerabatannya dan lebih mudah diorganisir. Setiap ada konflik yang mengarah ke etnis, pimpinan masing-masing paguyuban bergerak cepat meredamnya.

Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam yang bisa dikatakan sebagai representatif warga tempatan, juga tampil bijak dan menjadi pengayom suku-suku lain yang ada di Batam. Harmoni kehidupan antar etnis pun terjaga dengan baik hingga saat ini.

Tak hanya dari sisi etnis, kerukunan hidup beragama yang sedari dulu adem ayem juga semakin diperkuat dengan hadirnya Forum Komunikasi Umat Beragama sejak 1995. Namun saat itu, namanya Forum Musyawarah Umat Beragama. Kemudian berganti nama menjadi Forum Komunikasi Umat Beragama.

Kemudian setelah terbit peraturan bersama menteri (PBM) Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006, yang mengatur soal pendirian rumah ibadah dan persoalan keagamaan lainnya, barulah berganti nama menjadi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

“Jadi jauh sebelum pemerintah mengeluarkan PBM, tokoh-tokoh agama di Batam sudah membentuk forum, sehingga konflik yang berpotensi perpecahan antara umat beragama mampu diantisipasi,” ungkap Wayan.

Sekretaris FKUB Kota Batam, Khairuddin Nasution, membenarkan hal itu. Hadirnya FKUB benar-benar menjadi wadah bagi umat beragama di Batam menyelesaikan berbagai hal terkait keagamaan. Mulai dari persoalan pendirian rumah ibadah, hingga konflik-konflik kecil yang kerap muncul.

“Bukan tak ada konflik. Ada, tapi semua bisa diredam. Sebab, tokoh-tokoh agama punya komitmen yang sama. Jika ada konflik, tidak boleh mengambil keputusan sendiri-sendiri, harus duduk bersama mencari solusi terbaik,” ujar Khairuddin di Batam Centre, belum lama ini.

Konflik yang sering muncul dan berpotensi menjadi konflik besar jika tak ditangani serius adalah pendirian rumah ibadah. Ada satu dua kasus penolakan dan pelarangan. Namun semua bisa diatasi dengan merujuk PBM yang dikeluarkan Mendagri dan Menteri Agama.

Selain itu, para tokoh agama juga punya tanggungjawab mengingatkan jamaahnya untuk menjaga Batam. Jika pecah konflik antarumat beragama, bukan hanya masyarakat dari agama yang berkonflik menjadi korban, tapi seluruh masyarakat Batam. Sebab, Batam merupakan kota tujuan investasi dan pariwisata. Keamanan menjadi kunci utama membangun Batam.

Bayangkan, kata khairuddin, jika konflik agama pecah di Batam. Jangankan investor mau masuk, yang ada saja bisa hengkang ke negara tetangga yang lebih aman.

“Turis juga tak bakalan mau datang. Makanya Batam harus dijaga agar tetap kondusif. Konflik sekecil apapun bisa viral kemana-mana dan merusak nama baik Batam,” kata Khairuddin.

Untuk itu, pihaknya berharap Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian serius kepada FKUB yang memiliki peran strategis. Dari tahun 1995, FKUB lahir dan bergerak menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan dengan dukungan dana swadaya masyarakat. Sementara dukungan dana dari Pemda nyaris tidak ada.

“Padahal di PBM itu diatur kalau pendanaan FKUB itu bisa dialokasikan dari APBD, nyatanya tidak,” kata Perwira, Kepala Bidang Rekomendasi Rumah Ibadah FKUB Kota Batam.

Bastoni Solihin, seorang Katolik yang juga pengurus senior FKUB Kota Batam yang telah terjun mengurus berbagai persoalan keagamaan di Batam sejak 1995 hingga saat ini membenarkan persoalan keagamaan di Batam cukup banyak yang ditangani oleh FKUB. Mereka selama ini bergerak dengan dana yang diperoleh dari rekomendasi penerbitan rumah ibadah yang tentunya sangat terbatas karena besarannya diatur di PBM.

“Sampai konflik pemakamanan kita turun tangan meredakan,” ujar Bastoni yang juga bendahara umum FKUB Kota Batam.

Ia menceritakan di Batam beberapa kali muncul konflik antara keluarga besar pertama seorang mualaf dengan keluarga barunya saat sang mualaf meninggal. Keluarga besar dengan agama nonmuslim meminta dimakamkan secara nonmuslim, namun keluarga baru dari kalangan muslim meminta dimakamkan secara muslim.

“Kalau tak diselesaikan persoalan seperti ini berpotensi besar jadi konflik agama. Kami tak mau menganggap remeh, persoalan agama sangat sensitif,” ujarnya.

Persoalan pendirian rumah ibadah sendiri juga berpotensi menimbulkan konflik agama. Itu sebabnya, PBM mengatur secara jelas bahwa setiap pendirian rumah ibadah harus mengantongi rekomendasi dari FKUB Kota Batam.

Khairuddin mengingatkan, semua pemeluk agama tidak boleh bertindak sendiri jika ada konflik pendirian rumah ibadah. Termasuk ormas tertentu, tidak boleh asal geruduk. Persoalan pendirian rumah ibadah menjadi kewenangan FKUB menyelesaikannya.

“Ini amanah dari Presiden Jokowi, Mendagri dan Menteri Agama,” kata Khairuddin.

Di tahun 2017 ini saja, Perwira menyebutkan FKUB Kota Batam telah menerbitkan 22 rekomendasi pendirian rumah ibadah yang tersebar di berbagai lokasi di Batam. Rekomendasi tidak akan dipersulit sepanjang memenuhi kriteria. Salah satunya, harus memiliki minimal 90 jamaah/jemaat tetap dan 60 dari luar (pendukung) untuk mendirikan tempat ibadah.

“Tugas kami masih banyak, karena belum banyak yang paham PBM itu, termasuk perangkat pemerintahan di level kelurahan dan camat serta RT/RW,” ujar Bastoni.

Di Batam sendiri hingga saat ini telah berdiri 1.268 masjid dan surau. Gereja Kristen protestan ada 764, Katolik 26, Kelenteng 31, vihara 17, dan dua pura.

Humas Vihara Maitreya Wira Alvin O Yolanda juga mengapresiasi keberadaan FKUB dan peran tokoh masyarakat dari berbagai pagyuban yang dinilainya memiliki komitmen yang kuat dalam menciptakan suasana kondusif di Batam. Riak-riak konflik benuansa etnis dan agama semua bisa diredam, sehingga Batam tetap aman hingga saat ini.

Alvin juga melihat, selain peran serta FKUB dan tokoh-tokoh agama, konflik bernuansa etnis dan agama bisa diredam juga tak terlepas dari karakter masyarakat Batam yang multi etnis dan multi keyakinan. Lebih dari 90 persen masyarakat Batam bependidikan tinggi dan memiliki pekerjaan.

Dua hal itu menjadi modal penting meredam upaya-upaya adu domba atas nama etnis dan agama, bahkan kepentingan politik. “Masyarakat Batam sudah cerdas dan punya kesibukan masing-masing, sehingga tak mudah terpancing isu-isu agama dan etnis,” kata Alvin.

Hal senada dikatakan I Wayan Catra Yasa dari Hindu. Pria yang menghabiskan waktu hampir 10 tahun meneliti kerukunan umat beragama di Batam untuk disertasi doktornya itu, mengatakan masyarakat Batam yang berpendidikan dan punya penghasilan tidak akan mudah dipengaruhi untuk berkonflik dengan menyeret etnis atau agama. Apalagi dengan hanya iming-iming nasi bungkus.

“Bicara soal teori konflik, justru masyarakat yang heterogen seperti Batam ini tidak mudah muncul konflik karena sudah membaur, justru potensi besar ada di masyarakat yang homogen,” katanya.

Khusus Batam, selain tokoh-tokoh agama dan masyarakatnya sikap, Batam adalah masyarakat industrialis yang waktunya banyak habis untuk bekerja. Sehingga tak mudah diajak untuk berkonflik atas nama agama atau etnis.

“Pergi pagi pulang petang. Beda kalau tak ada kerja, mudah dipengaruhi,” ujarnya.

Itu sebabnya, justru yang perlu mendapat perhatian serius adalah perbaikan ekonomi. Sebab, semakin merosot perekonomian Batam, PHK akan semakin banyak dan pengangguran bertambah. Bahayanya, kelompok masyarakat yang tak memiliki pekerjaan relatif mudah dipengaruhi. Bahkan bisa memicu aksi kriminalitas.

“Kriminal murni bisa menjadi konflik komunal jika tak diantisipasi,” katanya.

Hal senada dikatakan oleh Sudarmadi, ketua Masyarakat Konghucu Indonesia (Makin) Kepri. Menurutnya, Kepri dan Batam khususnya masyarakatnya yang multietnis dan agama bisa rukun karena tak terlepas dari kesigapan para tokoh agama dan masyarakat meredam konflik yang ada.

Selain itu, dari sejarah panjang Kepri, dan Batam khususnya, toleransi hidup beragama telah terjalin dengan baik sejak lama. Telah mendarah daging.

Namun perlu diwaspadai munculnya beberapa orang yang tak paham soal agama namun bicara soal agama. Kondisi ini bisa memicu konflik.

“Menurut saya, yang bukan tokoh agama dan tak mengerti agama tak usaha cakap soal agama karena bisa gagal paham. Apalagi cakap agama orang lain. Saling hargai saja satu sama lain. Kepri, khususnya Batam selamanya akan aman dan damai kalau kita saling menghargai,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua FKUB Kota Batam, Chablullah Wibisono menjelaskan, dari dulu hingga saat ini, kerukunan atar umat beragama maupun antar etnis di Batam telah terjalin dengan baik. Tak ada satupun etnis dan agama yang menghendaki terjadinya perpecahan. Namun harus tetap waspada provokasi pihak yang tak ingin Kepri aman.

“Kita juga harus waspada, jangan sampai kita dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencapai kepentingan politik dengan mengorbankan toleransi yang terjalin baik selama ini,” pinta Chablullah.

Ia juga sependapat dengan penilaian berbagai kalangan bahwa toleransi kehidupan beragama dan bermasyarakat di Kepri dan Batam khususnya bisa menjadi contoh daerah lain. Bahkan Hablullah menyebut Kepri termasuk salah satu provinsi di Indonesia dengan tolerasi kehidupan bermasyarakat dan beragama masuk tiga besar nasional.

“Makanya ke depan FKUB juga mendukung program pariwisata dengan melahirkan destinasi-destinasi wisata relegius,” katanya.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi berjanji akan memberikan perhatian serius pada toleransi kehidupan beragaman dan bermasyarakat di Batam.

“Multietnis dan agama itu kekuatan. Toleransi harus terjaga. Kami akan selalu menjaga agar kerukunan umat beragama dan etnis di Batam selalu terjaga dengan baik. Ada persoalan, kita duduk bersama cari solusi terbaik, jangan terprovokasi,” ujarnya, pekan lalu.(Muhammad Nur/Aulia/Wijaya/ Yulitavia/Chahaya)