batampos.co.id – Dewan Kawasan (DK) Batam belum bisa memastikan kapan pelantikan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, sebagai pejabat ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Pasalnya, masih ada tahapan penyusunan struktur organisasi dan tata kerja (STOK) BP Batam yang belum rampung hingga saat ini.
“Saya belum terima undangan rapat berikutnya. Tapi bisa dipastikan rapat selanjutnya itu membahas SOTK BP Batam yang baru,” kata anggota tim teknis DK, Taba Iskandar, Senin (16/9/2019).
Taba menyatakan, SOTK baru ini merupakan bentuk perampingan dari organisasi sebesar BP Batam.
Salah satu contohnya nanti adalah perampingan deputi yang akan mendampingi pejabat ex officio kepala BP Batam.
Kemudian pengaktifan kembali jabatan wakil kepala BP Batam yang sebelumnya dinonaktifkan saat masa kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo.
“Kemungkinan bisa jadi empat atau tiga seperti yang sudah diusulkan dalam rapat-rapat sebelumnya,” kata dia.
“Baru setelah SOTK selesai, maka bisa dilakukan pelantikan,” jelasnya lagi.
Mengenai target perampungan SOTK, Taba mengatakan, target DK yakni sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dan kabinet barunya pada Oktober mendatang.
Sebelumnya, Sekretaris Menko Perekonomian, Susiwijono Mugiarso, menyatakan, akan ada perubahan baru dalam SOTK BP Batam seiring disahkannya kebijakan rangkap jabatan tersebut.
Yakni perampingan di deputi pendamping kepala BP Batam. Jika sebelumnya ada lima deputi, maka nantinya kemungkinan hanya ada empat deputi.
Susi tidak menyebut secara gamblang mengenai struktur kedeputian yang baru ini. Ia hanya sekilas menyebut bidang kerjanya saja.
Deputi yang masih tetap dipertahankan nantinya adalah Deputi I BP Batam yang membidangi administrasi dan keuangan BP Batam.
“Karena BP Batam itu Badan Layanan Umum (BLU), maka itu menjadi haknya Menteri Keuangan (Menkeu),” tuturnya.
Kemudian ia menyebut ada deputi khusus pengembangan usaha. Lalu ada deputi think thank atau deputi yang tugasnya memikirkan pengembangan Batam dan memberikan masukan soal politik, ekonomi, sosial, budaya dan lainnya kepada kepala BP Batam. Dan terakhir ada deputi kawasan dan pelayanan.
Susi menyebut, jabatan para deputi ini akan diisi kalangan profesional dan kemungkinan besar berasal dari kalangan internal di pemerintah pusat yang dipromosikan. Sekarang ini masih dibahas.
“Wakil juga nanti ada. Untuk kedeputian, makin ramping makin bagus. Kami siapkan SOTK-nya untuk mengakomodasi perubahan yang ada,” ujarnya lagi.
Perampingan ini, kata dia, pada prinsipnya dilakukan sebagai penajaman fungsi layanan perizinan.
Artinya lebih untuk visi Batam ke depan karena masih akan menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia di wilayah barat.
“Batam ini menarik untuk investasi dan kami ajak wali kota mendiskusikan itu,” jelasnya.
Perampungan regulasi ex officio yang sudah ditanda tangani Presiden Joko Widodo akhir pekan lalu mendapat respons yang positif dari kalangan pengusaha.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid mengatakan, Apindo Batam akan mendukung sepenuhnya.
“Sejak awal kita juga mendorong diberikan kepastian hukum terkait transisi kepemimpinan BP Batam,” katanya.
“Jika sudah diputuskan, maka harus direalisasikan. Semakin lama ditunda maka semakin menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan di kalangan dunia usaha dan investor,” paparnya lagi.
Apindo, kata Rafki, akan mendukung wali kota Batam ketika menduduki jabatan sebagai pejabat kepala BP Batam dan juga memberi masukan untuk kemajuan Batam.
“Harapan kami, wali kota dapat menjalankan operasional BP Batam dengan baik di masa mendatang,” ujarnya.
“Tantangan mungkin akan datang dari resistensi kalangan internal BP Batam. Namun dengan pendekatan yang baik, saya yakin dapat diselesaikan,” paparnya lagi.
Rafki juga berharap agar BP Batam dapat dijalankan dengan pendekatan bisnis, bukan politik.
Tentunya dengan cara memilih orang-orang yang nantinya akan duduk sebagai pucuk pimpinan yakni orang-orang yang memahami bisnis dan dunia investasi, khususnya investasi asing.
Karena Batam masih butuh itu di tengah ancaman resesi ekonomi global saat ini.
“Kemudian soal perizinan jangan sampai berbelit lagi. Kalau bisa persoalan perizinan yang diselesaikan di pusat diselesaikan saja di Batam,” harapnya.(leo)