batampos.co.id – Setelah melalui proses pemeriksaan yang panjang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, sebagai tersangka korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018.

Imam disebut menerima uang sebanyak Rp 26,5 miliar. Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

Imam diduga telah menerima uang sejumlah Rp 26,5 miliar dalam rentang waktu 2014-2018.

Uang tersebut masuk ke kantong pribadi Imam dalam rentang waktu 2014-2018 sebesar Rp 14,5 miliar.

Selain itu, selama 2016-2018 dia juga diduga meminta uang sebesar Rp 11,8 miliar.
Lagi-lagi, kasus yang menjerat pejabat negara kali ini adalah terkait commitment fee.

“Jumlah tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018,” terang Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (18/9/2019).

Penerimaan uang itu diduga terkait beberapa kepentingan selain dana hibah KONI tahun anggaran 2018.

Jumlah tersebut juga mencakup penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan jabatan Imam sebagai Menpora.

Lembaga Satlak Prima sendiri resmi dibubarkan pada 2017 lalu. Penetapan tersangka terhadap Imam dan Miftahul bermula dari penyelidikan kasus dana hibah KONI.

Pada Maret 2019, lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora Adhi Purnomo dan Staf Kemenpora Eko Triyanto.

Selain itu, ada Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johnny E Awuy.

KPK melakukan penyelidikan lebih lanjut pada Juni lalu ke Kemenpora sebagai pihak yang menerima proposal pengajuan dana hibah dari KONI.

Alex menjelaskan, KPK telah memanggil Imam selama tiga kali untuk proses penyelidikan. Yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019. Namun, Imam tidak hadir.

”KPK memandang telah memberi ruang cukup bagi IMR (Imam Nahrawi, red) untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan,” lanjut Alex.

Selama proses penyelidikan, KPK menduga proposal dana hibah yang diajukan KONI hanya akal-akalan saja dan tidak didasari kebutuhan dan kondisi sebenarnya di lembaga tersebut.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) didampingi Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait status Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah KONI, Rabu (18/9/2019). Foto: Miftahul Hayat/Jawa Pos

Kemudian, selama proses persidangan, muncul pula dugaan penerimaan dari pihak ketiga kepada Kemenpora atau pihak lain terkait penggunaan anggaran Kemenpora dalam kurun waktu 2014-2018.

“Penerimaan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

KPK menemukan bukti permulaan dan melakukan penyidikan dugaan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi oleh Kemenpora.

Khususnya dalam hal penerimaan hadiah terkait penyaluran pembiayaan. Uang tersebut disalurkan dengan skema pemberian bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI tahun anggaran 2018.

Saat ini, KPK telah menahan Miftahul sebagai tersangka. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menerangkan, Miftahul telah diinapkan di tahanan KPK sejak pekan lalu.

“Tersangka MIU selaku aspri sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan sekitar minggu lalu selama 20 hari pertama,” terang Febri dalam kesempatan yang sama.

Sementara proses persidangan terhadap tiga tersangka awal dari Kemenpora masih berlanjut.

Dua tersangka dari KONI, yakni Ending dan Johny telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat.

Ending divonis penjara selama 2 tahun 8 bulan. Kemudian Johnny divonis penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 50 juta subside 2 bulan kurungan.

Sekjen PKB M Hasanuddin Wahid menyatakan, partainya menghormati putusan KPK atas penetapan Menpora sebagai tersangka.

Namun, pihaknya mengajak semua pihak untuk mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam kasus yang menjerat salah satu kader PKB itu.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Foto: Jawa Pos

Dalam menghadapi kasus korupsi itu, kata Hasan, PKB akan memberikan advokasi atau pendampingan hukum terhadap Imam Nahrawi.

“Kami akan melakukan pendampingan apa saja yang diperlukan untuk menghadapi proses hukum. Semoga proses hukum ini berjalan di atas keadilan,” terangnya.

Hasan menambahkan, partainya juga akan melakukan tabayyun, yaitu meminta penjelasan secara langsung kepada Imam terkait kasus yang menjeratnya.

Klarifikasi kepada Imam sangat penting, sehingga PKB mengetahui secara jelas duduk per­kara yang sekarang dihadapi mantan sekjen PKB itu.

Setelah ini, terang Hasan, partainya akan menggelar rapat dan mendalami kasus tersebut.

Pendalaman terhadap perkara itu penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil setelah penetapan tersangka dilakukan KPK.

“Langkah-langkah akan kami ambil setelah me­lakukan kajian secara mendalam,” katanya.

Sementara Imam Nahrawi akhirnya menggelar jumpa pers di rumah dinasnya di Kompleks Menteri, Jalan Widya Chandra 3 No. IV, Jakarta.

Menteri kelahiran Bangkalan, Madura tersebut menjumpai awak media yang sudah mengerubuti kediamannya sejak sore. Tepatnya setelah KPK membacakan putusan tersangka.

“Saya mendengar apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan KPK dan tentu saya sebagai warga Indonesia akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada,” ujarnya.

“Sudah barang tentu kita harus junjung tinggi asas praduga tak bersalah. Sudah pasti saya harus menyampaikan tentang materi yang sudah disampaikan oleh pimpinan KPK dalam proses-proses hukum selan-jutnya,” ujar Imam lagi.

Politisi PKB tersebut berjanji tidak akan mangkir dari seluruh proses hukum yang menjeratnya.(feb/deb/lum/jpg)