batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi setelah penetapannya sebagai tersangka, Rabu (18/9/2019) malam.

Panggilan keempat ini diharap segera digubris mengingat yang bersangkutan tidak kunjung hadir meski sudah tiga kali dipanggil sebelum menjadi tersangka.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, menyatakan, KPK langsung mengirimkan surat pemanggilan sebelum pengumuman tersangka. Seperti prosedur yang biasa dilakukan di KPK.

“Kan kalau kita menetapkan status tersangka seseorang itu ada kewajiban dari KPK untuk menyampaikan surat,” jelas Laode di Gedung Merah Putih, Kamis (19/9/2019).

Surat pemanggilan itu kembali disampaikan oleh tim penyidik. Karena itu, dia menampik pernyataan Imam yang menyebutkan baru mengetahui status tersangka secara resmi pada Rabu sore.

Di sisi lain, Laode menyatakan bahwa surat sudah diserahkan sejak beberapa pekan lalu. Namun, status tersangka baru diumumkan ke publik minggu ini.

Dalam hal ini, dia menegaskan bahwa pengumuman penetapan tersangka tidak didorong motif politik.

Mantan Menpora Imam Nahrawi memberikan keterangan kepada media di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (19/9). Imam Nahrawi mengundurkan diri dari jabatan Menpora usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Foto: Haritsah Almutdasir/Jawa Pos

“Kalau mau motif politik, mungkin kita umumkan sejak masih ribut-ribut kemarin. Tapi kami sangat menghargai beliau,” ucapnya.

Selain melakukan penindakan terhadap Imam selaku Menpora, KPK juga melakukan upaya pencegahan dan penyelamatan.

Laode menjelaskan, saat ini tim penyelidikan dan pencegahan telah diturunkan untuk menyelamatkan aset-aset Kemenpora.

Dia mencontohkan, KPK menemukan dugaan korupsi terkait pengadaan alat-alat sebagai persiapan pesta olahraga.

Tetapi tidak diterangkan secara gamblang pesta olahraga mana yang dimaksud. Alat-alat persiapan yang dimaksud justru baru datang setelah pesta olahraga selesai.

Sementara tim pencegahan akan diturunkan untuk mengurus terkait perbaikan tata kelola Kemenpora.

Mengingat ada lebih dari satu dugaan kasus yang menjerat Imam, serta dua pejabat Kemenpora lain telah divonis bersalah, Laode menilai KPK perlu mencermati internal instansi.

“Memang banyak sekali tata kelola yang harus diperbaiki di Kemenpora,” ujarnya.

Terpisah, pasca ditetapkan sebagai tersangka, Rabu malam (18/9/2019), Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, menyampaikan permohonan pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo.

Permohonan itu disampaikannya langsung saat menghadap ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/9/2019). Hal itu, diumumkan sendiri oleh Jokowi.

“Tadi sudah disampaikan pada saya surat pengunduran diri dari Menpora,” ujarnya usai menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka.

Jokowi menambahkan, dirinya menghormati tindakan yang sudah diambil oleh KPK.

Terkait pengunduran diri yang disampaikan Imam, Jokowi mengaku sedang memikirkan jalan keluarnya.

Menurut dia, ada dua opsi yang bisa diambil, yakni mengganti dengan menteri baru atau cukup dengan pelaksana tugas. Pasalnya, masa tugas kabinet kerja menyisakan satu bulan.

“Kita pertimbangkan dalam sehari,” tuturnya. Soal posisi Menpora ke depan menjadi milik PKB atau lainnya, Jokowi belum bisa membeberkan.

Dalam kesempatan itu, mantan Wali Kota Solo itu menghimbau jajaran kementerian/lembaga untuk menggunakan anggaran secara hati-hati.

Sebab, penggunaannya dalam pengawasan. Jika terjadi penyelewengan, maka beresiko berurusan dengan aparat penegak hukum.

Imam terlihat masih beraktivitas di lingkungan kantornya kemarin. Dia menuju Kantor Kemenpora usai menemui Presiden Joko Widodo terlebih dahulu.

Tiba di Kemenpora sekitar pukul, 12.00 WIB, Imam langsung menuju masjid untuk menunaikan salat dhuhur.

Setelah itu, menteri asal Bangkalan itu mengadakan pertemuan dengan para pejabat eselon di Auditorium Wisma Kemenpora.(deb/far/gil/jpg)