batampos.co.id – Langkah DPR dan pemerintah merivisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pemĀ­bahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terus ditentang.

Perubahan dua undang-undang ini dinilai berpotensi mengembalikan Indonesia ke masa Orde Baru.

“Spiritnya melawan konstitusi, prosesnya tidak demokratis. Seperti ingin kembali ke Orde Baru,” kata Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor.

Menurut Firman, lewat perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan DPR tiga hari lalu, pemerintah seakan-akan ingin mengontrol kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Dia menyorot Pasal 1 ayat (3) yang mengatur KPK sebagai lembaga eksekutif dan Pasal 1 ayat (6) yang mengatur status pegawai KPK harus aparatur sipil negara (ASN).

Firman menilai dua ketentuan ini berpotensi membuat KPK tak lagi independen.
Berikutnya, ada revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Meski menuai kritik karena substansi yang bermasalah dan proses tak transparan, DPR dan pemerintah sepakat akan mengesahkan RKUHP tersebut.

Salah satu pasal bermasalah dalam RKUHP adalah pasal tindak pidana korupsi (tipikor). DPR dan pemerintah bersikukuh memasukkan pasal tipikor sebagai core crime.

Dalam RKUHP, ancaman pidana dan denda bagi koruptor jauh lebih ringan ketimbang yang sudah diatur dalam UU Tipikor.

Misalnya pasal terkait perbuatan memperkaya diri. Dalam UU Tipikor, perbuatan ini diancam pidana penjara minimum empat tahun dan denda Rp 200 juta.

Dalam RKUHP, ancaman minimumnya menjadi lebih ringan yakni dua tahun penjara dan denda Rp 10 juta.

Selain revisi UU KPK, ada pula perubahan terhadap Undang-Undang Pemasyarakatan yang mempermudah ketentuan bebas bersyarat bagi narapidana korupsi.

Hasil revisi UU PAS ini akan membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

PP itu mengatur salah satu persyaratan remisi bagi narapidana korupsi adalah kesediaan bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya, alias menjadi justice collaborator.

Peneliti Indonesia Corruption Watch, Tama Satrya Langkun, menilai ketiga aturan ini seperti dibuat sepaket untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Tak cuma soal tiga UU tersebut, Tama juga menyinggung proses seleksi calon pimpinan KPK 2019-2023.

Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demo di depan gedung DPR di Jakarta, Kamis (19/9). Dalam aksinya mereka menolak UU KPK yang telah direvisi dan disahkan DPR, serta revisi UU Pemasyarakatan dan KUHP yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi di Indonesia. Foto: Miftahulhayat/Jawa Pos

Selain meloloskan calon yang dianggap bermasalah integritasnya, calon-calon terpilih juga diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.

Mereka umumnya menyatakan akan berfokus pada tindakan pencegahan ketimbang penindakan.

“Saya melihat ini menjadi paket yang membuat penanganan korupsi itu menjadi kejahatan yang tidak lagi prioritas dalam penanganan perkara,” kata dia.

Penolakan terhadap revisi ketiga itu juga disampaikan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus saat menggelar aksi di depan gedung DPR di Jakarta, Kamis (19/9).

Mereka menilai, langkah revisi ketiga undang-undang itu dinilai mengancam sistem demokrasi di Indonesia.

“Karena dari revisi Undang-Undang KPK-nya saja itu tidak pro pada upaya pemberantasan korupsi yang justru malah disahkan,” kata Ketua BEM Universitas Indonesia, Manik Marganamahendra.

Manik melanjutkan, revisi KUHP juga menunjukkan sikap pemerintah dalam melemahkan demokrasi dan upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

“Dua hal tersebut akhirnya justru malah membuat mosi tidak percaya kita kepada negara,” sambungnya.

Mereka menganggap regulasi yang akan disahkan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan menyatakan reformasi sedang dikorupsi saat ini.

Di lain pihak, publik terus berupaya mencari jalan lain untuk mendorong mundur pelaksanaan regulasi UU KPK baru yang telah disahkan DPR. Selain usulan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi, publik juga melirik bantuan internasional.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengajukan surat meminta bantuan hingga ke PBB.
Koalisi yang tergabung dari beberapa organisasi tersebut mendatangi kantor United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) di kawasan Thamrin, Jakarta, pada Kamis (19/9) sore.

UNODC sendiri merupakan kantor PBB yang khusus menangani obat-obatan terlarang dan kejahatan.

Dalam kunjungan kemarin, koalisi diwakili oleh Transparancy International Indonesia (TII) dan Indonesian Corruption Watch (ICW).

Manajer Riset TII, Wawan Suyatmiko, menerangkan, koalisi telah memberikan surat kepada representatif PBB tersebut.

Surat tersebut berisi permohonan dari masyarakat kepada PBB untuk turun tangan dalam polemik pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Kita juga memberikan update situasi terkait dengan proses pengesahan UU KPK,” jelas Wawan usai pertemuan tertutup, kemarin.

Suratnya sendiri ditujukan langsung kepada Sekjen PBB Antonio Guterres. Koalisi ingin agar revisi UU KPK ini juga bisa menjadi perhatian internasional.

Karena Indonesia sendiri merupakan bagian dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang berlangsung pada 2003 silam.

“UNCAC sudah diratifikasi juga dalam UU 7/2007, dimana jelas bahwa kita membutuhkan satu badan yang independen, kuat, dan kredibel dalam pemberantasan korupsi,” imbuhnya.

Namun, untuk sementara belum ada tanggapan lang-sung dari PBB. UNODC hanya menerima surat tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan analisis UU KPK yang baru.

Ekspos ke dunia internasional juga dilakukan KPK. Lembaga antirasuah itu mengundang sejumlah media asing ke Gedung Merah Putih kemarin untuk menginformasikan dan berdialog terkait revisi UU KPK.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan bahwa sebagai aparat penegak hukum, KPK hanya bisa menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan.(jpg)