batampos.co.id – Makin tingginya gelombang penolakan pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) membuat pemerintah melunak.

Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk menunda pengesahan RUU kontroversial tersebut.

Jokowi mengatakan, dirinya telah mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara seksama.

Setelah mencermati masukan berbagai kalangan, dia menilai masih ada materi yang butuh pendalaman.

“Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR. Yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor, Jumat (20/9/2019).

Setidaknya, lanjut dia, ada 14 pasal yang masih perlu didalami. Namun, mantan Wali Kota Solo itu tidak merinci 14 pasal tersebut.

“Nanti ini yang akan kami komunikasikan dengan DPR maupun masyarakat yang tidak setuju,” imbuhnya.

Jokowi meminta agar RUU KUHP tidak dipaksakan disahkan pada DPR periode 2014-2019. Namun bisa di-carry over di periode selanjutnya.

Di sisa waktu yang ada, dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk menjaring masukan masyarakat, khususnya yang tidak sepakat dengan pasal per pasal.

Kebijakan itu langsung direspons legislator. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan, dirinya telah berkomunikasi dengan para pimpinan fraksi.

Para pimpinan fraksi, ka­ta dia, sepakat untuk mengkaji kembali pasal-pasal dalam RUU KUHP yang dianggap pre­siden perlu pendalaman.

De­ngan sikap presiden itu, tam­bah dia, rencana mengesahkan RUU KUHP pada Selasa (24/9) pekan depan akan ditunda.

’’Bukan dibatalkan lho. Tapi ditunda untuk pendalaman pasal-pasal,” kata Bambang Soesatyo, kemarin.

Bamsoet mengaku tidak tahu norma-norma yang menjadi catatan Presiden Jokowi. Namun, secara sepintas, tambah dia, ada beberapa pasal yang menjadi catatan.

Yaitu, pasal-pasal terkait kumpul kebo, kebebasan pers, dan delik penghinaan terhadap presiden.

’’Saya kira itu yang menjadi catatan beliau. Dan akan kita selaraskan dengan panja (panitia kerja, red),” paparnya.

RUU KUHP memang mendapat perhatian luas. Selain publik dalam negeri, tekanan pihak luar sepertinya juga memengaruhi dinamika pembahasan RUU tersebut.

Salah satunya terkait dengan pasal yang menyangkut LGBT. Bamsoet mengakui, pasal tersebut menjadi perhatian pihak asing.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly (tengah) bersama Ketua Tim Perumusan RUU KUHP Muladi (kiri) dan Staf Ahli Menteri Edgag menyampaikan keterangan pers terkait dengan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan, Jumat (20/9/2019). Foto: Fedrik Tarigan/Jawa Pos

Terutama dari negara-negara Eropa. Beberapa waktu lalu, tutur dia, beberapa aktivis dari Eropa berkunjung ke DPR. Mereka menanyakan langsung pasal-pasal yang terkait erat dengan LGBT.

’’Ketika kita masuk dalam pasal-pasal itu, mereka menentang keras. Jadi itulah yang saya bisa katakan,” ungkap politikus Golkar itu.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menyayangkan penundaan pengesahan RUU KUHP. Dia bilang, pembahasan RUU tersebut sudah melalui proses panjang.

Karena itu, ketika DPR dan pemerintah sepakat dalam pengambilan keputusan Rabu (18/9/2019) lalu, tahapannya tinggal disampaikan dalam rapat paripurna yang diagendakan Selasa depan.

’’Bayangkan, seratus tahun lebih kita pakai KUHP tinggalan Belanda. KUHP itu sudah tidak dipakai lagi di negara asalnya. Kok kita masih mempertahankannya menjadi induk hukum pidana di Indonesia,” kata Fahri.

Menurut dia, jika ingin me­nunda pengesahan RUU KUHP, presiden harus menggelar rapat konsultasi dengan DPR.

’’Sebelum memutuskan untuk ditunda, sebaiknya presiden rapat dulu dengan DPR,” imbuhnya.

Menurut dia, Presiden Jokowi belum memahami maksud RUU KUHP tersebut. DPR dan pemerintah, kata dia, bermaksud melakukan kodifikasi UU melalui RUU KUHP.

’’Apa yang selama ini dikeluhkan Jokowi bahwa UU kok banyak dan bertele-tele. Melalui RUU KUHP kita ingin menjawab keraguan itu,” tegas politikus asal Sumbawa, NTB, itu.

Pada bagian lain, fraksi-frak­si pendukung pemerintah kompak setuju dengan permin­taan Jokowi. Ketua Fraksi PPP Arsul Sani menyam­paikan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan presiden tersebut.

’’Yang ber­wenang membahas UU kan DPR dan pemerintah. Kalau salah satu pihak tidak setuju ya harus ditunda,” kata Arsul.

Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menambahkan, ti­dak masalah RUU KUHP di­tunda. Menurut dia, penun­­da­an bisa dilakukan untuk menyempurnakan pembahasan pada pasal-pasal yang dinilai kontroversial.

Apalagi, kata dia, pengesahan RUU KUHP Selasa pekan depan be­lum pasti karena hanya ren­cana.

’’(Pengesahan RUU KUHP, red) kan masih berupa usu­lan. Kan belum masuk di Ba­mus (Badan Musyawarah),” kilahnya.

Minta Dibatalkan

Menurut Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, RUU KUHP tegas harus ditolak.

”Sebaiknya dibatalkan, tidak ditandatangani,” ungkap dia, kemarin.

Menurut dia, Presiden Jokowi harus belajar dari almarhum Presiden B. J. Habibie. Oleh teknorat yang belum lama berpulang itu, RUU Keamanan, Keselamatan, dan Penanggulangan Keadaan Bangsa tidak ditandatangani.

Sehingga RUU tersebut tidak berlaku. Usman menyebut, Jokowi harus melakukan hal serupa terhadap RUU KUHP.

Dengan isi RUU KUHP saat ini, dia menyebutkan bahwa penundaan tidak cukup. Dia menyatakan, RUU itu harus ditolak.

”Harus ada perombakan besar-besaran,” imbuhnya. Jangan sampai aturan tersebut kemudian disahkan.

Sebab, hal itu bisa menjadi kemunduran bagi Indonesia. Usman menyatakan, napas RUU KUHP saat ini adalah kolonialisme. Tidak lebih baik ketimbang KUHP warisan Be­landa.

”Artinya, watak un­dang-undang yang kolonialisme itu harus dihapuskan terlebih dahulu di dalam RUU KUHP,” beber pria yang concern di bidang HAM tersebut.

”Baru kemudian kita duduk kem­bali, membahasnya de­ngan kepala dingin,” jelas dia.

Penundaan oleh presiden Jokowi, lanjut Usman, melegakan. Namun, tetap ada catatan. Dia menyampaikan bahwa keputusan tersebut harusnya diambil sejak awal. Tidak menunggu sampai banyak energi keluar.

”Harusnya energi yang dikeluarkan itu diarahkan untuk memperhatikan masalah yang jauh lebih serius, yaitu kebakaran hutan dan lahan,” bebernya.

Ke depan, dia berharap hal serupa tidak dilakukan pemerintah.(far/mar/syn/oni/jpg)