batampos.co.id – Menindaklanjuti kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla pada Juni lalu, tim Kementerian Sekretariat Wakil Presiden RI, melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Batuampar, Kota Batam, Kamis (19/9/2019).

Dari rilis yang diterima batampos.co.id, Asisten Deputi Keuangan, Investasi dan Badan Usaha, Kantor Sekretariat Wakil Presiden, Ahmad Lutfie, mengatakan, kedatangan mereka untuk mengecek kendala yang dihadapi BP Batam dalam mengembangkan Pelabuhan Batuampar.

“Kita lihat potensi Pelabuhan Batuampar besar, tinggal kemampuan pemerintah saja untuk mendorong pelabuhan ini bisa beroperasi lebih maksimal lagi,” katanya.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga mempertanyakan isu biaya logistik yang tinggi di Batam dan dikeluhkan para pengusaha.

Direktur Badan Pengelola Pelabuhan (BPP) Batam, Nasrul Amri Latif, menyatakan bahwa kendala tingginya biaya logistik di Batam tak terlepas dari beberapa hal.

Di antaranya biaya freight yang tinggi, fasilitas bongkar muat pelabuhan yang kurang dari standar kepelabuhanan, kesempatan pengembangan direct call, serta transhipment yang belum tergarap.

Serta tata kelola logistik di pelabuhan yang masih dilakukan perusahaan logistik asal Singapura secara door-to-door.

“Ada beberapa solusi jangka pendek yang saat ini diupayakan Badan Pengelola Pelabuhan Batam,” katanya.

Direktur Badan Pengelola Pelabuhan (BPP) Batam, Nasrul Amri Latif (kemeja putih) memberikan penjelasan kepada tim Kementerian Sekretariat Wakil Presiden RI mengenai kendala yang dihadapi Pelabuhan Batuampar. Foto: Humas BP Batam untuk batampos.co.id

“Seperti rencana menurunkan biaya freight dari semula USD 400 menjadi USD 250-280 Batam-Singapura,” jelasnya.

Serta lanjutnya, meningkatkan fasilitas efisiensi kegiatan bongkar muat dengan menyediakan HMC (Harbour Mobile Crane), RTG (Rubber Tyred Gantry) dan HT (Head Truck.

“BP Batam juga berencana memperluas area container yard (CY) yang semula 2 hektar menjadi 10 hektar,” paparnya.

Serta rencana direct call ke China dan Afrika.

“Kami juga mendapat informasi dari Port of Singapore Authority (PSA) bahwa barge (tongkang) boleh sandar di Port of Singapore (PSA) yang akan kami jajaki untuk menekan biaya logistik,” tambah Nasrul.

Adapun rencana jangka menengah yang saat ini sedang digarap Badan Pengelola Pelabuhan Batam yakni pengembangan pelabuhan transhipment hub dengan penataan manajemen pengelolaan pelabuhan dan optimalisasi dermaga utara Pelabuhan Batuampar.

Selain itu, ke depan, di Pelabuhan Batuampar juga akan dilakukan integrasi pelayanan antarmoda pengangkutan untuk kontainer dan kargo udara, pelayananan tranship dan transhipment untuk mendukung direct call yang akan tersedia.

Hingga penyediaan fasilitas pelabuhan yang modern untuk layanan container, tanker, pergudangan, hunian, sampai perkantoran.

“Tentunya untuk merealisasikan rencana tersebut membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Pelabuhan Batuampar,” jelasnya.

Pihaknya berharap dengan peninjauan langsung itu pemerintah pusat dapat segera melakukan pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan pelabuhan baik jangka pendek maupun menengah.(*/esa)