batampos.co.id – Ketua Umum MUI sekaligus Wapres terpilih Kiai Ma’ruf Amin mengomentari pro dan kontra pembahasan revisi KUHP.

Dia berharap semua pihak bisa mengambil sikap sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

”Boleh saja orang sepakat atau tidak sepakat. Tapi ditempuh mekanisme yang ada,” katanya usai membuka gerakan kedaulatan pangan di Jakarta, kemarin

Ma’ruf menuturkan, sesuai dengan mekanisme, pihak-pihak yang menolak RKUHP bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menyatakan sebagai Ketua Umum tidak memberikan komentar lebih jauh. Dia juga mengatakan belum bagian dari pemerintah.

”Saya kan belum dilantik jadi wapres. Tanyakan ke pemerintah,” tuturnya.

Sebelumnya MUI mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Wakil Ketum MUI Zainut Tauhid Sa’adi, menuturkan, mereka menyampaikan sejumlah poin ke pemerintah terkait revisi KUHP.

”Mendorong penetapan hukuman mati,” katanya.

MUI menyampaikan supaya hukuman mati dimasukkan sebagai pidana alternatif dari tindak pidana yang bersifat khusus.

Kemudian MUI juga mengusulkan perluasan hukuman zina. Zainut mengatakan, zina diperluas cakupannya meliputi hubungan laki-laki dan perempuan yang keduanya terikat atau tidak terikat perkawinan.

Selain itu juga usulan pemberlakuan hukuman sosial sebagai alternatif pemenjaraan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo telah memutuskan menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).

Keputusan presiden tersebut membuat DPR terbelah. Sebagian menolak dengan catatan.

Di sisi lain fraksi-fraksi penyokong pemerintah setuju ditunda sambil memperdalam pasal-pasal yang masih kontroversial.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP Nasir Djamil menyampaikan, sebetulnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pengesahan.

Sebab pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama DPR, ujar dia, sudah sepakat dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu Rabu lalu (18/9/2019).

”Kami berharap presiden bersabar. Apakah permintaan penundaan itu akan disetujui DPR atau tidak, akan kami putuskan di rapat,” kata Nasir Djamil di Jakarta, Sabtu (21/9).

Menurutnya, penundaan suatu UU tidak boleh dilakukan karena tekanan luar. Apalagi, kata dia, ada indikasi pihak asing ikut melakukan intervensi.

Salah satunya soal pasal-pasal yang berhubungan dengan LGBT dan delik asusila lainnya. Seperti kohabitasi atau kumpul kebo. Pemerintah Australia misalnya mengeluarkan travel advice ke warganya.

”Tentu harus ada rasionalisasinya. Bukan emosi semata atau tekanan pihak luar,” paparnya.

Kiai Ma’ruf Amin. Foto: Jawa Pos

Nasir mengklaim, panja dan pemerintah sangat hati-hati membahas pasal-pasal tertentu. Beberapa poin krusial, tambah dia, telah dihapus. Termasuk norma perzinaan di pasal 418 yang dibatalkan.

Bunyinya: laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain dipidana penjara paling lama empat tahun.

”Karena rentan mengkriminalisasikan, maka pasal tersebut kami sepakat untuk dibatalkan,” ujar politisi asal Aceh itu.

Anggota panja lainnya, Arsul Sani menyampaikan, semangat RUU KUHP adalah mengusung restorative justice.

Yaitu upaya untuk menyelesaikan kasus pidana agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Baik bagi korban maupun pelaku.

Sehingga tidak semua kasus disanksi pidana penjara. Sehingga dalam RUU KUHP, ujarnya, muncul hukuman yang bersifat alternatif.

Mulai dari kerja sosial atau pengenaan sanksi denda. ”Tujuannya untuk mengurangi over capacity di dalam penjara. Supaya penjara tidak penuh,” jelasnya.

Dia juga menyangkal adanya pasal-pasal kontroversial. Menurutnya, dalam pembahasan RUU KUHP pihaknya selalu menggunakan rumusan falsafah kenegaraan.

Yaitu pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, HAM dan azas-azas umum yang diakui bangsa-bangsa beradab.

”Pancasila itu selalu kita gunakan,” katanya.

Penghinaan presiden, misalnya. Itu merupakan suatu delik aduan yang menyerang harkat dan martabat presiden secara personal.

Presiden mengirim surat kepada penyidik dan dibacakan di sidang pengadilan.

”Namanya penyerangan terhadap kehormatan. Kalau itu berkaitan dengan kritik kinerja silakan,” ucapnya.

Demikian juga dengan pasal 218 terkait contempt of court. Itu terkait dengan sidang tertutup atau off the record.

Namun, pasal tersebut tidak berlaku untuk sidang yang bersifat terbuka. Indonesia, papar Arsul, juga mengatur living law yang berkembang di masyarakat.

”Kita harus menghormati hak adat seperti yang diatur dalam konstitusi,” katanya.

Nah, terkait permintaan penundaan oleh presiden, Arsul mengaku tidak menjadi persoalan. Namun, sikap presiden tersebut dipastikan akan dirapatkan di internal DPR.

”Yang berwenang membahas UU kan DPR dan pemerintah. Kalau salah satu pihak tidak setuju yang harus ditunda,” kata Sekjen PPP itu.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan penundaan RUU KUHP. Dia bilang, pembahasan RUU tersebut sudah melalui proses yang panjang.

Menurutnya, wacana mengubah KUHP warisan kolonial Belanda tersebut sudah berlangsung sejak 1963. Setelah melalui diskursus, tahun 1981 mulai dibentuk tim kajian pembaruan KUHP.

”Ini prosesnya panjang sekali. Bayangkan seratus tahun lebih kita pakai KUHP warisan Belanda. Nah, semangat kita adalah keluar dari KUHP warisan kolonial ini,” kata Fahri Hamzah.

Menurutnya, jika ingin menunda pengesahan RUU KUHP, presiden harus menggelar rapat konsultasi dengan DPR. ”Sebelum memutuskan untuk ditunda, sebaiknya presiden rapat dulu dengan DPR,” imbuhnya.

Sementara itu, meskipun pemerintah memutuskan untuk menunda, tapi publik masih belum puas.

Penundaan bukan berarti perubahan dalam isi, sehingga publik pun meminta adanya ruang bagi mereka untuk memberi masukan.

Khusus pada pasal-pasal yang dinilai bakal memberangus kebebasan masyarakat hingga ranah privat.

Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Putri Kanesia, menegaskan bahwa RUU KUHP berpotensi mengkriminalisasi korban kekerasan. Untuk itu, pemerintah perlu membuka lebih luas masukan dari perspektif korban.

Bukan hanya mengatur hal yang justru memberi beban ganda bagi korban.
Misalnya pemerkosaan.

”Ini akan berpotensi mengkriminalisasi korban karena pelaku bisa saja mengklaim telah melakukan hubungan secara konsensual,” tegas Putri.

Hal yang sama juga berlaku untuk pasangan suami istri (pasutri) di daerah pelosok atau minim akses informasi.

Putri menjelaskan, masih banyak masyarakat yang memang belum mencatatkan pernikahan secara hukum karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan mengurus dokumen.

Berbahaya jika kemudian RUU KUHP disahkan dan dianggap semua masyarakat tahu tanpa ada sosialisasi atau dialog dengan masyarakat adat.

Di tempat terpisah, Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai penundaan RUU KUHP yang sekarang dilakukan DPR dan pemerintah tak ada artinya bila tidak mendengar aspirasi publik.

Pun, yang harus dilakukan pemerintah-DPR adalah menghapus pasal yang dianggap kontroversi oleh publik.

Salah satu pasal yang dimaksud adalah pasal 217-220 tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).

Pasal itu sejatinya pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006. Saat itu, hakim MK menilai pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya rentan manipulasi.

”Pasal harkat martabat (Presiden dan Wapres) saya harap dihapus,” paparnya.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa perumusan RUU KUHP harus dilandasi niat yang baik.

Tetapi melihat banyak pasal bermasalah, wajar apabila muncul pro dan kontra yang cukup keras.

”Tentu saja yang tidak setuju itu punya pertimbangan lain. Tapi semua ada jalurnya,” papar Jaksa Agung M Prasetyo.

Karena itu, baik publik maupun perumus regulasi, dalam hal ini DPR, seharusnya mengikuti prosedur yang sesuai dalam menyampaikan masukan dan merumuskan RKUHP tersebut.

Prasetyo melihat kemungkinan RKUHP akan disahkan dalam waktu dekat. Mengingat pembahasannya juga sudah dirampungkan sejak akhir pekan lalu.

”Kalau nanti disahkan, masih ada saluran untuk diajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konsitusi). Tentu semangatnya lebih menyempurnakan regulasi yang ada,” lanjut Prasetyo.

Namun sebagai penegak hukum, tentu otomatis pihaknya akan melaksanakan regulasi tersebut begitu disahkan dan diberi nomor UU.(mar/tyo/deb/wan/jpg)