Kejelasan itu datang juga. Bagaimana nasib Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menemui titik terang.

Senin (23/9) pagi, saya dapat link berita intren.id–jaringan batampos.co.id di Jakarta. Isinya tentang nasib Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sumbernya dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab RI). Judulnya: Resmi, Wali Kota Batam Pimpin BP Batam.

Wow…! Respons saya. Sudah diputuskan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Bahwa pada 11 September 2019, Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dari semua isi berita, yang menarik adalah kutipan Kepala BP Batam dijabat ex officio oleh Wali Kota Batam. Artinya, Muhammad Rudi memegang tampuk kepemimpinan dua instansi sekaligus. Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan BP Batam.

Berdasarkan PP itu, Rudi juga memenuhi syarat: tidak sedang menjalankan masa tahanan atau tidak berhalangan sementara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah.

Artinya, Rudi akan menjabat beberapa bulan saja. Atau setahunan. Karena masa jabatannya berakhir 2020. Rudi juga akan sejenak memimpin BP Batam jika memilih mengakhiri pengabdiannya di Batam dan memilih bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kepri. Level yang lebih tinggi.

Kecuali jika Rudi maju lagi di Pilkada Batam dan menang, masa jabatannya selaku ex officio bisa bertambah. Pilihan ada di tangan peraih penghargaan Wali Kota Terbaik se-Asia itu. Maju di periode kedua atau naik level gubernur.

Kalaupun memilih maju di periode kedua, bukan persoalan gampang bagi Rudi. Dia akan berhadapan dengan banyak calon. Maklum, menjadi Wali Kota Batam lebih seksi setelah keluarnya PP 62/2009. Tidak menutup kemungkinan juga, para bakal calon gubernur memilih maju di Batam.

Jika diistilahkan perusahaan, Rudi memimpin dua perusahaan kakap sekaligus. Sudah barang tentu posisi Wali Kota Batam jadi incaran. Tak hanya soal anggaran besar, semua kebijakan di Batam yang sebelumnya terpisah-pisah, kini dalam genggaman.

Sebenarnya penunjukkan wali kota sebagai ex officio kepala BP Batam sempat menuai pro dan kontra. Ada yang setuju dan tidak. Semua punya argumen dan dasar masing-masing.
Tetapi yang harus digarisbawahi, keputusan tertinggi ada di tangan presiden. Tentu keputusan itu sudah melalui banyak pertimbangan, saran, hingga kajian. Tidak sembarangan.

Sebenarnya, bukan persoalan ex officio atau tidak. Dalam berbagai tulisan yang pernah saya buat, prioritas utama kita adalah pertumbuhan ekonomi. Batam adalah kota yang berbatasan langsung dengan negara-negara Asia. Sehingga harus maju dan berkembang.
Yang harus dipikirkan adalah bagaimana investor datang, ekonomi tangguh, dan masya-rakat sejahtera.

Dengan “gelar” ex officio yang disematkan tersebut, diharapkan Rudi bisa meng-olaborasikan kedua instansi itu. Tidak lagi tercerai. Tidak ada lagi tumpang tindih regulasi. Semua harus disinergikan. Sehingga, Batam semakin membaik.

Apapun pergolakan yang terjadi, semua sudah diputuskan. Tidak ada salahnya kita beri kesempatan Rudi menjalankan tugasnya dulu, baik sebagai wali kota maupun ex officio kepala BP Batam.

Kita dukung upaya dan programnya mengembalikan kejayaan Batam. Sambil kita tunggu kapan dilantik. Hehehehehe. (*)