batampos.co.id – Ribuan warga Nongsa dan Punggur mendatangi dan mengadu ke Badan Perlindungan Konsumen Negara (BPKN) RI di DPRD Batam, Selasa (25/9/2019). Mereka meminta kejelasan status lahan kavling yang sudah sempat mereka beli dari sebuah perusahaan swasta.

Roni Saiful Bahari,36, seorang warga mengaku membeli kavling  akhir Januari lalu. Ia membeli dua kavling. Ia sudah menyetor sekitar Rp 15 juta.

“DP nya Rp 8 juta. Dan sisanya bisa dicicil Rp 500 ribu. Jadi sebenarnya tidak terlalu mahal,” katanya.

Roni mengatakan, harga setiap kavling dengan ukuran 8×12 bervariasi. Ada yang hanya belasan juta dan ada juga yang sampai Rp 30 juta. Uang muka juga bervariasi dari setiap kavling.

“Kami minta legalitas lahan kami. Minta dihadirkan pihak perusahaan dan duduk bersama membahas ini. Kami butuh kepastian karena uang kami juga sudah banyak yang masuk,” katanya.

Bertus Sinaga, juga warga meminta DPRD Batam dan BPKN untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Di mana sejak 2018 lalu sudah banyak warga yang membeli kavling di sana. Apalagi rata-rata pembeli kavling di sana adalah warga dengan mata pencaharian yang terbatas.

“Kami ini bukan pekerja dengan penghasilan tinggi. Hidup kami pas-pasan. Ada yang pemungut rongsokan, ada yang tukang ojek. Kami hanya ingin punya hunian yang layak,” katanya.

Andri, juga seorang warga yang membeli kavling di sana meminta agar permasalahan itu diselesaikan. Dibuat pertemuan dengan semua pihak terkait untuk membicarakan masalah tersebut.

“Kami minta pihak perusahaan untuk bertanggungjawab. Ini harus dicari solusinya dan mayarakat yang sudah menjadi korban punya legalitas lahan,” katanya.

Rolas Sitinjak, wakil ketua BPKN RI mengatakan kasus lahan di Batam sama dengan beberapa kasus lain di Indonesia. Di mana ada dua faktor penyebab masalah lahan yakni pembiaran dari stakeholder terkait dan ketidaktahuan konsumen dalam melakukan pembelian atau transaksi yang ada.

“Tapi yang jelas, BPKN akan berdiri di barisan teman teman semua. Kami akan berjuang bersama dan mencari solusi permasalahan ini,” ujarnya.

BPKN sendiri membagikan lembaran data konsumen dan lembaran pengaduan kepada semua warga. Dari hasil data tersebut akan dilakukan penelusuran.

“Jadi datanya mohon diisi. Dan kami akan dudukkan dan berupaya menyelesaikannya. Yang jelas kita tidak akan menghianati perjuangan teman teman semua,” katanya.

Ia mengatakan, selain kavling masih ada bangunan yang bermasalah. Dan BPKN masih terus mengkaji permasalan lain yang ada di Batam.

“Jadi ada juga bangunan di Tembesi dan di Nato. Jadi ini juga masih akan terus kita dalami,” katanya.

Sementara itu anggota komisi III DPRD Kota Batam Jefri Simanjuntak mengatakan, permasalahan lahan menjadi permasalahan yang paling banyak ditangani DPRD Batam.

“Paling banyak lahan yang diurusi, kemudian ada ketenaga kerjaan dan masalahan perizinan,” katanya.

Jefri mengatakan, permasalahan ini harus diselesaikan dan memag sudah mengorbankan banyak masyarakat. Dan menurutnya, permasalahan ini harus ada solusinya yang tidak memberatkan masyarakat.

“Kami percaya BPKN akan menyelesaikannya karena memang DPRD itu bukan eksekutor, itu ada lembaga lain,”katanya.

Harmidi Umar Husain mengatakan bahwa PMB memiliki sekitar 4500 kavling. Di mana uang yang sudah sempat diterima pengelola sampai puluhan miliar. Ia berharap ada solusi lain dengan menyelesaikanya secara dingin.

“Kami minta dari perusahaan jangan ada lagi penarikan uang kavling. Tetapi kita mencari solusi bagaimana ada legalitas atau pun ada hal lain misalnya mengembalikan uang konsumen yang sudah sempat masuk,” katanya. (ian)