batampos.co.id – Isu tarif logistik dari Batam yang mahal kembali mengemuka di kancah nasional. Persoalan seperti ini dianggap menghambat investasi karena banyak dikeluhkan pengusaha.

Direktur Badan Pengelola Pelabuhan (BPP) Batam, Nasrul Amri Latif menyatakan bahwa tingginya biaya logistik di Batam tak lepas dari beberapa hal antara lain biaya freight (angkut kapal, red) yang tinggi, fasilitas bongkar muat tidak standar serta potensi transhipmen yang belum tergarap dengan baik.

“Selain itu, tata kelola logistik di pelabuhan yang masih dilakukan perusahaan logistik asal Singapura secara door to door tentunya,” kata Nasrul, Selasa (24/9/2019).

Untuk mengatasinya, ada sejumlah solusi jangka pendek yang tengah diupayakan BP Batam. Contohnya rencana penurunan biaya freight dari 400 dolar Amerika menjadi 250-280 dolar Amerika untuk trayek Batam-Singapura. Serta meningkatkan fasilitas efisiensi kegiatan bongkar muat dengan menyediakan harbour mobile crane (HMC), rubber tyred gantry (RTG) dan head truck (HT).

“BP Batam juga berencana memperluas area container yard (CY) yang semula 2 hektar menjadi 10 hektar dan rencana direct call pelayaran langsung dari China dan Afrika. Kami juga mendapat informasi dari Port of Singapore Authority (PSA) bahwa barge (tongkang,red) boleh sandar di Port of Singapore (PSA) yang akan kami jajaki untuk menekan biaya logistik,” tambah Nasrul.

Adapun rencana jangka menengah yang saat ini sedang digarap Badan Pengelola Pelabuhan Batam yakni pengembangan pelabuhan transhipment hub dengan penataan manajemen pengelolaan pelabuhan dan optimalisasi dermaga utara Pelabuhan Batu Ampar.

Selain itu, ke depan, di Pelabuhan Batu Ampar juga akan dilakukan integrasi pelayanan antarmoda pengangkutan untuk container dan kargo udara, pelayananan tranship dan transhipment untuk mendukung direct call yang akan tersedia hingga penyediaan fasilitas pelabuhan yang modern untuk layanan container, tanker, pergudangan, hunian, hingga pekantoran.

Tentunya untuk merealisasikan rencana tersebut membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dan pemanfaatan Pelabuhan Batu Ampar.

“Kami berharap dengan peninjauan langsung ini pemerintah pusat dapat segera melakukan pengambilan keputusan terkait rencana pengembangan pelabuhan baik jangka pendek maupun menengah,” kata Direktur BPP Batam ini. (leo)