batampos.co.id – Rencana proses pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang dimulai tahun depan direalisasikan.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020, pemerintah sudah mengalokasikan dana awal sebesar Rp 2 triliun rupiah.
Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan, alokasi Rp 2 triliun dibagi untuk lima sampai enam kementerian. Namun, dia tidak merinci kementerian apa saja.
Menteri yang akrab disapa Bambroj itu menyebut secara umum alokasi untuk dua hal. Yakni untuk kebutuhan kementerian dalam mempersiapkan masterplan dan urban design.
“Sama dimulainya infrastruktur dasar-dasar,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
Bambroj menambahkan, secara umum, persiapan pemindahan ibukota berjalan sesuai rencana.
Pihaknya, saat ini tengah mematangkan konsepnya bersama kementerian terkait. Disinggung soal keberadaan panitia kerja (Panja) Pemindahan Ibukota di DPR, dia yakin tidak akan menghambat. Menurutnya, panjang tersebut hanya untuk mendalami kajian.
“Kajian sudah kami serahkan dan mereka (DPR) ingin mendalami,” imbuhnya.
Untuk itu, segala macam undang-undang yang dibutuhkan sebagai payung hukum pemindahan juga sudah disiapkan pemerintah.
Dia memperkirakan, pada pertengahan tahun 2020 nanti semuanya sudah diselesaikan. Sehingga pembangunan infrastruktur dasar bisa dimulai setelahnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menargetkan pembangunan infrastruktur dasar bisa dimulai pada semester kedua atau kuartal keempat tahun 2020.
Namun, dia mengisyaratkan pembangunan hanya dilakukan terhadap beberapa item saja.
”Kalau kami jalan, drainase, dan bendungan untuk air minum itu dulu terutama,” ujarnya.
Dia menjelaskan, pembangunan di masing-masing item tidak akan dilakukan dalam satu tahun anggaran.
Melainkan multiyears atau dicicil beberapa tahun. Untuk bendungan misalnya, alokasi anggaran di 2020 hanya untuk membayar uang muka.
“Misalnya kebutuhan bendungan Rp 1 triliun, paling dialokasikan Rp 150 miliar. Itu uang muka karena multiyears semua,” imbuhnya.
Kemudian untuk infrastruktur jalan, yang akan dibangun adalah jalan nasional di dalam wilayah ibukota baru.
Untuk diketahui, alokasi Rp 2 triliun masih jauh dari total kebutuhan pemindahan ibukota yang mencapai Rp 485 triliun.
Dari kebutuhan tersebut, APBN ditargetkan me-nyumbang 19,2 persen atau setara 93,5 triliun.
Sementara sisanya diharapkan datang dari kontribusi swasta dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).(far/jpg)