batampos.co.id – Biaya operasional bright PLN Batam melonjak drastis seiring dengan tingginya kenaikan harga gas yang telah ditetapkan pemerintah pusat pada Juli 2019 lalu.
Hal tersebut tentu saja mempengaruhi operasional bright PLN Batam dalam pemenuhan kebutuhan listrik di Kota Batam.
”Apabila tidak ada penyesuaian, kenaikan harga gas akan mempengaruhi keberlangsungan pasokan listrik di Batam. Hal ini mengingat Biaya Pokok Produksi (BPP) bright PLN Batam sudah di atas harga jual,” ujar Corporate Secretary bright PLN Batam Denny Hendri Wijaya, belum lama ini.
Denny menyampaikan, kenaikan gas melalui Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 287/12/MEM.M/2019 dinilai cukup tinggi.
”Harga semula USD 3,32 per MMBTU menjadi USD 6.9 per MMBTU,” sebutnya.
Karena tidak mendapatkan subsidi atau bantuan dana dari APBN, Denny berharap adanya bantuan dari pemangku kepentingan maupun pemerintah daerah setempat. Sehingga bright PLN Batam mendapat harga gas yang murah atau dapat diperjuangkan untuk bisa turun.
f. humas pln batam
”Kami sadar tidak mungkin mengharapkan subsidi, jadi kami harus berusaha agar kelistrikan di Batam mampu memenuhi kebutuhan masya-rakat Batam yang terus tumbuh,” beber Denny.
Dalam kesempatan itu, Denny menjelaskan, PT Pelayanan Listrik Nasional (PLN) Batam atau bright PLN Batam merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero). Sebagai unit mandiri, bright PLN Batam mengelola kelistrikan dari hulu sampai hilir. Sebagai Pemegang Izin Usaha Ketegalistrikan Untuk Umum (PIUKU), wilayah kerja PLN Batam meliputi Batam, Rempang, Galang, dan interkoneksi Batam – Bintan.
Sampai dengan pertengahan 2019, bright PLN Batam memiliki daya mampu kurang lebih 570 MW dengan beban puncak Batam-Bintan 480 MW. Dimana komposisi pemakaian energi primer tercatat sebesar 76 persen menggunakan bahan bakar gas, dan 24 menggunakan menggunakan bahan bakar batu bara.
“Dengan komposisi pemakaian energi primer tersebut, energi gas merupakan bahan bakar utama untuk ketersediaan dan kelancaran penyediaan energi listrik di Batam- Bintan,” kata Denny lagi.
Denny menyampaikan bahwa kepemilikannya bright PLN Batam didominasi PT PLN (Persero) dengan saham sebesar 99,99 persen dan pemegang saham lainya adalah dana pensiun PT PLN (Persero) sebesar 0,01 persen.
Sehingga dalam operasionalnya sejak didirikan, bright PLN Batam tidak pernah menggunakan subsidi anggaran dari APBN layaknya PT PLN Persero yang masih disubsidi pemerintah.
”Kami harus menghidupi perusahaan sendiri karena tidak tergantung dari pemerintah pusat melalui pendanaan APBN,” jelasnya. (hgt)